“Kami sudah merencanakan itu semua, tapi tidak mungkin kami publish karena UU-nya belum disahkan,” ungkap Adam dalam kegiatan Optimalisasi Peran Media dalam Pilkada Serentak tahun 2024 di kantor KPU Provinsi Papua, Kamis (28/7).
“Kalau di luar negeri, visi mis para calon menentukan setiap pemilih dapat memilih calon mereka. Tetapi kita di Indonesia, mengutamakan kedekatan. Jadi meski memiliki program yang bagus, tetapi hubungan kedekatan itu masih menjadi pilihan dari masyarakat. Untuk itu, hal ini (kampanye di kampus) tidak terlalu berpengaruh juga,” bebernya kepada Cenderawasih Pos, Rabu (27/7).
Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Papua, Ronald Manoach menyebut, banyak potensi perempuan Papua yang masih terkubur atau belum terjamah. Karena itu, penting agar semua pihak mendorong para perempuan untuk bisa aktif dan terlibat dalam proses demokrasi.
Ini tak lepas dari berkurangnya jumlah penduduk Kota Jayapura per semeter II tahun 2021 yang berada diangka 363.143 jiwa atau kurang dari 400 ribu jiwa. Sementara jika menilik perintah undang-undang menyebutkan bahwa jumlah penduduk dibawah 400 jiwa hanya boleh mendapat alokasi 35 kursi di DPRD.
Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengatakan, alih status ASN dan TNI-Polri menjadi salah satu titik rawan dalam verifikasi keanggotaan partai. Berkaca dari pengalaman sebelumnya, pihaknya kerap kali menemukan masalah itu saat dilakukan verifikasi faktual.
Guna memaksimalkan fungsi pengawasan, Bawaslu Kabupaten Jayapura mulai melakukan sosialisasi ke masyarakat, terutama terkait pengawasan partisipatif yang bisa dilakukan oleh masyarakat untuk memperkuat fungsi pengawasan Bawaslu itu sendiri.
Kepala Badan Kesbangpol Mimika, Yan Selamat Purba yang ditemui di kantornya, Kamis (7/7) mengatakan, anggaran tersebut akan dihibahkan masing-masing Rp 2 miliar untuk KPU dan Rp 2 miliar untuk Bawaslu.
Dikutip dari kantor Berita Antara, Rifqi menjelaskan, salah satu norma yang harus diubah adalah terkait jumlah daerah pemilihan (dapil), setelah bertambahnya tiga provinsi baru di Papua dan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Ketua KPU RI Hasyim Asyari mengatakan, jika mengacu draf Peraturan KPU (PKPU) tahapan, revisi UU Pemilu setidaknya harus tuntas tahun ini. Sebab, awal tahun depan, KPU sudah harus menetapkan derah pemilihan (Dapil). ''Sehingga dengan begitu, ketentuan tentang dapil harus sudah siap,'' ujarnya di Kantor KPU RI Jakarta, kemarin (29/6).
Pertemuan antara KPU Provinsi Papua dan Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil ini untuk berkoordinasi mengenai data pemilih sebelum dilakukan tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih pada Pemilu 2024 mendatang.
