Tim 9 yang terdiri dari para senior Persipura Jayapura memaparkan hasil kerja, termasuk pertemuan dan komunikasi dengan sejumlah pihak di Jakarta terkait upaya pembenahan tata kelola sepak bola Papua ke depan.
Kini, sorotan serupa juga disampaikan oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Papua. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Papua, Yohanes Rusmanta menegaskan, dugaan penyelewengan dana PON Papua Tahun 202
Di sela aktivitas tersebut, salah seorang pekerja menemukan tiga kotak peluru berbahan logam yang berisi ratusan amunisi, serta dua buah granat yang tertimbun di dalam tanah.
Menyadari bahaya temuan tersebut, para pekerj
Namun hingga 23 Januari 2026, sebanyak 895 jemaah haji atau sekira 95,9 persen yang telah melakukan pelunasan tahap II. Sementara sebanyak 33 orang jemaah haji yang belum melakukan pelunasan, dinyatakan batal menjalankan
Menurut Tan Wie Long, saat ini Papua tidak lagi menghadapi persoalan keamanan serius seperti yang masih dialami sejumlah daerah lain yang rentan terhadap gangguan kelompok kriminal bersenjata (KKB). Kondisi ini, kata dia
Ketua MRP, Nerlince Wamuar, mengatakan kegiatan tersebut dilatarbelakangi oleh masukan dan saran masyarakat adat yang disampaikan secara langsung kepada MRP belum lama ini di Kantor MRP Papua.
Jika mengacu pada amanat Peraturan Presiden (Perpres) nomor 3 tahun 2018, penjabat Sekda dalam hal kekosongan jabatan paling lambat enam bulan dan dalam hal tidak dapat melaksanakan tugas paling lambat tiga bulan. Dari s
Kepala BKKBN Papua Sarles Brabar, mengatakan penurunan tersebut menjadi perhatian pihaknya untuk memperkuat sosialisasi dan edukasi program KB kepada masyarakat, terutama di wilayah pedesaan dan daerah terpencil.
Langkah ini diambil BBKHIT Papua ke depan untuk mencegah pengangkutan bahan komoditas baik pertanian maupun perikanan secara ilegal, serta memastikan bahan pangan yang masuk ke wilayah Papua dari daerah lain aman dari ha
Nerlince menegaskan, hingga kini MRP tidak pernah mendapatkan data resmi mengenai jumlah maupun identitas investor yang telah mengantongi izin dan beroperasi di Papua. Padahal, dalam Undang-undang Otonomi Khusus (UU Otsu
