Sales Branch Manager (SBM) PT Pertamina Patra Niaga Rayon II Papua Tengah, Vifki Leondo saat dikonfirmasi, Senin 23 Juni 2025 malam mengatakan bahwa sanksi serta pembinaan terhadap SPBU Jalan Yos Soedarso akan berakhir p
Area Manager Comm, Rel dan CSR Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku, Ispiani Abbas menyampaikan hingga saat ini belum ada perintah atau petunjuk dari pusat untuk mengambil tindakan tertentu terkait ketersediaan BB
Area Manager Comm, Rel dan CSR Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku, Ispiani Abbas mengatakan, praktik penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi merupakan tindak pelanggaran hukum serius yang tidak hanya mer
Area Manager Commrel and CSR PT Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku, Ispiani Abbas mengatakan, ada kenaikan konsumsi BBM, LPG dan minyak tanah dibanding kondisi normal.
Tiga lokasi sampel yang diperiksa di antaranya SPBU APO Distrik Jayapura Utara, SPBU Entrop Distrik Jayapura Selatan dan SPBU Ale-ale Padang Bulan. Pendataan ini difokuskan pada pengukuran di dispenser-dispenser yang menyerahkan BBM kepada konsumen.
Pj Gubernur juga mengingatkan agar Pertamina terus mengawasi harga BBM di Papua, yang masih relatif tinggi di beberapa wilayah. "Satgas BBM harus bekerja keras mengantisipasi penimbunan BBM di Papua. Pengawasan harus dilakukan dengan baik," imbaunya.
“Satgas Ramadan dan Idulfitri akan bekerja untuk menyediakan BBM dan LPG guna memenuhi kebutuhan masyarakat dan konsumen industri, serta memastikan kelancaran dan pelayanan distribusi BBM dan LPG dapat berjalan dengan baik di seluruh Regional Papua Maluku selama Ramadan dan Idulfitri,” kata Isfahani
Menurutnya, meskipun ada dugaan pelanggaran hukum, tidak dapat serta-merta dianggap bersalah sebelum adanya putusan inkrah dari pihak berwenang. “Kita tetap mendukung proses hukum yang adil dan transparan, dan pada saat yang sama, kami tetap fokus menjalankan tugas serta tanggung jawab dalam menyediakan produk BBM yang terjamin kualitas dan kuantitasnya untuk masyarakat,” tambahnya.
“Kejaksaan Agung mesti mengembangkan dan mengungkap semua pihak yang terlibat dalam kasus korupsi ini dari sembilan orang yang telah ditetapkan menjadi tersangka sebelumnya. Karena pesan yang tersampaikan saat ini masyarakat menginginkan para tersangka yang ditangkap bukan hanya pelaksana semata,” ujar Abduh
Berdasarkan data penyaluran hingga year to date (YTD) 6 Maret 2025, di Provinsi Papua sekitar 16% dari kuota yang sudah ditetapkan pemerintah dan penyaluran masih dalam kondisi normal.
