Ia menegaskan, salah satu indikator yang akan menjadi perhatian pemerintah pusat adalah kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola dana Otonomi Khusus (Otsus) secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. Ribka mengungkapkan, hingga tri
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk mendorong percepatan pelaksanaan sensus orang asli Papua (OAP) se-Tanah Papua. Pendataan tersebut dinilai menjadi kunci dalam memperkuat implementasi kebijakan serta peningkatan kesejahter
Rakor tersebut mengusung tema “Penguatan Penyediaan Data Orang Asli Papua Guna Mendukung Implementasi Undang-Undang (UU) Otonomi Khusus (Otsus).”
Kegiatan tersebut bertujuan untuk memperkuat penyediaan dan sinkronisasi data Orang Asli Papua
Kementrian Dalam Negeri RI bersama Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan dan delapan pemerintah kabupaten bersama unsur pimpinan gereja, tokoh adat, tokoh masyarakat, pemuda, dan stakeholder menyatakan konflik yang terjadi di Wamena harus be
Namun di balik rutinitas itu, tak ada yang menyangka bahwa hari itu akan menjadi berbeda. Tiba-tiba, rombongan pejabat dari pusat dan daerah memasuki area rumah sakit.
Di barisan depan, hadir Wakil Menteri Dalam Negeri,
Menurut Maryen, saat kunjungan ke rumah sakit, Wamendagri meninjau langsung sejumlah fasilitas, termasuk ruang rawat dan instalasi gawat darurat. Dari hasil peninjauan tersebut, ditemukan beberapa bagian bangunan yang di
Dalam kunjungan tersebut, Bupati Jayapura Yunus Wonda, bersama Wakil Bupati Jayapura Haris R. Yocku serta Wakil Gubernur Papua Aryoko Rumaropen, dan Wakil Walikota Jayapura, Rustan Saru mendampingi Wamendagri Dr. Ribka H
“Keberadaan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Papua tidak boleh hanya dipandang sebagai simbol kedaulatan negara, tetapi juga harus mampu menjadi motor penggerak kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan,” katanya
Mantan Pj Gubernur Papua Tengah ini menilai, keberadaan hak ulayat memiliki kedudukan yang kuat secara konstitusional maupun dalam Undang-Undang (UU) Otsus Papua. Ia mengutip Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menegaskan p
Hal tersebut ia sampaikan saat memberikan pengarahan pada Rapat Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan (KEPP) Otsus Papua dan Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP). Ribka menjelaskan, rapat
