WAMENA– Wakil Ketua II DPRP Papua Pegunungan Terius Yigibalom, SH mengakui bahwa perputaran uang di Provinsi Papua Pegunungan ini sangat kurang, hal ini bukan hanya terjadi dalam masyarakat tetapi juga pemerintah Provinsi Papua Pegunungan yang kas daerahnya juga kosong.
“Dengan adanya kondisi seperti ini kita tidak tahu ini salah siapa, namun minimal harus diketahui apa alasannya, apakah belum ada transfer anggaran dari pusat, ini menjadi pertanyaan,”ungkapnya di gedung Aithosa Wamena Selasa (17/6) kemarin.
Masalah ini perlu ditelusuri apakah pemerintahan pada masa transisi yang tidak membuat pertanggungjawaban ataukan sudah melakukan pertanggungjawaban ini belum diketahui, namun DPR Papua Pegunungan beberapa waktu lalu telah mengundang pihak eksekutif melakukan rapat banggar untuk mempertanyakan kevakuman yang terjadi.
“Dari hasil pertemuan itu disampaikan belum ada transfer dari pusat, kalau hanya terlambat seminggu atau dua minggu ini tidak apa-apa tapi ini sudah masuk dua bulan,”kata mantan Ketua DPRK Lanny Jaya itu.
Ia berharap agar masalah yang menyebabkan terhambatnya transfer anggaran dari pemerintah pusat agar OPD teknis bisa membenahi itu, dan dalam minggu ini DPR Papua Pegunungan akan mengundang kembali untuk melakukan rapat dengan eksekutif.
“Sewaktu kami Bimtek di Jakarta permah kami sempat bertanya dan jawaban yang didapatkan itu memang belum ada laporan pertanggungjawaban sehingga belum ada transfer dari beberapa sumber anggaran seperti Otsus Papua dan lain -lain,”bebernya Terius Yigibalom.
WAMENA– Wakil Ketua II DPRP Papua Pegunungan Terius Yigibalom, SH mengakui bahwa perputaran uang di Provinsi Papua Pegunungan ini sangat kurang, hal ini bukan hanya terjadi dalam masyarakat tetapi juga pemerintah Provinsi Papua Pegunungan yang kas daerahnya juga kosong.
“Dengan adanya kondisi seperti ini kita tidak tahu ini salah siapa, namun minimal harus diketahui apa alasannya, apakah belum ada transfer anggaran dari pusat, ini menjadi pertanyaan,”ungkapnya di gedung Aithosa Wamena Selasa (17/6) kemarin.
Masalah ini perlu ditelusuri apakah pemerintahan pada masa transisi yang tidak membuat pertanggungjawaban ataukan sudah melakukan pertanggungjawaban ini belum diketahui, namun DPR Papua Pegunungan beberapa waktu lalu telah mengundang pihak eksekutif melakukan rapat banggar untuk mempertanyakan kevakuman yang terjadi.
“Dari hasil pertemuan itu disampaikan belum ada transfer dari pusat, kalau hanya terlambat seminggu atau dua minggu ini tidak apa-apa tapi ini sudah masuk dua bulan,”kata mantan Ketua DPRK Lanny Jaya itu.
Ia berharap agar masalah yang menyebabkan terhambatnya transfer anggaran dari pemerintah pusat agar OPD teknis bisa membenahi itu, dan dalam minggu ini DPR Papua Pegunungan akan mengundang kembali untuk melakukan rapat dengan eksekutif.
“Sewaktu kami Bimtek di Jakarta permah kami sempat bertanya dan jawaban yang didapatkan itu memang belum ada laporan pertanggungjawaban sehingga belum ada transfer dari beberapa sumber anggaran seperti Otsus Papua dan lain -lain,”bebernya Terius Yigibalom.
