25 Anggota DPRD Pegubin Dilantik
OKSIBIL-Sebanyak 25 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pegunungan Bintang terpilih hasil Pemilu legilatif 2019, menjalani proses pengambilan sumpah/janji jabatan di gedung DPRD Kabupaten Pegunungan Bintang, Selasa (6/11).
Pengambilan sumpah/janji legislator Pegunungan Bintang ini dipimpin Ketua Pengadilan Negeri Wamena, Yasid SH. MH.
Bupati Pegubin Costan Oktemka, SIP., dalam sambutannya menyebutkan, sidang paripurna dewan yang dilaksankan ini menandakan berakhirnya keseluruhan proses demokrasi di Pegunungan Bintang. Sekaligus sebagai sebuah titik tolak baru dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Pegunungan Bintang.
Bupati Costan Oktemka menuturkan, Pemilu legislative yang berlangsung pada tanggal 17 April 2019 lalu mencerminkan betapa besarnya partisipasi seluruh lapisan masyarakat dalam memberikan hak pilih mereka dalam menemukan wakil rakyat pada lembaga-lembaga perwakilan guna membawa daerah ini ke arah yang lebih baik.
“Apabila kita melihat kembali proses Pemilu yang sukses diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, termasuk pemilu anggota DPR RI, DPD RI dan DPRP provinsi serta kabupten, beberapa waktu yang lalu, telah melewati tahapan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
“Suasana tertib dan lancar baik sebelum maupun sesudah pemungutan suara menunjukkan kedewasaan dalam berpolitik baik di kalangan elit maupun di kalangan masyarakat Kabupaten Pegunungan Bintang,” ungkap Bupati Costan Oktemka.
Dikatakan, melalui pemilihan legislatif 17 april lalu telah terseleksi putra-putri terbaik yang akan melanjutkan program-program pembangunan di Kabupaten Pegunungan Bintang kedepan.
Masyarakat sebagai pemilih telah memberikan kepercayaan kepada saudara/i untuk mewakilinya. Guna memperjuangkan aspirasi, sesuai dengan kebutuhan rill, di lapangan. Dengan demikian dirinya mengharapkan dalam menjalankan tugas fungsi sebagai anggota dewan, dapat memperjuangkan apa yang telah disampaikan saat kampanye untuk membangun masyarakat ke arah yang lebih baik.
Dalam menjalakan tugas dan fungsinya, anggota DPRD Pegunungan Bintang diharapkan mengedepankan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan kelompok.
“Lebih daripada itu DPRD sebagai lembaga yang terhormat bukan wadah yang mencari uang akan tetapi lembaga dengan kumpulan orang pilihan yang berakhlak mulia dan berintegritas,” ungkapnya.
Bupati Oktemka mengatakan, melalui otonomi daerah diharapkan dapat memperkuat interaksi antara pemerintah daerah dan masyarakat aplim –apom dengan intensif dalam rangka pertumbuhan demikrasi. “Sehingga masyarakat sipil akan memperoleh hak dan kewajibannya untuk lebih baik sebagai warga negara,” tegasnya.
Bupati Costan Oktemka juga berharap dengan dilantiknya anggota DPRD Pegubin masa bakti 2019-2024, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Pegunungan Bintang dapat terselenggara dengan baik dan lancar.
“Untuk itu kepada yang terhormat DPRD Pegunungan Bintang, mari kita menjalankan tugas dengan amanah membangun kinerja pemerintahan yang visioner, respostiv dan akuntabel. Serta melakukan kebijakan pembangunan yang pro masyarakat apilm-apom, sehingga diharapkan dapat menghadirkan kemajuan pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di kabupaten pegunungan bintang,” paparnya.
Secara terpisah, Ketua KPU Kabupaten Pegunungam Bintang, Titus Lao Mohi menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh stakeholder dimana tahapan Pemilu yang memakan waktu dan tenaga bisa berjalan dengan baik.
“Pegunungan Bintang salah satu dari 14 kabupaten di pegunugan tengah yang melakukan pelantikan pertama. Ini kami apresiasi dan kami harapkan DPRD yang baru dapat menjalankan tugas dan fungsi DPR dengan baik,” tambahnya.
Dirinya juga berharap DPRD Pegunungan Bintang dapat mengakomodor aspirasi masyarakat dan jangan menyebarkan informasi hoax. Tapi harus merangkul aspirasi masyarakat. “Harapan masyarakat, DPR jangan memperjuangkan kepentingan pribadi tapi harus perjuangkan aspirasi masyarakat. Karena mereka bukan mewakili marga atau suku tapi harus bangun kerja sama dengan Pemda yang baik. Kami berharap mereka ada di 34 distrik dan selalu berada di kabupaten. Termasuk membangun rumah di sini. Jangan di luar Kabupaten karena ini rumah kalian,” pungkasnya. (oel/nat)
