Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) XVII/Cenderawasih Kolonel Infanteri Aqsha Erlangga menyampaikan bahwa sebelum membakar honai milik warga, pada Minggu (30/1) kelompok itu memutus saluran air menuju Pos Koramil Gome.
Delapan bulan lebih sudah Papua berjalan tanpa sosok wakil gubernur (Wagub) Papua. Proses untuk kesana juga sudah didorong oleh tim koalisi 40 hari setelah Wagub Klemen Tinal tutup usia.
"Bank Papua merupakan bagian dari Pemerintah Provinsi Papua, tidak mungkin kami Pemprov Papua mematikan Bank Papua,” katanya Kepada Cenderawasih Pos, Senin (31/1) kemarin.
"Pemeriksaan yang akan dilakukan yaitu Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan yang kedua adalah fokus pada menuntaskan kemiskinan," katanya kepada Cenderawasih Pos, Senin (31/1) kemarin.
Pada Januari 2022, terjadi inflasi sebesar 0,03 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 106,76. Dari 3 daerah IHK di Papua, 1 daerah mengalami inflasi dan 2 daerah lainnya mengalami deflasi.
Kepala Bapenda Papua MB Setiyo Wahyudi mengatakan capaian memuaskan tersebut tak lepas dari tingginya tingkat kesadaran wajib pajak menunaikan kewajibannya, disamping kerja keras para staf yang aktif di lapangan melakukan sosialisasi.
Guna meningkatkan prestasi atlet, maka Dinas Olahraga dan Pemuda (Disorda) Papua membuka kembali seleksi calon pelatih dan asisten pelatih untuk cabang olahraga Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar Daerah ( PPLP/PPLPD).
Para Tokoh pemuda yang ingin tahu kejelasan dari pihak koalisi Lukmen jilid ll serta pihak DPR Papua sejauh mana proses PAW Wagub berjalan mempertanyakan hal ini.
Seperti yagn disampaikan Waket I Karakteker DPD KNPI Benyamin Gurik, bahwa sampai hari ini masyarakat Papua belum diberikan kepastian proses pemilihan Wagub Papua.
Mantan Ketua Komnas HAM RI Natalius Pigai mengungkapkan bahwa ada sedikitnya 23 pintu kasus sogok/suap, peras dan korupsi di Kementrian Republik Indonesia. Analisasnya ini diungkapkan terkait dengan ditetapkannya Eks Dirjen Kemendagri sebagai tersangka oleh KPK.
Dari kabar terakhirnya, NFRPB meluncurkan buku yang diberi judul Kewarganegaraan. Buku ini berisi tentang status dan kedudukan serta upaya dari NFRPB untuk memetakan populasi penduduk yang ada di tanah Papua untuk kemudian dibahas dengan pemerintah Indonesia.
