KARUBAGA-Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (P2KB) Kabupaten Tolikara menggelar rapat koordinasi Pokja pengarusutamaan gender PUG dan workshop perencanaan dan penganggaran responsif gender. Kegiatan itu dibuka Bupati Tolikara Usman G. Wanimbo,SE,M.Si diwakili Staf Ahli Bidang Kesra, Labansi, S.KM di Aula Bappeda Tolikara di Igari, Selasa, (4/6/).
Menurut rencana, kegiatan ini digelar selama 2 hari yakni Selasa, hingga Rabu, (15/6) diikuti perwakilan OPD di lingkungan Pemkab Tolikara. Bupati Tolikara Usman G. Wanimbo, SE, M.Si dalam sambutannya yang disampaikan Labansi, S.KM mengatakan, pencapaian kesetaraan dan keadilan gender di Kabupaten Tolikara saat ini secara umum cukup meningkat, walaupun masih ada kekurangan di beberapa bagian. Sesuai Data Dinas P2KB menunjukkan kualitas hidup perempuan cukup meningkat. Indeks pemberdayaan gender yang di bawah angka 55 itu merupakan indeks kategori rendah.
“Saya terus terang prihatin dengan pencapaian ini, karenanya perlu upaya-upaya yang lebih konstruktik dan afirmatif agar kesetaraan dan keadilan gender terus mencapai harapan,”ujar Labansi.
Menurutnya, pencapaian kesetaraan dan keadilan gender bukan semata-mata tugas dari Dinas P2KB, namun tanggungjawab bersama seluruh OPD sebagaimana diamanatkan dalam Inpres 9 tahun 2000 dan menjadi amanah penting dalam RPJMN 2020-2024. Workshop perencanaan penganggaran yang diikuti seluruh kepala bagian perencanaan OPD diharapkan, selain membuka wawasan tentang PUG, juga mewajibkan semua pihak untuk belajar tentang hal-hal baru, termasuk PPRG ini.
“Saya berharap, anda bersungguh-sungguh menjalani, ikuti dan terapkan apa yang disampaikan oleh nara sumber yang datang dari jauh yaitu dari Semarang. Kepada Dr. Indra Kertati, M.Si selaku ketua rombongan dan tim, saya menyampaikan terima kasih untuk upaya baik ini. Terima kasih kepada seluruh kepala dinas yang telah hadir. Pesan saya ayo laksanakan PUG dengan baik,”pintanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana P2KB Tolikara, Lowis Genongga, STh dalam sambutannya mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas anugerah Tuhan sehingga menggelar rangkaian kegiatan rapat koordinasi Pokja PUG dan Pelatihan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender serta workshop Sistem Informasi Gender dan Anak Kabupaten Tolikara.
Dikatakan, pengarusutamaan gender dalam pembangunan pada dasarnya sudah dimulai sejak Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG). Peraturan tersebut menjadi dasar dalam menyusun Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG).
Pelaksanaan PPRG sebenarnya sudah diamanatkan dalam Permendagri Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PUG di daerah, namun penegasan untuk melaksanakan PPRG tercantum dalam Permendagri Nomor 67 Tahun 2011 sebagai Perubahan dari Permendagri Nomor 15 Tahun 2008. Permendagri tersebut menjelaskan tahapan pelaksanaan PUG mulai dari Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan, sampai dengan Monitoring dan Evaluasi.
“Pengarusutamaan gender tersebut perlu diintegrasikan kedalam perencanaan dan penganggaran, di mana saat ini kebijakan perencanaan dan penganggaran perangkat daerah dalam penyusunan program/ kegiatan/ sub kegiatan telah terkunci dalam Permendagri 90/2019 dan pemutakhirannya terakhir dengan Kepmendagri 050/5889,”tegas Kepala Dinas Lowis Genongga.
Menurutnya, sejalan dengan amanat dari pemerintah tersebut, Kabupaten Tolikara melakukan insiasi PPRG yang wujudnya adalah tersusunnya Anggaran Responsif Gender (ARG) bagi program, kegiatan dan sub kegiatan pada OPD. (Humas)
