Ketua Lembaga Komunikasi Masyarakat Papua Bersatu di Tanah Papua, Krisman Fonataba sudah sejalan dengan lahirnya peraturan pemerintah nomor 106 tahun 2001 tentang kewenangan lembaga pelaksanaan kebijakan otonomi khusus di Bab III pasal 32 ayat 1-6. Nomenklaturnya mengatur tentang kursi pengangkatan unsur Orang Asli Papua.
Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Biak Numfor, Djoni Randongkir dalam keterangan persnya di Pers Room KPU Biak Numfor, menyampaikan, partai politik yang lakukan pengajuan perbaikan dokumen, Sabtu,(8/7) adalah DPC Partai Buruh dan DPC Partai Garuda.
Jumlah pemilih ini dikatakan memungkinkan untuk bertambah jika melihat dibeberapa bulan sebelum 14 Februari 2024 ada warga yang telah berusia 17 tahun atau belum 17 tahun namun telah menikah.
‘‘Ada juga catatan terkait hak suara Pemilu di tahun 2024 dimana kami sampaikan bahwa peluang terjadi pelanggaran HAM ini sangat terbuka. Banyak warga punya hak pilih dan dipilih tidak akan menggunakan hak pilihnya sebab regulasi PKPU menegaskan bahwa yang berhak menggunakan hak pilih adalah masyarakat yang memegang E-KTP dan di Papua masih banyak sekali yang tidak memiliki E-KTP,“ beber Jhon Banua.
Atnike menjelaskan bahwa kunjungannya ini bagian dari program kerja terhadap pemangku kepentingan di Papua dan untuk DPR Papua pihaknya selain memperkenalkan komisionel yang baru tetapi juga menyampaikan isu yang menjadi prioritas Komnas HAM.
Ia mengungkapkan, dengan luas wilayah dan kondisi geografis Mimika yang begitu luas maka Bawaslu tidak sanggup untuk bisa melakukan pengawasan secara menyeluruh. Untuk itu, Bawaslu melibatkan pemilih partisipatif untuk ikut terlibat salah satunya tukang ojek.
Anggaran tersebut itu akan dipakai untuk pembiayaan tahapan pemilu di Kota Jayapura. "Ini baru sebatas pengusulan anggaran saja dan belum ada pembahasan dengan Pemkot Jayapura,” kata Ketua KPU Kota Jayapura, Oktovianus Injama, Selasa (30/5) .
"Di Kota Jayapura ada indikasi ASN daftar sebagai Calon anggota DPRD, untuk itu kami minta agar sebelum pengumuman DCS keluar, maka statusnya sudah berhenti dari ASN," ujarnya.
Untuk perwakilan agama, pendaftaran dilakukan langsung ke Sekretariat Panpil dan seleksinya dilakukan oleh Panpil. Sementara unsur adat dan perempuan, pendaftaran dan seleksi ditingkat kabupaten dilakukan oleh Panpil maisng-masing kabupaten lingkup cakupan Provinsi Papua Selatan.
Ridwan mengaku sejauh ini tidak ada kendala terkait dengan dana Pemilu tersebut, hanya saja pihaknya belum memasukkannya ke Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) perubahan.
