“Sebanyak 134 orang warga sipil tersebut terdiri dari empat orang anak meninggal dunia dan enam orang anak terluka. Tujuh perempuan meninggal dunia dan 10 perempuan luka-luka serta 64 warga sipil laki-laki dewasa meninggal dunia dan 41 orang warga sipil laki-laki dewasa terluka,” terangnya.
Frits menyebut, setiap konflik kekerasan yang terjadi dapat dilihat sebagai respon atas peristiwa sosial ekonomi maupun kebijakan politik. Di sisi lain, ketegangan maupun konflik bersenjata yang di Papua masih membutuhkan ruang dialog antara pemerintah pusat, pemerintah daerah serta warga terutama OPM.
“Tantangan utama bagi pemerintah saat ini adalah bagaimana menyelesaikan akar masalah Papua sebagai upaya memuliakan kemanusiaan dan merawat perdamaian di tanah Papua,” tegasnya. Komnas HAM Perwakilan Papua menilai bahwa semangat memuliakan kemanusiaan dan merawat perdamaian di tanah Papua belum sepenuhnya dirasakan.
Isu kebebasan, terutama kebebasan berekspresi dan menyampaikan pendapat di muka umum masih menjadi soal yang terus dipertanyakan. “Konflik dan kekerasan masih terus berulang terutama disejumlah daerah rawan konflik. Setiap kekerasan kerap menimbulkan korban baik di pihak aparat, kelompok sipil bersenjata terutama warga sipil,” ujarnya.
Agar kekerasan di tahun 2025 tidak berulang di tahun 2026 dan di tahun-tahun mendatang, Komnas HAM meminta Presiden Prabowo Subiyanto memberikan jaminan keamanan terhadap seluruh warga negara Indonesia yang menetap di wilayah Papua termasuk warga negara asing dengan mengupayakan perbaikan sistem dan tata kelola keamanan yang kondusif dan tidak menggunakan pendekatan keamanan.
“Sebanyak 134 orang warga sipil tersebut terdiri dari empat orang anak meninggal dunia dan enam orang anak terluka. Tujuh perempuan meninggal dunia dan 10 perempuan luka-luka serta 64 warga sipil laki-laki dewasa meninggal dunia dan 41 orang warga sipil laki-laki dewasa terluka,” terangnya.
Frits menyebut, setiap konflik kekerasan yang terjadi dapat dilihat sebagai respon atas peristiwa sosial ekonomi maupun kebijakan politik. Di sisi lain, ketegangan maupun konflik bersenjata yang di Papua masih membutuhkan ruang dialog antara pemerintah pusat, pemerintah daerah serta warga terutama OPM.
“Tantangan utama bagi pemerintah saat ini adalah bagaimana menyelesaikan akar masalah Papua sebagai upaya memuliakan kemanusiaan dan merawat perdamaian di tanah Papua,” tegasnya. Komnas HAM Perwakilan Papua menilai bahwa semangat memuliakan kemanusiaan dan merawat perdamaian di tanah Papua belum sepenuhnya dirasakan.
Isu kebebasan, terutama kebebasan berekspresi dan menyampaikan pendapat di muka umum masih menjadi soal yang terus dipertanyakan. “Konflik dan kekerasan masih terus berulang terutama disejumlah daerah rawan konflik. Setiap kekerasan kerap menimbulkan korban baik di pihak aparat, kelompok sipil bersenjata terutama warga sipil,” ujarnya.
Agar kekerasan di tahun 2025 tidak berulang di tahun 2026 dan di tahun-tahun mendatang, Komnas HAM meminta Presiden Prabowo Subiyanto memberikan jaminan keamanan terhadap seluruh warga negara Indonesia yang menetap di wilayah Papua termasuk warga negara asing dengan mengupayakan perbaikan sistem dan tata kelola keamanan yang kondusif dan tidak menggunakan pendekatan keamanan.
