Langkah ini menjadi babak baru yang krusial demi mendorong adanya pengakuan formal dari pemerintah daerah. Lokakarya difokuskan pada verifikasi batas wilayah berbasis sejarah penguasaan ruang, kesaksian antar-marga, serta penanda alam.
Ketua DPRK Jayawijaya Lucky Wuka, S.Pi, M.Si menegaskan sebagai kepala pemerintahan, saat ini pemkab Jayawijaya harus mematuhi hukum dan segera mengembalikan SK definitif kepala kampung kepada para mantan kepala kampung yang telah diganti s
Kegiatan tersebut melibatkan aparatur kampung, Bamuskam, serta berbagai pihak terkait lainnya sebagai bagian dari upaya memperkuat integritas dan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan pemerintahan kampung. Kepala Kampung Kayo Pulo
Pemerintah Kota Jayapura melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) menyatakan dukungan penuh terhadap Program Jaga Desa (Jaksa Garda Desa) yang diinisiasi oleh Kejaksaan Republik Indonesia sebagai upaya pengawasan, pendamping
Menurutnya, generasi muda perlu didorong untuk berinovasi agar mampu menciptakan peluang usaha sekaligus meningkatkan pendapatan. “Pelatihan ini merupakan kegiatan yang sangat baik untuk anak-anak muda kita agar bisa ber
Pemerintah Kota Jayapura melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) memastikan penyaluran dana kampung tahap pertama tahun anggaran 2026 telah terealisasi sepenuhnya ke seluruh kampung. Kepala DPMK Kota Jay
Ia menjelaskan, dari total 14 kampung yang ada di Kota Jayapura, saat ini sudah lima kampung yang berhasil mencairkan dana tahap pertama. Sementara sembilan kampung lainnya masih dalam proses melengkapi dokumen administr
Kepala Dinas Pariwisata Kota Jayapura, Richard J. Nahumury, mengatakan bahwa pengembangan pariwisata di tingkat kampung membutuhkan perencanaan yang matang.
Karena itu, Dispar berharap DPMK sebagai dinas teknis yang memb
Ia menjelaskan, DD Tahap II yang disalurkan ke 81 Kampung yang lengkap administrasi sebesar Rp. 23.893.365.332. Sementara Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II yang disalurkan ke 91 kampung sebesar Rp. 23.288.537.960. Tahapan
‘’Bantuan ini diberikan untuk dapat memotivasi mereka agar lebih giat lagi melakukan aktivitas dalam memajukan BUMK di kampung. Karena dengan bantuan ini diharapkan akan mempermudah transportasi untuk mengangkut usaha-us
 Kepala DPMK Kota Jayapura, Makzi Lazarus Atanay, menjelaskan bahwa empat kampung, yakni Yoka, Kayu Batu, Enggros, dan Kayu Pulo, sedang memasuki proses finalisasi di Badan Keuangan Daerah. Sementara dua kampung lainnya
Kedua perguruan tinggi itu adalah Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (IISIP) Yapis Biak dan Intitut Cinta Tanah Air ( dulu STIH Biak). Uji kelayakan akan dilaksanakan selama dua hari, tanggal 19 – 20 November 2025, di
Bahkan, tidak kurang 33 kampung yang jumlah pendaftarnya lebih dari 5 orang balon. Karenanya, kampung yang jumlah balonnya lebih dari 5 orang akan dilakukan seleksi lanjutan, mengingat batas maksimal yang akan ditetapkan
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK) Kota Jayapura, Makzi L. Atanay, mengungkapkan bahwa pemerintah kampung memiliki peran strategis dalam mendorong keberhasilan setiap program pembangunan yang dicanangkan
Kepala Dinas DPMK Kota Jayapura, Makzi L. Atanay, menyampaikan bahwa rencana pelaksanaan pemilihan kepala kampung ini merupakan tindak lanjut dari aspirasi masyarakat yang telah disampaikan kepada pemerintah kota.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK) Kota Jayapura, Makzi L. Atanay, menjelaskan bahwa seluruh rangkaian kegiatan Turkam akan dituntaskan pada September 2025.
Kata Makzi, Perkam ini sangat penting dalam konteks menjalankan kewenangan-kewenangan masing-masing kampung. "Kita ambil contoh di Holtekamp, pemerintah kampung buat Peraturan bahwa semua ternak harus dikandangkan, yang
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Nduga Machala Gwijangge S.STP melaporkan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang baik, terutama kepada para aparatur kampung dan distrik dalam p
Kepala DPMK Kota Jayapura, Makzi Lazarus Atanay mengatakan, penyaluran dana tahap II ini diharapkan dapat mempercepat realisasi berbagai program prioritas kampung, mulai dari pembangunan infrastruktur dasar, pemberdayaan
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Kota Jayapura, Makzi Lazarus Atanay, mengungkapkan bahwa dari total 14 kampung, sudah 10 kampung yang disambangi wali kota.
"Dengan pelatihan ini, kami harapkan pengelolaan keuangan desa bisa menjadi lebih transparan, akuntabel, dan tentunya berdampak langsung pada kualitas pelayanan masyarakat," ungkapnya saat membacakan sambutan tertulis Bu
Kepala Dinas PMK Kabupaten Sarmi, Eduward Dimomonmau, mengungkapkan bahwa pencairan dana tersebut sudah mulai dilakukan dan para kepala kampung diminta segera menyiapkan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana.
Plt.Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Jayawijaya, Narson Wetipo, ST,h mengakui jika Program ini menetapkan alokasi 30% dari masing-masing dana kampung untuk menjadi modal awal yang akan mendongkrak
Nantinya kegiatan ini juga akan di terapkan kepada seluruh pemerintah kampung yang ada di Negeri Tapal Batas, Keerom. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Daud menekankan pentingnya digitalisasi dalam tata kelola pemerintahan
Makzi juga meminta agar seluruh pekerjaan yang direalisasikan harus disertai laporan pertanggungjawaban yang akurat dan seluruh kewajiban pajak dituntaskan. Laporan Dana Kampung harus disertai pertanggungjawaban yang aku
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Kabupaten Mimika, Bram Kateyau menerangkan, hal ini sudah disampaikan kepada Bupati Mimika Johannes Rettob dan akan melakukan evaluasi.
 Menurutnya, ada 5 hal yang perlu diperhatikan dalam menata penyelenggaraan Pemkam diantaranya, struktur organisasi, perencanaan juga pelaksanaan pembangunan, pengelolaan keuangan dan partisipasi masyarakat.
 Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK) Kabupaten Jayapura, Elisa Yarusabra Melalui kegiatan ini, pihaknya ingin formulasikan Peraturan Bupati dala mengakomodir kebijakan Inpres 1 tahun 2025 tentang Efisiensi belanja negara dalam pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025, serta terkait recofusing dan sebagainya.
Menurutnya, untuk tahap pertama program ini ada di 52 Kampung sedangkan untuk saat ini yang tahap ke dua di 42 kampung, dimana bantuan itu sudah disalurkan, sehingga untuk hasil monev ini pertama di distrik Walelagama itu pengembangan madu, dan di distrik wesaput pengembangan ternak wam (babi).
Lanjutnya, jika ada pemangkasan anggaran atau penyesuaian anggaran, maka pihaknya akan melakukan rasionalisasi, bahkan pihaknya siap mendampingi kampung-kampung untuk melakukan perencanaan program kedepannya.
 "Dengan predikat terbaik dalam penyaluran, artinya Kabupaten Jayapura menyalurkan dana desa tahun 2024, secara periodik, tahapannya begitu cepat dari kabupaten lainnya, tentunya predikat ini harus diimbangi dengan hasil dan kinerja, dari pengelolaan dana desa, " katanya kepada Cenderawasih Pos
Menurut Elisa, pihaknya telah melakukan pemberdayaan ekonomi dengan memberikan penguatan kapasitas bagi pelaku Badan usaha milik kampung (BUMKam) dan juga bantuan usaha bagi orang asli Papua (OAP).
Kepala DPMK Kabupaten Jayapura Elisa Yarusabra di Sentani, Minggu, mengatakan bahwa dana desa yang digelontorkan pemerintah setiap tahun telah memberikan dampak signifikan bagi pembangunan di tingkat kampung.
Menurut Elisa, salah satu fokus utama dari penggunaan dana desa yakni menciptakan peluang usaha baru bagi masyarakat di kampung, seperti pelatihan kewirausahaan, bantuan modal usaha, hingga pengembangan potensi lokal.
  Kepala Dinas DPMK Kota Jayapura, Makzi Lazarus Atanay menjelaskan program ini bertujuan untuk membangun kesadaran masyarakat dan aparatur mulai dari tingkat bawah akan pentingnya pemberantasan korupsi karena ini merupakan tanggung jawab bersama.
 Menurut Makzi, saat ini memang masih dalam tahap penyusunan, pembahasan dan penyusunan APBKam tahun 2025. Tahapan ini sudah berjalan sejak Agustus 2024 yakni, Musrembang, rencana kerja pemerintah Kampung dan tahapan-tahapan yang lainnya.
  Dia mengatakan saat ini penyaluran dana desa tahap dua di setiap Kampung sudah selesai. Karena itu dia sudah menyampaikan kepada setiap aparat pemerintah kampung supaya di bulan Oktober juga paling lambat semua pertanggungjawaban keuangan sudah selesai dilakukan terutama untuk tahap 1 dan tahap 2.
  Menurutnya, ini sangat penting, selain karena ini didorong oleh KPK untuk bagaimana pemerintah kota Jayapura menganggarkan. Karena aplikasi ini sangat penting dan membantu. Sehingga ini juga sekaligus menuju kota Jayapura sebagai kota digital dan siap.
