JAKARTA– Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono memastikan negosiasi masih menjadi opsi utama untuk membebaskan pilot Susi Air Philip Mark Mehrtens yang diculik oleh kelompok separatis (KKB/KST) di Papua.
Yudo menjelaskan negosiasi itu juga mengedepankan peran masyarakat sipil seperti tokoh agama dan tokoh masyarakat.
“Kami sudah sampaikan kepada pemerintah daerah melalui Pangdam (Panglima Daerah Militer) Cenderawasih dan Pangkogabwilhan (Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan) III. Ya, kami tetap mendahulukan tokoh agama, tokoh masyarakat untuk melaksanakan negosiasi,” kata Panglima TNI di sela-sela kegiatannya di Mabes Polri, Jakarta, Jumat.
Dia mengatakan Pemerintah Indonesia dan TNI tetap meyakini kekerasan atau kontak senjata bukan jalan terbaik untuk membebaskan pilot Susi Air yang berkebangsaan Selandia Baru itu.
“Ya kami tidak mau berhadapan dengan tadi, kekerasan senjata, karena nanti dampaknya pasti kepada masyarakat sehingga kami tempuh jalan negosiasi melalui tokoh agama dan tokoh masyarakat,” kata Laksamana Yudo.
Oleh karena itu, Panglima TNI meminta masyarakat menunggu hasil negosiasi tersebut.
“Yang jelas saya sampaikan kepada Pak Pangkogabwilhan III maupun Pak Pangdam untuk terus melaksanakan negosiasi, mendahulukan para tokoh agama, tokoh masyarakat, yang saat ini dijalankan oleh Pak Pj. Bupati Nduga. Ya, kita tunggu saja,” kata Panglima TNI.
Kelompok separatis terafiliasi OPM, yang juga disebut kelompok kriminal bersenjata (KKB) atau kelompok separatis teroris (KST) pimpinan Egianus Kogoya secara terbuka mengancam akan menembak mati Philip Marhtens jika Pemerintah Indonesia tidak segera berunding dengan OPM paling lama sampai 1 Juli 2023.
Sementara itu Ketua Dewan Diplomatik dan Urusan Luar Negeri Papua Barat, Akouboo Amatus Douw. Disini sebagai pengurus lembaga The Diplomatic Council Free Papua Movement pihaknya mengeluarkan dua tuntutan atau permintaan terkait perkembangan politik terkini.
Dua pernyataan ini ditujukan kepada pemerintah Indonesia dan Selandia Baru dan dua permintaan tersebut adalah pertama, TPN OPM meminta kembali kepada Presiden Indonesia Bapak Joko Widodo untuk menarik personel militernya dan membuka hati dan pikiran untuk mendengarkan permintaan rakyat Papua Barat guna melakukan negosiasi perdamaian yang dimediasi secara internasional tentang nasib masa depan Papua Barat dan pembebasan warga negara asing Phillip Mehrtens.
Kedua, TPNPB kembali meminta Perdana Menteri Selandia Baru, Chris Hipkins untuk membuka hatinya dengan itikad baik mendengarkan permintaan TPNPB untuk melakukan negosiasi perdamaian yang dimediasi secara internasional. TPNPB kata Amatus akan menunjukkan kepada masyarakat dunia bahwa mereka tetap berkomitmen untuk melindungi hukum humaniter internasional.
“Kami memiliki itikad baik pada kemanusiaan dan kebebasan, mereka (Egianus Kogoya) memiliki kebijaksanaan yang baik dalam menghormati kehidupan masyarakat, menghormati semua makhluk di planet manusia sebagaimana telah mereka buktikan di tiga bulan pertama menjamin kehidupan sang pilot, ” beber Amatus sebagaimana rilis dari Jubir TPNPB, Sebby Sembom, Jumat (19/6).
Ia menyebut seluruh dunia akan melihat bahwa TPNPB di bawah Egianus Kogoya ingin mengukir sejarah soal bangsanya dan memiliki reputasi baik.
Itu sebabnya Egianus sekarang tengah mencari solusi, bukan untuk hal lain atau membunuh orang yang tidak bersalah. “Saya percaya sekarang saatnya untuk mengatakan yang sebenarnya dan jujur pilot Selandia Baru ini bukanlah musuh TPNPB, bahkan pasukan Indonesia sebenarnya bukan musuh mereka, musuh mereka yang sebenarnya adalah kolonialisme dan ilegalitas, ” tegasnya.
Kelompok ini tidak ingin siapa pun yang bukan bagian dari kolonialisme dieksekusi sesuai dengan hukum alam. Oleh karena itu, Dewan Diplomatik mengimbau negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa dan masyarakat internasional untuk memberikan dukungan serius bagi pembebasan Pilot Philips Mehrtens melalui mekanisme perdamaian internasional.
“Kami juga menyarankan semua pihak yang menginginkan pembebasan Mr Mehrtens untuk meminta Selandia Baru dan Indonesia untuk bernegosiasi dengan TPNPB OPM melalui negosiasi yang dimediasi secara internasional,” singgungnya.(antara/ade/fia/wen)
