Ketum YAPIS Pusat Di Tanah Papua Dr.Drs.H. Muhammad Musa’ad, M.Si., saat memberikan sambutan dalam kegiatan acara talk show Milad YAPIS Ke-54 tahun 2022 “Yapis Ihklas Berkarya Untuk Papua,’’ berlangsung di Gedung YAPIS Lantai 7 Jayapura, Selasa (6/12)kemarin.
Pj Wali Kota Jayapura diwakili Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Jayapura, Evert Nicolas Merauje, S.Sos, M.Si, bersama Kepala Dinas Dukcapil Kota Jayapura Raymond J.W. Mandibondibo, S.Sos.,M.Si.,saat menunjukkan piagam penghargaan Peringkat Satu Pelayanan Publik terbaik se- Wilayah Timur dari Menpan RB dalam acara Penganugerahan Bersama Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi di Hotel Bidakara, Jalan Gatot Subroto Jakarta Selatan, Selasa (6/12)kemarin.
Agenda pertemuan yang digelar di Mapolres Jayawijaya tersebut dihadiri LO Provinsi Papua Pegunungan, Kombes Pol Nicolas Ari Lilipaly, Kapolres Jayawijaya, Kapolres Nduga, Kapolres Pegunungan Bintang, Kapolres Membramo Tengah, Kapolres Tolikara, Kapolres Lany Jaya, Kapolres Yahukimo dan Kapolres Puncak Jaya.
Selain itu, tingkatkan kemampuan perpajakan daerah (local taxing power), namun dengan tetap menjaga iklim investasi, kemudahan berusaha, dan kesejahteraan masyarakat.
  Ia menjelaskan, pihaknya sangat mendesak dan mengharapkan Biro Hukum Setda Gubernur Provinsi Papua tidak bersantai. "Serius dalam menyusun serta membuat dokumen tersebut, kami kemarin baru selesai berjumpa dengan Bapak John Gobai ketua Fraksi Otsus, Biro Hukum diminta mempercepat penyusunan Perdasi Pertambangan Rakyat," tegasnya.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Papua Yohanes Walilo menyampaikan pembangunan Rumah Sakit di Kabupaten Biak bukan program kegiatan yang direncanakan atau dibangun dengan dana Provinsi. Namun program murni kabupaten setempat, sehingga bupati bertanggungjawab dengan programnya.
Gubernur Papua Lukas Enembe melalui sambutan yang dibacakan Sekda M Ridwan Rumasukun menyampaikan, DIPA Petikan serta Daftar Alokasi TKDD merupakan dokumen APBN yang sangat penting untuk menjadi acuan para Pimpinan Satuan Kerja dan Kepala Daerah dalam melaksanakan berbagai program pembangunan secara kolaboratif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dijelaskan bahwa meski proyek tersebut sudah dilaksanakan pihanya akan menyerahkan semua ke provinsi yang baru sebab di provinsi tersebut sudah ada dana infrastruktur dan mendapat dana Otsus yang juga nilainya tak jauh berbeda dengan Provinsi Papua.
