*Tidak Terakomodir Sebagai Tenaga Honorer*
MERAUKE– Cleaning service, sopir ambulance dan security RSUD Merauke melakukan protes karena tidak terakomodir sebagai tenaga honorer untuk dapat diangkat menjadi calon Aparatur Sipil Negara (ASN), Sabtu (17/9).
Direktur RSUD Merauke, dr. Ignatius Y. Mario membenarkan aksi protes yang dilakukan 3 kelompok profesi yang ada di RSUD Merauke ini. Akibat protes yang dilakukan tersebut, membuat Bupati Merauke, Drs. Romanus Mbaraka, MT didampingi Sekda Ruslan Ramli turun langsung menemui petugas RSUD Merauke yang melakukan protes tersebut.
‘’Bapak bupati dan pak Sekda datang dan menangani dan memberikan pemahaman kepada mereka,’’ kata Direktur RSUD Merauke dr. Ignatius Y. Mario saat dihubungi media ini lewat telepon selulernya, Senin (19/9).
Menurut dr Ignatius, protes yang dilakukan tersebut terkait dengan edaran dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi ke Pemerintah Kabupaten Merauke yang ditindaklanjuti Pemerintah Kabupaten Merauke dengan edaran ke setiap OPD yang ada di lingkup Pemkab Merauke. Dimana dalam surat edaran dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi tersebut, clening service, sopir ambulance dan security tidak masuk dalam bagian yang didata.
‘’Jadi aturan itu bukan saya yang buat, tapi itu langsung dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi yang dilanjutkan oleh Pemkab Merauke ke setiap OPD,’’ jelasnya. Menurut dr. Mario bahwa menjadi ASN merupakan hak setiap orang. Namun untuk menjadi ASN, ada aturan dan perundang-undangan.
‘’Sehingga terjadi kesalahpahaman. Bahwan kompenen cleaning service, sopir ambulance dan security itu tidak masuk dalam komponen honorer. Kita sudah jelaskan, tapi pemecahan solusinya ditangani langsung bapk bupati. Sudah dijelaskan semua pada malam minggu itu. Jadi tidak ada mogok kerja,’’pungkasnya. (ulo/tho)
*Tidak Terakomodir Sebagai Tenaga Honorer*
MERAUKE– Cleaning service, sopir ambulance dan security RSUD Merauke melakukan protes karena tidak terakomodir sebagai tenaga honorer untuk dapat diangkat menjadi calon Aparatur Sipil Negara (ASN), Sabtu (17/9).
Direktur RSUD Merauke, dr. Ignatius Y. Mario membenarkan aksi protes yang dilakukan 3 kelompok profesi yang ada di RSUD Merauke ini. Akibat protes yang dilakukan tersebut, membuat Bupati Merauke, Drs. Romanus Mbaraka, MT didampingi Sekda Ruslan Ramli turun langsung menemui petugas RSUD Merauke yang melakukan protes tersebut.
‘’Bapak bupati dan pak Sekda datang dan menangani dan memberikan pemahaman kepada mereka,’’ kata Direktur RSUD Merauke dr. Ignatius Y. Mario saat dihubungi media ini lewat telepon selulernya, Senin (19/9).
Menurut dr Ignatius, protes yang dilakukan tersebut terkait dengan edaran dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi ke Pemerintah Kabupaten Merauke yang ditindaklanjuti Pemerintah Kabupaten Merauke dengan edaran ke setiap OPD yang ada di lingkup Pemkab Merauke. Dimana dalam surat edaran dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi tersebut, clening service, sopir ambulance dan security tidak masuk dalam bagian yang didata.
‘’Jadi aturan itu bukan saya yang buat, tapi itu langsung dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi yang dilanjutkan oleh Pemkab Merauke ke setiap OPD,’’ jelasnya. Menurut dr. Mario bahwa menjadi ASN merupakan hak setiap orang. Namun untuk menjadi ASN, ada aturan dan perundang-undangan.
‘’Sehingga terjadi kesalahpahaman. Bahwan kompenen cleaning service, sopir ambulance dan security itu tidak masuk dalam komponen honorer. Kita sudah jelaskan, tapi pemecahan solusinya ditangani langsung bapk bupati. Sudah dijelaskan semua pada malam minggu itu. Jadi tidak ada mogok kerja,’’pungkasnya. (ulo/tho)
