"Kami minta kepada pemerintah khususnya Kapolda untuk kendalikan anak buahnya supaya jangan terlalu kurang ajar dan terlalu main kasar. Ada aturan-aturan dan para pendemo ini hanya ingin menyampaikan aspirasi mereka ke DPR Papua. Jangan lagi halangi-halangi mereka di jalan seperti yang terjadi pada tanggal 10 Mei," ungkap Perwakilan Dewan Gereja Papua, Pdt. Benny Giyai di Sentani, Rabu (13/7).
Dia mengakui, terkait dengan rencana demo ini sudah ada mengajukan surat pemberitahuan kepada pihak Polres Jayapura, namun pihaknya sudah memastikan akan dengan tegas menolak pengajuan permohonan demo ataupun longmarch di Sentani Kabupaten Jayapura itu.
Kepala Dinas Kominfo Provinsi Papua, Jery Agus Yudianto mengatakan, hingga saat ini Pemprov Papua telah menerapkan TTE pada dokumen kepegawaian dan aplikasi keuangan di OPD terkait.
“Penempatan ASN di tiga provinsi yang baru dibentuk menunggu petunjuk resmi dari pusat. Pada intinya Pemerintah Provinsi Papua sebagai provinsi induk siap melaksanakan petunjuk pusat,” ungkap Kepala BKD Provinsi Papua, Marthen Kogoya saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos.
Ketua MRP Timotius Murib mengatakan enam penetapan keputusan dalam rapat pleno MRP yaitu pertama, penetapan keputusan MRP tentang larangan pemberian nama atau gelar adat kepada orang lain di luar suku pemangku adat. Kedua, penetapan keputusan MRP tentang larangan jual beli tanah di Papua.
Kegiatan ini merupakan bagian dari program prioritas nasional 2020 – 2024, dengan tujuan untuk memperkuat peran perpustakaan umum dalam meningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia yang unggul melalui peningkatan kemampuan literasi untuk mewujudkan Indonesia maju.
"Di Keerom kita sudah ada 3 UPT, dalam perencanaan strategis di Kanwil Kemenkumham yaitu ada dua hal dari sisi pemasyarakatan yang akan kita dorong peningkatan kelasnya," katanya kepada Cenderawasih Pos, Senin (11/6) kemarin.
Kevin Nanlohy sebagai koordinator aksi mengatakan, apa yang disampaikan oleh Bupati maupun Kepala BKPSDM belum menjawab tuntutan honorer. “Kita datang dengan data dan bukti pelanggaran, tapi tidak dijawab dengan data dan bukti,” ujarnya.
Sementara untuk Oknum TNI Kopda BI dan Koptu TJ saat ini masih ditahan di Pomdam karena dugaan awal telah ada bukti-bukti yang menguatkan soal keterlibatan keduanya,” kata Kapendam XVII Cenderawasih, Letkol Herman Taryaman dalam rilisnya, Senin (11/7) malam.
