JAYAPURA-Penjabat Wali Kota Jayapura, Dr. Frans Pekey, M.Si., memastikan bahwa yang nantinya diusulkan menjadi Penjabat Sekda Kota Jayapura adalah orang asli Port Numbay yang berdinas di lingkungan Pemkot Jayapura baik dari kalangan pimpinan OPD, Asisten atau bahkan dari staf ahli.
Setelah dirinya dilantik menjadi Penjabat Wali Kota Jayapura, dirinya mengaku ada empat tugas pokok yang dibebankan kepada para penjabat kepada daerah di Papua yang baru saja dilantik oleh Menteri Dalam Negeri beberapa waktu yang lalu.
Hal ini ditegaskannya ketika menjadi narasumber pada program Ngopi Bareng Redaksi Cenderawasih Pos, chanel YouTube Cepos TV di gedung Graha Pena Papua, Senin (6/6).
“Sampai saat ini masih merangkap. Soal Sekda diangkat menjadi penjabat kepala daerah ini baru kali ini. Sehingga kami sekarang rangkap tugas. Karena jangka waktu panjang dan berat maka harus mengangkat penjabat sekda dan pengusulannya kepada Gubernur Papua,” ungkap Penjabat Wali Kota Frans Pekey.
Frans Pekey mengakui saat ini dirinya sedang melihat mana yang cocok untuk mengemban tugas sebagai penjabat Sekda Kota Jayapura. Dari kepala dinas, asisten atau juga staf ahli. Namun dirinya memastikan bahwa yang diangkat menjadi penjabat sekda adalah anak-anak Port Numbay.
“Itu janji saya karena Port Numbay sudah memberikan segalanya bagi saya dan inilah wujud rasa terima kasih saya,”tegasnya.
Meskipun demikian dirinya akan memastikan bahwa yang menjadi Penjabat Sekda Tapi memang harus orang yang berkompeten dari keluarga hingga tugas dan tanggungjawabnya selama ini dijalankan dengan baik. “Dalam minggu ini saya akan mengusulkannya. Tapi yang jelas adalah orang Port Numbay,”bebernya.
Sementara itu mengenai tugas pokoknya selama menjadi Penjabat Wali Kota Jayapura yaitu yang pertama di tugaskan adalah menjaga keamanan. Jika keamanan ini terwujud menurutnya apapun yang dilakukan dapat berjalan dengan baik.
“Tugas saya adalah menjaga kemajukan Kota Jayapura meskipun tidak mudah tapi harus kita rawat dengan baik demi membangun Kota Jayapura dan bahkan Papua. Perbedaan-perbedaan ini harus kita rawat sehingga menjadi kekuatan,”tambahnya.
Tugas kedua menurutnya adalah mempertahankan dan melanjutkan roda pemerintah dalam memberikan pelayanan dan pembangunan sehingga apa yang telah diraih Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jayapura sebelumnya harus dipertahankan, jika ada kekurangan di perbaiki. “Menjadikan kota Jayapura biro meter pembangunan dan bidang lainnya di Papua,”bebernya.
Tugas yang ketiga adalah menghadapi isu-isu lokal di tanah Papua yakni Otsus dan DOB.”Kita harus bijaksana melihat dua isu ini yakni Otsus dan DOB. Otsus sekarang kita tidak bicara itu lagi karena sudah selesai. Saat ini pemprov, kota dan kabupaten yang ada di Papua sedang menjalankan undang-undang itu. Sekarang bagaimana kita mengawal mengawasi inplementasinya sesuaikah dengan amanat Otsus itu,” bebernya.
“Tidak perlu lagi kita bicara tolak atau terima itu buang-buang tenaga. Sekarang kita kawal dan bila tidak sesuai silakan sampaikan kepada kepala daerah kan kepala daerah ini adalah anak asli,” sambungnya.
Sedangkan DOB menurutnya adalah peluang percepatan pembangunan dan memperpendek jangkauan pelayanan. “Jika kita lihat Otsus selama 20 Tahun salah satu persoalan adalah luasnya Papua sehingga salah satu solusinya adalah pembentukan DOB untuk membangun Papua dan selain itu juga untuk penyerapan tenaga kerja yang beberapa tahun terakhir terus bertambah. Sehingga lapangan kerja yang menjanjikan adalah penerimaan ASN asli masyarakat Papua,” tuturnya.
Menurutnya banyak daerah setelah dilakukan pemekaran maka pembangunan begitu cepat. Ia mengaku pro kontra adalah hal yang biasanya, dimana situasi ini juga pernah terjadi pada tahun 2000 silam.
“Yang dibutuhkan adalah jika menerima apa manfaatnya dan menolaknya manfaatnya apa dan penolakan ini motivasinya apa. Tidak perlu adanya ketakutan berlebihan. Lalu yang berikutnya adalah penolakan harus murni dan harus ada dasarnya dan bila menolak dengan adanya simbol simbol perlawanan dengan NKRI ini akan susah. Tapi jika penolakan karena ada keraguan tidak kemampuan bersaing, maka mari kita bicara dan kita siapkan diri SDM kita,”cetusnya.
Selain tiga tugas tersebut, tugas keempat adalah menyukseskan pelaksanaan Pemilu Serentak 2024 baik itu Pemilu legislatif, Pilpres maupun Pilkada Gubernur Papua dan Wali Kota Jayapura.
“Tahapan-tahapan inilah yang menjadi tugas kita untuk mengawalnya. Kita juga diminta meningkatkan minat masyarakat untuk mengikuti pemilu,” tambahnya.
Adapun kendala yang berat menurutnya menjadi Penjabat Wali Kota Jayaoura adalah masyarakat Kota Jayapura yang cerdas, kritis dan bila Pemdanya ada kesalahan sedikit maka langsung viral. Makanya dituntut responsif atas dinamika yang terjadi.
Lebih lanjut diskusi Cepos bersama Penjabat Wali Kota Jayapura yang baru saja dilantik dapat disaksikan di CeposTV di akun Youtube.(gin/nat)
