JAYAPURA – Pemerintah Provinsi Papua mengklaim minat invetor di Papua cukup baik sampai dengan tahun 2022. Kadis Kominfo Papua, Jeri Agus Yudianto menyampaikan, jika dihimpun data dari instansi teknis yang menangani masalah perizinan, yakni Dinas Perizinan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Provinsi Papua, dari 2018 hingga akhir 2022, izin yang sudah diterbitkan ada 5.371.
“Jumlah izin yang diterbitkan cukup variatif di tahun 2018 ada 2.156 izin diterbitkan, tahun 2019 ada 750 izin diterbitkan, tahun 2020 ada 532 izin diterbitkan, tahun 2021 ada 542 izin diterbitkan dan pada tahun 2022 ada 1.391 izin diterbitkan,” terang Jeri saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos, Rabu (1/2).
Jeri menerangkan, untuk tahun 2020-2021 ada di masa pandemi Covid-19 dan tahun 2022 hingga sekarang ada pada masa pemulihan Covid-19 yang dari segi jumlah izin memang agak turun di tahun 2020, dibandingkan tahun 2018-2019, namun tetap stabil di tahun 2021 dan cenderung naik di tahun 2022.
“Angka-angka dari izin yang diterbitkan ini menunjukkan minat para investor untuk berinvestasi di Papua cukup besar dan stabil,” ungkapnya.
Dikatan Jeri, jenis yang diminati terbanyak ada pada sektor kehutanan diikuti sektor perikanan/kelautan, sektor ESDM dan sektor perhubungan serta diikuti sektor-sektor lainnya.
Menyusul terbentuknya daerah otonom baru di Papua pada tahun 2023 ini, Provinsi Papua saat ini hanya mencakup wilayah 8 kabupaten dan 1 kota, karena itu sektor usaha bertumpu pada sektor kehutanan, perikanan/kelautan dan perhubungan serta pariwisata.
“Diharapkan sektor perdagangan/UMKM/UMKM Digital bisa menjadi sektor andalan untuk memacu pertumbuhan ekonomi di Papua,” harapnya.
Disampaikan Jeri, iklim investasi bisa terjaga tentunya dipengaruhi atas stabilnya kondisi sosial, politik dan keamanan. Selain itu, dibutuhkan kerja bersama semua pihak antara pemerintah, masyarakat dan sektor private itu sendiri.
Pemerintah Provinsi Papua, kata Jeri, mendorong profesionalitas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengampu perizinan dan PTSP serta OPD pendukung lainnya. Karena area ini menjadi salah satu indikator Monitoring Center Of Preventif (MCP) untuk pencegahan Korupsi di daerah.
“Tak kalah pentingnya Provinsi Papua dalam memberikan izin investasi tetap memperhatikan dan mengedepankan keseimbangan pengelolaan lingkungan hidup,” pungkasnya. (fia/tri)
