Dana cadangan atau yang dulu disebut dana abadi Pemprov Papua terus berkurang. Dana yang dulu sempat terkumpul sampai Rp 1,6 triliun itu kini hanya tersisa Rp 134 miliar. Pemerintah Provinsi Papua sendiri mengusulkan pencabutan Peraturan Da
Ketua Komisi IV DPR Papua, Joni Y. Betaubun mengatakan, Raperda tersebut merupakan hak inisiatif DPR Papua melalui Komisi IV guna mendorong percepatan pembangunan infrastruktur yang dinilai sangat penting bagi konektivitas antarwilayah di P
Ketua Pansus Pembahasan RPJMD DPR Papua, Jansen Monim, menyampaikan bahwa pembahasan dokumen rancangan akhir RPJMD telah selesai dan dituangkan dalam berita acara rapat. Selanjutnya, dokumen tersebut akan dibawa ke Rapat
Ketua Bapemperda DPR Papua, Adam Arisoi, menjelaskan bahwa 14 rancangan dimaksud terdiri dari delapan usulan eksekutif dan enam usulan legislatif. Namun, sejumlah agenda besar seperti Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan keg
Bupati Jayapura, Yunus Wonda mengatakan agenda rapat paripurna ke III, pihaknya menyampaikan jawaban mengenai hasil analisis, evaluasi, dan pembahasan rancangan peraturan daerah (Raperda) non-APBD II pada masa sidang III
Sidang penetapan tahun 2026 nantinya akan membahas sejumlah Raperda prioritas, termasuk Raperda tentang Pengelolaan Sampah yang merupakan usulan dari DPR Kabupaten Jayapura.
Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo menjelaskan, pertemuan dengan Menteri Lingkungan Hidup itu sebenarnya merupakan pertemuan lintas kementrian dan Lembaga. Sebab, ada juga Kementrian Pangan, Kementrian ESDM. Ada juga p
Dikatakan, pembahasan Raperdasi LPJ Pelaksanaan APBD 2024 ini sangat penting sebagai dokumen dalam mempertanggungjawabkan pelaksanaan anggaran publik sekaligus menginformasikan kinerja perangkat daerah selama 1 tahun ang
Hal ini disampaikan Wali Kota dalam acara penutupan Sidang Paripurna DPR Kota Jayapura yang berlangsung dalam suasana penuh kebersamaan. “Segala saran, pendapat, dan koreksi yang telah disampaikan dewan akan menjadi perh
Wakil Gubernur Papua Pegunungan Ones Pahabol, menyatakan 24 Raperda ini selaras dengan norma-norma hukum yang lebih tinggi, serta merupakan bentuk konkret dari perwujudan otonomi daerah. Sebagai daerah otonom baru, Provi
Sesuai dengan Perda Kabupaten Jayapura Nomor 9 tahun 2016 pasal 4 tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah, telah ditegaskan bahwa pelaksanaan belanja daerah harus, didasarkan pada prinsip hemat, tidak mewah, efek
Keempat Raperda tersebut merupkan hasil inisiatif dewan. Adapun Raperda yang dibahas, pertama Raperda tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan, kemudian Pembangunan Kepemudaan, Penanggulangan Kemiskinan, dan Raperda perubahan atas Perda No. 7 Tahun 2018 tentang Pemilihan Kepala Kampung.
Ketua DPR Papua, Jhony Banua Rouw menyampaikan bahwa regulasi yang dibuat ini sudah sesuai dengan pasal 87 Permendagri Nomor 120 tahun 2018 tentang produk hukum daerah.
 Ketua DPRD Kota Jayapura Abisai Rollo menyampaikan Konsultasi tersebut bertujuan untuk memaksimalkan isi dari Raperda Otsus sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah. "Konsultasi ini bertujuan untuk mendengarkan saran dan masukan dari masyarakat adat, sehingga nantinya tahun 2023 ini Raperda Otsus ini bisa disidangkan," kata Abisai Rollo
Hal ini dilatarbelakangi Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jayapura hingga tahun 2033, yang dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini dan perlu diganti.
