Area Manager Commrel and CSR PT Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku, Ispiani Abbas mengatakan, ada kenaikan konsumsi BBM, LPG dan minyak tanah dibanding kondisi normal.
Tiga lokasi sampel yang diperiksa di antaranya SPBU APO Distrik Jayapura Utara, SPBU Entrop Distrik Jayapura Selatan dan SPBU Ale-ale Padang Bulan. Pendataan ini difokuskan pada pengukuran di dispenser-dispenser yang menyerahkan BBM kepada konsumen.
Pj Gubernur juga mengingatkan agar Pertamina terus mengawasi harga BBM di Papua, yang masih relatif tinggi di beberapa wilayah. "Satgas BBM harus bekerja keras mengantisipasi penimbunan BBM di Papua. Pengawasan harus dilakukan dengan baik," imbaunya.
“Satgas Ramadan dan Idulfitri akan bekerja untuk menyediakan BBM dan LPG guna memenuhi kebutuhan masyarakat dan konsumen industri, serta memastikan kelancaran dan pelayanan distribusi BBM dan LPG dapat berjalan dengan baik di seluruh Regional Papua Maluku selama Ramadan dan Idulfitri,” kata Isfahani
Menurutnya, meskipun ada dugaan pelanggaran hukum, tidak dapat serta-merta dianggap bersalah sebelum adanya putusan inkrah dari pihak berwenang. “Kita tetap mendukung proses hukum yang adil dan transparan, dan pada saat yang sama, kami tetap fokus menjalankan tugas serta tanggung jawab dalam menyediakan produk BBM yang terjamin kualitas dan kuantitasnya untuk masyarakat,” tambahnya.
“Kejaksaan Agung mesti mengembangkan dan mengungkap semua pihak yang terlibat dalam kasus korupsi ini dari sembilan orang yang telah ditetapkan menjadi tersangka sebelumnya. Karena pesan yang tersampaikan saat ini masyarakat menginginkan para tersangka yang ditangkap bukan hanya pelaksana semata,” ujar Abduh
Berdasarkan data penyaluran hingga year to date (YTD) 6 Maret 2025, di Provinsi Papua sekitar 16% dari kuota yang sudah ditetapkan pemerintah dan penyaluran masih dalam kondisi normal.
Ramses menyebut BBM adalah salah satu komoditas yang harus disiapkan, sebab jika BBM tidak ada, bisa mempengaruhi distribusi logistik ke daerah. Terkhusus saat Ramadan dan jelang Idulfitri.
“Produk yang masuk ke terminal BBM Pertamina merupakan produk jadi yang sesuai dengan RON masing-masing, Pertalite memiliki RON 90 dan Pertamax memiliki RON 92. Spesifikasi yang disalurkan ke masyarakat dari awal penerimaan produk di terminal Pertamina telah sesuai dengan ketentuan pemerintah,” ujar Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Heppy Wulansari
Lewat penjelasannya, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar menyampaikan bahwa tindak curang itu dilakukan oleh Riva melalui pengadaan produk kilang oleh PT Pertamina Patra Niaga. Harli menyebut, Riva membeli pertalite atau bahan bakar minyak (BBM) Ron 90 dengan harga BBM Ron 92 atau pertamax. Kemudian dia melakukan blending atau mencampur atau melakukan oplos.
