“Terkait pernyataan dua bulan lalu soal dialog atau perundingan, sebenarnya Egianus sedang membuka komunikasi. Namun hingga kini, belum ada tanda tanda progres dialog. Masalah utamanya lantaran para pihak belum menyepakati siapa yang mau menjadi negosiator untuk melakukan proses mediasi,” kata Frits kepada Cenderawasih Pos, Jumat (30/6)
“Kami sudah sampaikan kepada pemerintah daerah melalui Pangdam (Panglima Daerah Militer) Cenderawasih dan Pangkogabwilhan (Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan) III. Ya, kami tetap mendahulukan tokoh agama, tokoh masyarakat untuk melaksanakan negosiasi,” kata Panglima TNI di sela-sela kegiatannya di Mabes Polri, Jakarta, Jumat.
Pimpinan kelompok penyandera, Egianus Kogoya masih bersikeras enggan melepas sang pilot hingga permintaan mereka dipenuhi. Permintaan kelompok kriminal bersenjata (KKB) ini adalah pengakuan segera dari pemerintah Indonesia terhadap kemerdekaan bangsa Papua.
Kapolda Papua mengatakan akan berkolaborasi dengan Satgas Damai Cartenz dan TNI untuk membantu penangkapan terhadap pelaku penyanderaan dan juga untuk menyelamatkan pilot Susi Air tersebut.
"Saya harap pemerintah Indonesia segera menunjuk negara luar sebagai mediator pembebasan Pilot Susi Air, ini langkah yang tepat kita bangun," ujar Thomas Ch. Syufi selaku Koordinator Papuan Observatory for Human Rights (POHR) saat ditemui wartawan di Kantor Pengadilan Negeri Jayapura, Selasa (13/6).
Terkait itu, pihaknya mengimbau kepada Egianus Kogoya dan semua pengikutnya supaya segera membebaskan pilot tersebut. Karena tidak ada gunanya ancaman itu termasuk menyandera pilot tersebut.
“Menurut saya, ancaman pembunuhan terhadap Pilot Susi Air, Philip Mark Mehrtens bukan solusi penyelesaian masalah dan jalan keluar untuk menentukan nasib sendiri. Justru akan membuat semua orang tidak simpati terhadap perjuangan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) untuk menentukan nasib sendiri jika sampai pilot ditembak mati,” bebernya.
Nikolaus memiliki keyakinan itu karena menurutnya tidak mudah menyelundupkan senjata dari luar negeri masuk ke Indonesia. “Kita punya keamanan, pemerintahan, kan tidak sembarangan (senjata ilegal) masuk ke negara kita. Tidak sembarang barang-barang ilegal (bisa masuk), pasti ada seleksi (pengawasan) yang baik,” kata Nikolaus.
"Apa pun taruhannya tidak boleh masuk dunia internasional ke situ," katanya saat menyampaikan arahan dalam Rapat Koordinasi Nasional Terkait Pemilu 2024 Bersama Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono dan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo di Jakarta, Senin (29/5) kemarin.
