MERAUKE – Rencana pemerintah membuka lahan persawahan seluas 1 juta hektar di Merauke dalam rangka antisipasi kelangkaan pangan dunia khususnya di Indonesia mendapat perhatian dari Asosiasi Majelis Rakyat Papua.
‘’Untuk investasi 1 juta hektar di Merauke itu sudah menjadi perhatian dari Asosiasi MRP yang ada di Tanah Papua. Kemarin saat rapat di Kemendagri, diskusi terbatas dengan pimpinan asoasiasi menanyakan masalah ini,’’ kata Ketua MRP Papua Selatan Damianus Katayu di temui di ruang kerjanya, Senin (19/8) kemarin.
Dalam hal penolakan investasi yang dilakukan oleh masyarakat adat Kimahima dan Makleo, Damianus Katayu mnejelaskan bahwa pihaknya telah melakukan pertemuan dengan masyarakat Kimahima dan Makleo.
‘’Kita sudah tindaklanjuti dan besok ini akan kita lakukan pertemuan lagi. Kemungkinan dalam pertemuan besok kita akan usulkan untuk dibentuk Pansus khusus untuk investasi,’’ kata Danianus Katayu.
Damianus Katayu menjelaskan, perlu keterbukaan dari pemerintah terkait dengan investasi tersebut. Begitu juga elit-elit lokal tidak boleh mengambil keuntungan dari situasi tersebut.
‘’Harus kita duduk baik, karena ini untuk kepentingan masyarakat. Saya pikir, point ini menjadi hal penting bagi kami MRP dan besok kami akan rapat apa perlu bentuk pansus atau tidak,’’ jelasnya.
Soal investasi, lanjut Damianus Katayu sebenarnya memiliki akses manfaat diantaranya terkait penyerapan tenaga kerja. Namun sebelum dinvestasi masuk terlebih dahulu masyarakat harus duduk bersama untuk membicarakannya dengan baik.
‘’Jangan investasi itu menggusur masyarakat adat . Tapi, investasi harus menguatkan adan menguntungkan masyarakat adat. Dibeberapa kesempatan saya sampaikan, investasi pro rakyat. Artinya anda punya uang dan saya punya tanah. Kita bicara baik-baik. saya harus jadi pemilik dari investasi itu. Jangan hanya sebatas kompensasi,’’ jelasnya. (ulo/wen)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
