Sementara itu terkait dengan Terkait piutang baik itu piutang pajak maupun piutang aset lainnya seperti rumah dinas, kendaraan dinas yang telah jatuh tempo dan belum lunas dan aset tetap antara lain aset tanah, gedung bangunan milik pemerintah, Hegemur mengatakan sependapat dengan dewan yang untuk melakukan penagihan piutang dimaksud dalam rangka mengoptimalkan peningkatan PAD.
“Untuk itu saya mengajak kita semua berkomitmen untuk bersama-sama, bersinergi, mempertahankan opini WTP tersebut, melalui pengelolaan keuangan daerah secara tertib, efektif, efisien yang taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan bertanggungjawab serta menindak lanjuti rekomendasi BPK RI atas LHP Tahun Anggaran 2023 dalam waktu sebagaimana di atur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujar Hegemur, Selasa (30/7) malam.
Lebih lanjut Sekda Provinsi Papua itu mengatakan jika memperhatikan secara besaran, pendapatan daerah provinsi Papua mengalami penurunan yang sangat tajam jika dibandingkan tahun anggaran 2022 yang mencapai Rp.11,040 Triliun, turun sebesar Rp.7,306 Triliun atau 66,184, sehingga berdampak pada pemenuhan beban belanja kita khususnya belanja wajib dan mengikat dalam pelayanan pemerintahan dan pembangunan.
“Oleh karena itu kami memahami keprihatinan Dewan yang terhormat terhadap perlunya upaya-upaya yang sistematis dan masif menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah. Pemerintah Daerah memprioritaskan kinerja pendapatan daerah melalui intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi sumbersumber pendapatan asli daerah yang diikuti dengan efisiensi belanja dan berfokus pada hasil atau kinerja,” ujarnya
Ia mengaku Kontribusi pendapatan terbesar provinsi Papua berasal dari pendapatan Transfer pemerintah pusat yaitu sebesar 65,48 persen dari keseluruhan pendapatan daerah di tahun 2023.
Lebih lanjut ia mengatakan bahwa terhadap kinerja Pendapatan Asli Daerah (PAD), dimana target yang di anggarkan sebesar Rp. 1.177.838.112.117,00 terealisasi sebesar Rp. 770.916.168.972,09 atau 65,455 persen dapat jelaskan bahwa itu diakibatkan pada Pos PAaD di rekening. Dikatakannya hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan semula dianggarkan Rp.494,51 Miliar namun realisasinya dikoreksi oleh BPK dan diakui pada Pos Lain-lain Pendapatan yang Sah pada rekening pendapatan Hibah dari Lembaga Organisasi sebesar Rp.486,71 Miliar.
Adapun strategi dari Pemerintah daerah yang jelaskannya, yakni peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui penataan dan penguatan terhadap BUMD terkait manajemen, sehingga diharapkan pengelola BUMD lebih profesional mengelola aktivitas perusahaan, dan secara rutin (tahunan) menyusun Laporan Keuangan BUMD yang diaudit kantor akuntan publik sehingga akan mandiri dan berkontribusi pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Terkait BUMD antara lain : PDAM, PT. Irian Bhakti Mandiri (holding company), PT. Irian Bhakti Papua dan PT. ASKRIDA telah dilakukan evaluasi kinerja dan selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah.(Kar/tri)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
