JAYAPURA-Pelaksanaan pilkada serentak akan berlangsung 27 November 2024 mendatang. Khusus di Provinsi Papua pesta demokrasi ini akan terasa berbeda dari sebelumnya.
Hal ini terjadi karena pasca pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) terdapat beberapa aset daerah seperti salah satunya PT Frepoort dan lainnya sudah tidak lagi bagian dari wilayah adminitrasi Papua induk.
Karena itu, tentunya kehilangan PTFI dan aset daerah lainnya ini akan memberikan dampak bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Papua induk.
Direktur Eksekutif Papuan Observatory for Human Rights (POHR), Thomas Ch. Syufi, mengatakan Pilkada ini menjadi tantangan bagi Kepala Daerah terpilih, bagaimana agar dia bisa membangun Papua meski tanpa didukung dengan sumber daya alam (SDM) yang cukup.
Tidak hanya itu, paling utama adalah akan menjadi tantangan tersendiri bagi masyarakat. Dalam hal memilih pemimpin masyarakat harus mampu melihat secara jeli sosok calon-calon kepala daerah yang betul-betul siap menghadapi fenomena sosial yang ada. Sehingga kemudian tidak terkesan seperti membeli kucing dalam karung.
“Artinya kita memilih pemimpin yang tidak mempunya visi misi yang jelas,” kata Thomas, saat ditemu Cendrawasih pos, Senin (24/6).
Pilkada ini menurut dia, menuntut bahkan memaksa Masyarakat untuk menjadi pemilih yang cerdas. Pemilih yang mampu melihat dampak jangka panjang dari pesta demokrasih ini.
Sebab berkaca dari perkembangan yang ada, Papua sampai saat ini masih didera dengan persoalan mendasar seperti kemiskinan, pendidikan yang tertinggal, tingkat penyediaan lapangan kerja yang rendah, serta persoalan lain yang sangat serius. Ini semua terjadi karena berbagai hal, salah satunya, minimnya daya kerja pemerintah untuk mengelolah SDM, yang ada.
JAYAPURA-Pelaksanaan pilkada serentak akan berlangsung 27 November 2024 mendatang. Khusus di Provinsi Papua pesta demokrasi ini akan terasa berbeda dari sebelumnya.
Hal ini terjadi karena pasca pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) terdapat beberapa aset daerah seperti salah satunya PT Frepoort dan lainnya sudah tidak lagi bagian dari wilayah adminitrasi Papua induk.
Karena itu, tentunya kehilangan PTFI dan aset daerah lainnya ini akan memberikan dampak bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Papua induk.
Direktur Eksekutif Papuan Observatory for Human Rights (POHR), Thomas Ch. Syufi, mengatakan Pilkada ini menjadi tantangan bagi Kepala Daerah terpilih, bagaimana agar dia bisa membangun Papua meski tanpa didukung dengan sumber daya alam (SDM) yang cukup.
Tidak hanya itu, paling utama adalah akan menjadi tantangan tersendiri bagi masyarakat. Dalam hal memilih pemimpin masyarakat harus mampu melihat secara jeli sosok calon-calon kepala daerah yang betul-betul siap menghadapi fenomena sosial yang ada. Sehingga kemudian tidak terkesan seperti membeli kucing dalam karung.
“Artinya kita memilih pemimpin yang tidak mempunya visi misi yang jelas,” kata Thomas, saat ditemu Cendrawasih pos, Senin (24/6).
Pilkada ini menurut dia, menuntut bahkan memaksa Masyarakat untuk menjadi pemilih yang cerdas. Pemilih yang mampu melihat dampak jangka panjang dari pesta demokrasih ini.
Sebab berkaca dari perkembangan yang ada, Papua sampai saat ini masih didera dengan persoalan mendasar seperti kemiskinan, pendidikan yang tertinggal, tingkat penyediaan lapangan kerja yang rendah, serta persoalan lain yang sangat serius. Ini semua terjadi karena berbagai hal, salah satunya, minimnya daya kerja pemerintah untuk mengelolah SDM, yang ada.
