Saturday, June 14, 2025
28.7 C
Jayapura

Mekanisme Tata Penyelenggaraan Pemkam Perlu Ditata 

JAYAPURA-Kepala Dinas DPMK Kota Jayapura, Makzi Lazarus Atanay menjelaskan mekanisme penyelenggaraan Pemerintah Kampung (Pemkam) perlu ditata baik agar dapat menjalankan tugasnya secara efektif dan efisien, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

  Hal ini menurut Makzi, merupakan salah satu persoalan mendasar yang terjadi di 4 kampung selama Kegiatan Turun Kampung Wali Kota Jayapura, Abisai Rollo. “Hampir semua kampung mengeluhkan kinerja para kepala kampung, tentu ini catatan serius yang perlu kita perhatikan,” ujar Makzi Lazarus Atanay saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos, Sabtu (7/6).

  Menurutnya, ada 5 hal yang perlu diperhatikan dalam menata penyelenggaraan Pemkam diantaranya, struktur organisasi, perencanaan juga pelaksanaan pembangunan, pengelolaan keuangan dan partisipasi masyarakat.

Baca Juga :  DPMK Dorong Peningkatan SDM Aparatur 

  “Untuk menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik perlu ada prinsip-prinsip yang baik pula seperti,  akuntabilitas, transparansi, partisipasi, efektivitas dan efisiensi, keadilan dan kesejahteraan masyarakat,” tutur Makzi.

JAYAPURA-Kepala Dinas DPMK Kota Jayapura, Makzi Lazarus Atanay menjelaskan mekanisme penyelenggaraan Pemerintah Kampung (Pemkam) perlu ditata baik agar dapat menjalankan tugasnya secara efektif dan efisien, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

  Hal ini menurut Makzi, merupakan salah satu persoalan mendasar yang terjadi di 4 kampung selama Kegiatan Turun Kampung Wali Kota Jayapura, Abisai Rollo. “Hampir semua kampung mengeluhkan kinerja para kepala kampung, tentu ini catatan serius yang perlu kita perhatikan,” ujar Makzi Lazarus Atanay saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos, Sabtu (7/6).

  Menurutnya, ada 5 hal yang perlu diperhatikan dalam menata penyelenggaraan Pemkam diantaranya, struktur organisasi, perencanaan juga pelaksanaan pembangunan, pengelolaan keuangan dan partisipasi masyarakat.

Baca Juga :  Serapan Market Otomotif di Papua Belum Optimal

  “Untuk menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik perlu ada prinsip-prinsip yang baik pula seperti,  akuntabilitas, transparansi, partisipasi, efektivitas dan efisiensi, keadilan dan kesejahteraan masyarakat,” tutur Makzi.

Berita Terbaru

Artikel Lainnya