Wakil Wali Kota Jayapura, Rustan Saru, menegaskan Pemerintah Kota Jayapura akan mengoptimalkan pelaksanaan sejumlah peraturan daerah (Perda) yang selama ini dinilai belum berjalan maksimal, di antaranya Perda Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan P
Ketua Bapemperda DPR Kota Jayapura, Ismail Bepa Ladopurab, menilai materi sosialisasi Perda RTRW yang disampaikan kepada masyarakat selama ini masih tergolong dangkal dan belum menyentuh substansi utama. Pemkot diminta tidak hanya sekadar
Ketua Komisi B DPR Kota Jayapura, Yuli Rahman, menyambut baik dibukanya ruang sosialisasi perdana perundang-undangan tata ruang tersebut. Selaku mitra kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kota Jayapu
Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Hukum Papua, Anthonius M. Ayorbaba, mengatakan baru dua HKI komunal yang terlindungi secara hukum, yaitu seni ukir Mbitoro dan Karapao. Padahal potensi komunal lainnya seperti Ekspresi Budaya Tradisional, Pe
Dana cadangan atau yang dulu disebut dana abadi Pemprov Papua terus berkurang. Dana yang dulu sempat terkumpul sampai Rp 1,6 triliun itu kini hanya tersisa Rp 134 miliar. Pemerintah Provinsi Papua sendiri mengusulkan pencabutan Peraturan Da
Dengan tujuan untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, legislatif, dan pelaku usaha dalam mendukung pengembangan kampung wisata sebagai salah satu sektor unggulan yang mampu meningkatkan perekonomian masyarakat lokal.
“Produk hukum di tingkat kampung penting sekali dan bertujuan mempercepat pelayanan, kesejahteraan, serta mengatur partisipasi masyarakat sesuai regulasi,” kata Bupati Biak Numfor Markus O. Mansnembra, SH.,MM dalam sambutan tertulisnya yang
Menurut Gobay, keberadaan hukum pidana adat sebenarnya telah diakui dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam aturan tersebut ditegaskan bahwa hukum yang hidup di masya
‘’Kalau bisa nanti setelah ini disahkan menjadi Pergub, kita dorong lagi menjadi Perda. Kalau dia Pergub, itu kelemahannya banyak. Pertama, kewenangannya terbatas. Kedua, ada otoritanisem di dalam peraturan itu. Karena k
Wakil Bupati Jayawijaya Ronny Elopere, S.IP, M.KP menyatakan hari ini pemerintah daerah didukung oleh TNI/POLRI akan memberikan sosialisasi terkait peraturan daerah pelarangan dan penertiban minuman keras untuk seluruh w
Dalam pemaparannya, Bupati menekankan bahwa pelayanan pemerintahan tidak boleh berjalan sendiri, melainkan harus selaras dengan penghormatan terhadap nilai-nilai adat dan budaya setempat. Oleh karena itu, Musyawarah Adat
Kasi Linmas Satpol PP Kabupaten Sarmi, Bernad Insyaf, menjelaskan bahwa dalam beberapa kali kegiatan penertiban, pihaknya masih menemukan banyak ternak yang dilepas bebas di area publik.
Menyadari keterbatasan tersebut, Bupati John memusatkan perhatian pada reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Keterbatasan ini lantas mendorong Johannes Rettob dan Emanuel Kemong untuk fokus pada
Pernyataan sikap dari masyarakat adat ini telah diserahkan kepada Wali Kota Jayapura pada giat Turun Kampung di 14 Kampung di Kota Jayapura. "Sebagai Wali Kota saya berterima kasih kepada masyarakat adat di 14 kampung ya
Sekretaris Daerah Sarmi selaku Ketua Tim Anggaran bersama Ketua DPRK dan Badan Anggaran hadir dalam evaluasi tersebut. Kehadiran kedua lembaga ini dinilai sebagai bukti soliditas eksekutif dan legislatif dalam menuntaska
“Tujuan utama Perda ini adalah bagaimana hasil kayu, tambang, dan lainnya bisa menyerap tenaga kerja lokal. Kalau ada rumah industri atau smelter dibuka di sini, otomatis masyarakat Sarmi yang mendapat lapangan pekerjaan
Ketua Bapemperda DPRK Mimika, Iwan Anwar, mengatakan Perda inisiatif ini bertujuan sebagai upaya dalam melindungi kepentingan masyarakat umum. Beberapa waktu lalu, DPRK telah berdiskusi serta berkoordinasi dengan Kantor
Wakil Gubernur Papua Pegunungan Dr. Ones Pahabol, SE, MM menyatakanuntuk prodak hukum yang telah ditetapkan ini sangat spesifik sekali karena ini mengatur tentang aspirasi masyarakat dari bawah sehingga perlu untuk dijad
Sebab, dalam Perda tersebut telah tercantum seluruh kebijakan mulai dari pengelolaan sampah, regulasi waktu pembuangan, lokasi pembuangan sampah hingga sanksi bagi pelanggar.
“Kami rapat bersama Sekda terkait pelaksanaan Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang pajak dan retribusi daerah, dan salah satu subjek pajak yang didorong adalah pajak kepemilikan alat berat,” kata Robert Awi kepada wartawan.
Kasatpol PP Kabupaten Sarmi, Obet Pongrate, menuturkan bahwa pihaknya bersama Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) akan mengambil langkah konkret untuk menindak para pelanggar Perda tersebut. Penegakan hukum akan dilakuk
Menanggapi hal tersebut, Anggota DPRK Kota Jayapura, Yuli Rahman menyampaikan bahwa memang ada wacana pembuatan Perda Teluk Youtefa. Yuli Rahman mengakui bahwa perda tersebut merupakan inisiatif dari DPRK Kota Jayapur
Warga meminta Abisai Rollo untuk menindaklanjuti Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur penjualan sejumlah komoditas khas Papua salah satunya pinang. Menanggapi hal tersebut, Abisai Rollo menyampaikan bahwa akan meliha
Satpol PP sempat saat menghentikan kegiatan operasional Alfamidi di Doyo Baru Sentani dan menurut Alex hal tersebut sudah tepat. "Hal ini sesuai dengan edaran Bupati Jayapura yang diatur dalam Surat Edaran yang dikeluark
Wakil Bupati Jayapura, Haris Yocku, menjelaskan terkait dengan Coffee Morning yang pembahasannya adalah Narkoba dan Miras oleh anggota DPR Papua, merupakan hal yang sedang diupayakan Bupati Jayapura, dan pihaknya sanga
Salah satu isu terbaru yang sempat mencuat adalah tudingan bahwa jika terpilih, BTM-CK akan mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) yang menjadikan Papua sebagai Kota Injil. Isu tersebut mencuat saat pasangan BTM-CK bers
