JAKARTA-Ketua MPR RI Bambang Soesatyo atau Bamsoet meminta pemerintah terus mengupayakan negosiasi dan pendekatan damai untuk membebaskan Pilot Susi Air Philip Mark Mehrtens yang disandera oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB).
“Dan memberdayakan segala bantuan yang diperlukan dan pematangan penyusunan strategi untuk penyelamatan dan pembebasan Philip,” kata Bamsoet dalam keterangan tertulis diterima di Jakarta, Kamis.
Menurut Bamsoet, negosiasi dan pendekatan damai diperlukan karena apabila pendekatan kekerasan atau operasi militer dilakukan, maka berisiko menimbulkan dampak buruk. “Apabila kekerasan atau operasi militer dilakukan, akan berisiko dan menimbulkan banyak korban jiwa lainnya,” kata dia.
Pemerintah, kata Bamsoet, perlu tetap bersikap tegas terhadap tuntutan dari KKB, yakni soal permintaan referendum dan senjata. Pasalnya, Bamsoet menegaskan bahwa tuntutan tersebut mutlak tidak bisa ditolerir. “Pastikan Philip segera bisa diselamatkan,” imbuh Ketua MPR.
Selain itu, Bamsoet juga meminta pemerintah untuk memastikan kondisi dan keberadaan terkini pilot yang disandera sejak 7 Februari 2023 tersebut.
Ia pun meminta pemerintah memastikan komitmen untuk membebaskan Philip dengan upaya damai dan persuasif sehingga tidak menimbulkan dampak buruk terhadap apa pun dan siapa pun. “Serta tidak membuat KKB terus melakukan ancaman serupa di kemudian hari,” ujarnya.
Kendati proses negosiasi dilakukan tanpa kekerasan, Bamsoet meminta pemerintah tetap harus memastikan bahwa KKB berhenti melakukan aksi yang mengancam keselamatan masyarakat sipil.
Akademisi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas (Unand) Sumatera Barat (Sumbar) Virtuous Setyaka mengatakan Pemerintah Indonesia memang harus hati-hati dalam membebaskan pilot Susi Air Philip Mark Mehrtens yang disandera kelompok separatis (KKB/KST).
“Pemerintah kan harus hati-hati dan banyak pertimbangan karena persoalan ini harus dilihat dari berbagai sisi,” kata akademisi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unand Sumbar, Virtuous Setyaka di Padang, Kamis.
Virtuous menjelaskan dalam upaya membebaskan pilot berkebangsaan Selandia Baru tersebut, paling tidak Indonesia mempertimbangkan tiga aspek, yakni masalah kemanusiaan, kedaulatan dan kepentingan nasional.
Oleh karena itu, ia menilai sejauh ini langkah pemerintah sudah tepat. Sebab, bila negara keliru atau salah dalam mengambil keputusan maka akan kontraproduktif terhadap aspek kemanusiaan, kedaulatan dan kepentingan nasional itu sendiri.
Terkait pemerintah yang memenuhi atau menyanggupi uang senilai Rp5 miliar untuk membebaskan Philip Mark Mehrtens dari tangan KKB, dosen Departemen Hubungan Internasional Unand itu berpandangan hal tersebut bisa bernilai kecil atau besar, tergantung sisi pemahaman.(antara)
