Pada sambutannya Mendagri Tito Karnavian untuk Kabupaten Kepualaun Yapen selain menjaga keamanan dan menyukseskan Pemilu serentak tahun 2024, Tito juga menekankan agar Pj Bupati Kepulauan Yapen dapat mempercepat pembangunan di Kepulauan Yapen.
Di lain sisi, KPK sendiri memastikan akan memproses Gubernur Papua Lukas Enembe dengan hukum positif atau hukum nasional terkait dugaan kasus gratifikasi Rp 1 M.
"Atlet kita sekarang ini sudah ada 80 atlet yang sudah kita seleksi dari eks PON kemarin. Mereka adalah atlet yang sudah siap untuk kita TC-kan," ungkap Ketua Umum KONI Papua, Kenius Kogoya kepada Cenderawasih Pos, Jumat (14/10).
"Kalau kemudian belum ada ketersediaan anggaran di perubahan ini atau Pemda Provinsi belum memberikan dukungan dana kami akan mengikuti," ungkap Kenius Kogoya kepada Cenderawasih Pos Jumat (14/10) kemarin.
Dokter pribadi Gubernur Papua, Anton Mote menyebut, hingga kini masih berupaya agar Gubernur Papua Lukas Enembe bisa menjalani pemeriksaan MRI atau pencitraan resonansi magnetik.
Sekda yang diwakili Kepala Bappeda Papua Yohanis Walilo menyatakan, pagu seluruh OPD mengalami perubahan dari tahun sebelumnya. Sebagaimana undang-undang nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan Provinsi pusat dan daerah, dimana menyebutkan bahwa dengan adanya DOB, maka ada dampak dari pengelolaan anggaran 2023.
Menurut Laduani, dengan adanya DOB membutuhkan banyak SDM. Prediksi sementara, ada 9 ribuan orang untuk menjalankan roda pemerintahan di Provinsi baru tersebut.
"Lukas Enembe Gubernur Papua adalah pelindung rakyat, pemimpin besar, dan suara hati nurani Penduduk Orang Asli Papua (POAP) dan LE Gub Papua selalu ada di hati rakyat kecil, Lukas Enembe Gubernur Papua adalah wajah Tuhan dan suara Tuhan yang nyata di Tanah Papua," Katanya.
Dalam tangkapan layar, pria yang pernah menjabat sebagai Pangdam XVII/Cenderawasih tahun 2014 silam itu terlihat menggunakan kemeja putih dengan aksesoris jam tangan. Sesekali ia meminta Majelis Hakim untuk mengulang kembali pertanyaan yang disodorkan kepadanya.