JAYAPURA – Wali Kota Jayapura, Abisai Rollo, telah memberikan peringatan kepada para kepala sekolah (kepsek) agar tidak lagi mengadakan acara perpisahan siswa di luar lingkungan sekolah. Pernyataan ini langsung mendapat tanggapan dari Wakil I DPR Kota Jayapura dari Fraksi Nasdem, Max Karubaba.
Wakil I DPR Kota Jayapura itu mengatakan bahwa pihaknya memahami kebijakan yang diambil Walikota Jayapura tersebut. Namun perlu diselarasi dengan persiapan dari pemerintah kota (Pemkot).
“Kami memahami kebijakan larangan pungutan pada acara kelulusan dan pendaftaran siswa baru, karena hal ini bertujuan untuk meringankan beban ekonomi orang tua, khususnya di tengah kondisi sosial yang masih sulit bagi sebagian masyarakat,” kata Max kepada Cenderawasih Pos, melalui keterangan tertulisnya, Sabtu (3/5).
“Namun perlu kami tekankan bahwa kebijakan semacam ini harus dibarengi dengan kesiapan anggaran dari Pemerintah Kota,” tambahnya.
Max mengatakan tanpa dukungan dana yang memadai, beban justru akan bergeser ke sekolah dan tenaga pendidik, termasuk guru honorer yang selama ini sudah berjasa, namun masih belum mendapat perhatian optimal dari sisi kesejahteraan.
Karena itu, pihaknya terus mendorong agar Pemkot segera menyiapkan alokasi anggaran khusus untuk menutupi kebutuhan dasar penyelenggaraan pendidikan, termasuk operasional kelulusan, penerimaan siswa baru, insentif guru honorer, serta pengadaan sarana dan prasarana.
“Kami di DPR Kota Jayapura mendorong agar Pemkot segera menyiapkan alokasi anggaran khusus untuk menutupi kebutuhan dasar penyelenggaraan pendidikan,” ujar max.
JAYAPURA – Wali Kota Jayapura, Abisai Rollo, telah memberikan peringatan kepada para kepala sekolah (kepsek) agar tidak lagi mengadakan acara perpisahan siswa di luar lingkungan sekolah. Pernyataan ini langsung mendapat tanggapan dari Wakil I DPR Kota Jayapura dari Fraksi Nasdem, Max Karubaba.
Wakil I DPR Kota Jayapura itu mengatakan bahwa pihaknya memahami kebijakan yang diambil Walikota Jayapura tersebut. Namun perlu diselarasi dengan persiapan dari pemerintah kota (Pemkot).
“Kami memahami kebijakan larangan pungutan pada acara kelulusan dan pendaftaran siswa baru, karena hal ini bertujuan untuk meringankan beban ekonomi orang tua, khususnya di tengah kondisi sosial yang masih sulit bagi sebagian masyarakat,” kata Max kepada Cenderawasih Pos, melalui keterangan tertulisnya, Sabtu (3/5).
“Namun perlu kami tekankan bahwa kebijakan semacam ini harus dibarengi dengan kesiapan anggaran dari Pemerintah Kota,” tambahnya.
Max mengatakan tanpa dukungan dana yang memadai, beban justru akan bergeser ke sekolah dan tenaga pendidik, termasuk guru honorer yang selama ini sudah berjasa, namun masih belum mendapat perhatian optimal dari sisi kesejahteraan.
Karena itu, pihaknya terus mendorong agar Pemkot segera menyiapkan alokasi anggaran khusus untuk menutupi kebutuhan dasar penyelenggaraan pendidikan, termasuk operasional kelulusan, penerimaan siswa baru, insentif guru honorer, serta pengadaan sarana dan prasarana.
“Kami di DPR Kota Jayapura mendorong agar Pemkot segera menyiapkan alokasi anggaran khusus untuk menutupi kebutuhan dasar penyelenggaraan pendidikan,” ujar max.
