Kedatangannya di Papua itu disambut para pendukungnya sejak mulai tiba di bandara Sentani. Berdasarkan keterangan dari ketua DPW NasDem Papua, Mathius Awoitauw kepada media ini, Rabu (8/12) kemarin warga Jayapura pendukung Anis Baswedan datang menyambut kehadiran mantan Gubernur DKI Jakarta itu.
“Sehingga nilai tambah yang dihasilkan oleh suatu wilayah terhitung tidak memadai dan kurang menarik bagi investor,”Kata Musa’ad dalam arahannya di FGD rencana aksi percepatan pembangunan Papua 2023-2024.
Dalam sambutan Gubernur Papua Luka Enembe yang dibacakan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Papua Yohanes Walilo menyampaikan, pihaknya telah menetapkan Pedoman Informasi dan Dokumentasi (PPID) utama di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Papua berupa Peraturan Gubernur Papua No 28 tahun 2013 yang sudah direvisi menjadi Peraturan Gubernur nomor 32 tahun 2021 tentang PPID di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua.
Sebab sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Pusat di provinsi baru, ada banyak persoalan dan tantangan kompleks yang wajib diselesaikan. Dan itu membutuhkan strategi tepat karena akan menjadi landasan pembangunan di provinsi itu yang bakal dilanjutkan oleh kepala daerah (gubernur dan wakil gubernur) defenitif 2025 mendatang.
Musa’ad menjelaskan, dalam UU pembentukan sudah jelas disebutkan bahwa dikarenakan belum ada DPR di tiga wilayah DOB sehingga masih di bawah pembinaan pemerintah pusat dalam hal ini Kementrian Dalam Negeri.
Tiga jenazah yang dipulangkan yaitu, La Aman (39), La Ati (40) dan La Usu (23). Kapolres Pegunugan Bintang, AKBP Cahyo menyampaikan bahwa dari hasil koordinasi dengan pihak keluarga yang ada di Oksibil dan juga keluarga yang ada di Muna Sulawesi Selatan disepakati bahwa ketiga jenazah dipulangkan ke kampung halaman di Muna.
Kunjungan Anies ke Papua, tak sendirian, dimana mantan rektor Paramadina itu akan ditemani oleh Ketua Umum NasDem Surya Paloh dan seluruh ketua DPW NasDem se-Indonesia.
Dalam perjalanannya, proses monitoring dan evaluasi terhadap kinerja simpul jaringan selalu disinergikan dengan Perpres 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional. Selain itu, terbitnya Perpres 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia menjadi komitmen bahwa penyelenggaraan Informasi Geospasial harus memenuhi standar data, memiliki metadata yang baku serta memenuhi kaidah interoperabilitas data.
Disampaikan, UU Nomor 2 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 t ahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menegaskan keberlanjutan Otsus Papua dilaksanakan dalam rangka melindungi dan menjunjung harkat martabat, memberi afirmasi dan melindungi hak dasar Orang Asli Papua (OAP) baik dalam bidang ekonomi, politik, maupun sosial-budaya.
Sidang Pleno berlangsung di ruang sidang utama Majelis Rakyat Papua, dipimpin langsung oleh Timotius Murib Ketua MPR dan Yoel Luiz Mulait Wakil Ketua I MRP dan dihadiri pimpinan Pokja Agama, Perempuan dan Adat, Selasa (6/12/) pagi.
