Wamendagri Gelar Rakor 8 Program Presiden dan 17 Program Nasional dengan Pemprov Papua Pegunungan
WAMENA- Kementerian Dalam Negeri RI kembali melakukan rapat koordinasi Program Quik Win dari Pemerintah Pusat yang didalamnya mencakup 8 Program Prioritas Presiden dan 17 Program Nasional yang harus disinkronkan dengan program pemerintah.
Wakil Mentri Dalam Negeri Republik Indonesia, Dr. Ribka Haluk, S.Sos, M.Si, menyatakan semua program yang diturunkan pemerintah pusat ke daerah maupun dari daerah ke kementrian pusat itu diawasi langsung oleh badan eksekutif yang terdiri dari 10 orang yang baru dilantik kemarin, laporannya juga langsung kepada presiden.
“Kami menilai untuk pembangunan Papua secara keseluruhan masih sangat lambat, sehingga akan dilakukan harmonisasi, dan dalam beberapa hari ke depan presiden RI akan memanggil seluruh kepala daerah yang akan difasilitasi oleh Menteri dalam negeri,”ungkapnya Senin (20/10) di Wamena.
“Banyak gubernur, bupati dan walikota resah sekarang karena dana Alokasi Khusus (DAK) kurang atau dana tambahan Infrastruktur (DTI) kurang karena sebagian sudah ditaruh di kementrian dan lembaga,”kata Ribka.
Wamendagri Gelar Rakor 8 Program Presiden dan 17 Program Nasional dengan Pemprov Papua Pegunungan
WAMENA- Kementerian Dalam Negeri RI kembali melakukan rapat koordinasi Program Quik Win dari Pemerintah Pusat yang didalamnya mencakup 8 Program Prioritas Presiden dan 17 Program Nasional yang harus disinkronkan dengan program pemerintah.
Wakil Mentri Dalam Negeri Republik Indonesia, Dr. Ribka Haluk, S.Sos, M.Si, menyatakan semua program yang diturunkan pemerintah pusat ke daerah maupun dari daerah ke kementrian pusat itu diawasi langsung oleh badan eksekutif yang terdiri dari 10 orang yang baru dilantik kemarin, laporannya juga langsung kepada presiden.
“Kami menilai untuk pembangunan Papua secara keseluruhan masih sangat lambat, sehingga akan dilakukan harmonisasi, dan dalam beberapa hari ke depan presiden RI akan memanggil seluruh kepala daerah yang akan difasilitasi oleh Menteri dalam negeri,”ungkapnya Senin (20/10) di Wamena.
“Banyak gubernur, bupati dan walikota resah sekarang karena dana Alokasi Khusus (DAK) kurang atau dana tambahan Infrastruktur (DTI) kurang karena sebagian sudah ditaruh di kementrian dan lembaga,”kata Ribka.
