Sail Teluk Cendrawasih tahun 2023 resmi dilaunching pada (2-4/2) di Gedung Sarinah Jakarta. Dalam launching tersebut dimeriahkan pameran, tari tarian Papua, pertunjukan musik dan penampilan artis Papua.
Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Papua meluncurkan Gerakan Masyarakat Pemasangan Patok Batas (Gemapatas) untuk mempercepat capaian target Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Peluncuran patok batas ini dihadiri secara langsung oleh, Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (PPTR) Dwi Hariyawan di Kelurahan Yobe Distrik Abepura, Kota Jayapura, Jumat (3/2).
Belum lama ini, Pemerintah Pusat menambahkan beberapa jenis vaksin dalam program imunisasi rutin lengkap (gratis), untuk diberikan kepada bayi. Dua diantaranya adalah vaksin Pneumococcal Conjugate Vaccine (PCV) dan Rotavirus.
Jenasah Daniel Wijaya, korban pengeroyokan yang diduga dilakukan tiga oknum TNI disalah satu Tempat Hiburan Malam di Biak, saat berada di RSUD Biak, Kamis (2/2)
Kepala Dinas Kesehatan Papua DR. Robby Kayame menyebut, dahulu dua vaksin Pneumococcal Conjugate Vaccine (PCV) dan Rotavirus berbayar. Namun ekarang digratiskan karena masuk program pemerintah.
Pemerintah Provinsi Papua kata Jeri, mendorong profesionalitas SKPD pengampu perijinan dan PTSP serta SKPD pendukung lainnya. Sebab area ini menjadi salah satu indikator Monitoring Center Of Preventif (MCP) untuk pencegahan Korupsi di daerah.
Kepala Bappenda Papua, Setiyo Wahyudi menyebut, Gedung Kantor Bersama Samsat Supiori yang baru dibangun merupakan komitmen Pemerintah Provinsi Papua dalam mewujudkan salah satu Misi Gubernur Papua yaitu Penguatan Tata kelola Pemerintahan.
“Jumlah izin yang diterbitkan cukup variatif di tahun 2018 ada 2.156 izin diterbitkan, tahun 2019 ada 750 izin diterbitkan, tahun 2020 ada 532 izin diterbitkan, tahun 2021 ada 542 izin diterbitkan dan pada tahun 2022 ada 1.391 izin diterbitkan,” terang Jeri saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos, Rabu (1/2).
Mengeluhkan kondisi kesehatannya usai dilakukan penangkapan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Gubernur Papua non aktif Lukas Enembe menulis surat yang ditujukan langsung kepada pimpinan KPK.
Kalimat masyarakat dilarang sakit nampaknya bisa segera digunakan beberapa waktu ke depan. Ini setelah managemen tiga rumah sakit yakni RSUD Dok II Jayapura, RSUD Abepura dan RSJ Jayapura menyatakan bahwa dana Kartu Papua Sehat (KPS) yang selama ini menjadi penyelamat pasien khususnya pasien asal Papua dari beban biaya tak lagi tersedia.
