Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk mengingatkan Pemerintah Provinsi Papua Selatan agar mengoptimalkan penggunaan dana Otonomi Khusus (Otsus) dan menghindari terjadinya sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa), karena dapat be
Peninjauan meliputi akses jalan menuju kawasan pusat pemerintahan Daerah Otonom Baru (DOB) Papua Selatan hingga Embung Efata yang direncanakan direvitalisasi. Usai meninjau jalan, Wamendagri dan Wamen PU bertolak ke Kantor Gubernur Papua Se
"Awal-awal ketika masih satu sampai dua pejabat ditangkap, prihatin, marah, dan lain-lain. Tapi, kalau sudah 17 orang, masa bicaranya prihatin juga? Kami kehabisan kata-kata," ujar Bima saat Munas Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indone
Ia menegaskan, salah satu indikator yang akan menjadi perhatian pemerintah pusat adalah kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola dana Otonomi Khusus (Otsus) secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. Ribka mengungkapkan, hingga tri
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk mendorong percepatan pelaksanaan sensus orang asli Papua (OAP) se-Tanah Papua. Pendataan tersebut dinilai menjadi kunci dalam memperkuat implementasi kebijakan serta peningkatan kesejahter
Rakor tersebut mengusung tema “Penguatan Penyediaan Data Orang Asli Papua Guna Mendukung Implementasi Undang-Undang (UU) Otonomi Khusus (Otsus).”
Kegiatan tersebut bertujuan untuk memperkuat penyediaan dan sinkronisasi data Orang Asli Papua
Kementrian Dalam Negeri RI bersama Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan dan delapan pemerintah kabupaten bersama unsur pimpinan gereja, tokoh adat, tokoh masyarakat, pemuda, dan stakeholder menyatakan konflik yang terjadi di Wamena harus be
Namun di balik rutinitas itu, tak ada yang menyangka bahwa hari itu akan menjadi berbeda. Tiba-tiba, rombongan pejabat dari pusat dan daerah memasuki area rumah sakit.
Di barisan depan, hadir Wakil Menteri Dalam Negeri,
Menurut Maryen, saat kunjungan ke rumah sakit, Wamendagri meninjau langsung sejumlah fasilitas, termasuk ruang rawat dan instalasi gawat darurat. Dari hasil peninjauan tersebut, ditemukan beberapa bagian bangunan yang di
Dalam kunjungan tersebut, Bupati Jayapura Yunus Wonda, bersama Wakil Bupati Jayapura Haris R. Yocku serta Wakil Gubernur Papua Aryoko Rumaropen, dan Wakil Walikota Jayapura, Rustan Saru mendampingi Wamendagri Dr. Ribka H
“Keberadaan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Papua tidak boleh hanya dipandang sebagai simbol kedaulatan negara, tetapi juga harus mampu menjadi motor penggerak kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan,” katanya
Mantan Pj Gubernur Papua Tengah ini menilai, keberadaan hak ulayat memiliki kedudukan yang kuat secara konstitusional maupun dalam Undang-Undang (UU) Otsus Papua. Ia mengutip Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menegaskan p
Hal tersebut ia sampaikan saat memberikan pengarahan pada Rapat Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan (KEPP) Otsus Papua dan Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP). Ribka menjelaskan, rapat
Ribka juga menekankan apa yang dilakukan Pemprov Papua Pegunungan ini perlu diapresiasi, sebab sejak awal tahun ini sempat tersendat -sendat untuk mendapatkan transfer anggaran dari pemerintah pusat karena ada beberapa p
Wakil Mentri Dalam Negeri Republik Indonesia, Dr. Ribka Haluk, S.Sos, M.Si, menyatakan semua program yang diturunkan pemerintah pusat ke daerah maupun dari daerah ke kementrian pusat itu diawasi langsung oleh badan eksek
Dalam kunjungan kerjanya di Papua dan Papua Selatan, putra sulung Jokowi mendapatkan sejumlah masukan. Mulai dari pendidikan, kesehatan hingga program strategis nasional.
Atas beragam masukan itu, Wakil Menteri Dalam Neg
Wamedagri Ribka Haluk mengatakan kehadirannya di Merauke dan memimpin rapat dengan tujuan hanya untuk memastikan dukungan dana PSU Kabupaten Boven Digoel oleh pemerintahan kepada penyelenggara.
Wamendagri Ribka Haluk tiba di Bandar Udara Mopah, Merauke, pada pukul 08.20 WIT. Setibanya di Merauke, Ia langsung melakukan peninjauan ke lokasi KIPP di Solor, yang merupakan pusat pemerintahan Daerah Otonomi Baru (DOB
Wakil Mentri Dalam Negeri Dr. Ribka Haluk, S.Sos, MSi menyatakan sesuai dengan amanat undang -undang nomor 14.15.16 dan 21 tentang pembentukan DOB yang dimekarkan dari Provinsi Papua induk dimana ada Provinsi Papua Pegun
Ribka menekankan pentingnya sinkronisasi pembangunan antara pemerintah pusat dan Pemda. Baik provinsi maupun kabupaten/kota, untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.
Pada pertemuan itu, dibahas mengenai penguatan integrasi data pertanahan melalui program Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASP). Program tersebut mencakup Kebijakan Satu Peta atau One Map Pol
Ribka juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, agar percepatan pembangunan di tanah Papua bisa berjalan optimal dan tepat sasaran. Dalam refleksi tersebut, ia menyampaikan bahwa Kementerian Dalam Negeri telah menjalankan sejumlah kebijakan yang merupakan amanat dari revisi UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua.
