Kapolres Jayapura AKBP Dionisius V.D.P Helan, S.I.K., M.H., M.Tr.Mil melalui Kapolsek Sentani Timur IPTU Zet Paondanan, S.H., dalam keterangannya menyampaikan bahwa penangkapan tersebut merupakan tindak lanjut dari lapor
Kepala Bagian Operasional (Kabag Ops) Polres Jayapura, AKP. Suheryono, mengatakan sebanyak 208 personel gabungan TNI-Polri telah disiapkan dan disebar di sejumlah titik strategis.
Dalam khotbahnya, ia juga mengingatkan bahwa semua manusia adalah berdosa, dan pengorbanan Yesus merupakan bentuk kasih yang besar bagi umat manusia. Ia menyinggung kisah Barabas, yang seharusnya menerima hukuman, namun
“Jumlah ASN yang hadir hari ini mencapai 3.000 orang. Ini menjadi apresiasi besar bagi pemerintah karena menunjukkan komitmen ASN untuk kembali memberikan pelayanan secara normal setelah libur Lebaran,” ujarnya.
General Manager Bandara Internasional Sentani, I Nyoman Noer Rohim, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam kelancaran operasional, mulai dari TNI, Polri, Kantor Otoritas Bandara, AirNav Indonesia
“Saya sudah telepon kepala dinas, ada dua kendala utama. Pertama, kekurangan bahan bakar sehingga armada tidak bisa beroperasi maksimal. Kedua, ada dua unit kendaraan yang rusak, sehingga pengangkutan harus dibantu alat
Bupati Jayapura, Yunus Wonda, mengatakan penanaman sagu tersebut sejalan dengan harapannya sejak dilantik sebagai kepala daerah. Ia mengapresiasi peran gereja yang turut mengambil bagian dalam menjaga kelestarian sagu di
Sebagai langkah pembenahan, Bupati memastikan akan melakukan sistem rotasi atau rolling tenaga kesehatan, khususnya perawat. Ia telah meminta data perawat yang bertugas di distrik-distrik di wilayah Kabupaten Jayapura.
Menurut Erick, langkah pembenahan tersebut merupakan bentuk kepedulian pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat, khususnya di Kabupaten Jayapura.
Penangkapan ini merupakan bagian dari pengembangan penyidikan atas kasus sebelumnya yang juga berkaitan dengan jaringan distribusi senjata dan amunisi ilegal di sejumlah wilayah Papua. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal,
