Menurutnya panen ini merupakan bagian dari ketahanan pangan local kepada masyarakat yang ada di daerah ini terutama untuk masyarakat yang ada di kampung -kampung, oleh karena itu kami memberikan apresiasi kepada kelompok tani yang ada di Kampung Hubikosi yang telah berusayha untuk menanam dan saat ini bisa dilihat hasilnya.
Penjabat (Pj) Bupati Jayapura Samuel Siriwa di Sentani, Kamis, mengatakan bahwa keterlibatan generasi muda sangat penting dalam upaya mencapai kemandirian pangan di wilayah ini.
"Kabupaten Jayapura memiliki potensi besar pada sektor pertanian, karena tanahnya yang subur dan juga komoditas lokal yang beragam," katanya.
Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno mengatakan, Gudang Logistik ini dimaksudkan agar ada lumbung pangan di kawasan Distrik Agandugume dan sekitarnya. Selain itu, juga untuk mengantisipasi apabila terjadinya krisis pangan ekstrim di masa-masa mendatang sehingga masyarakat tidak kesulitan dalam mengakses pangan.
BPOM tidak hanya berhasil mengungkap jaringan produk skincare ilegal yang meresahkan, tetapi juga mengambil tindakan hukum yang keras terhadap pelaku yang terbukti melanggar regulasi dan membahayakan kesehatan konsumen.
Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jayapra, Jean Rollo menjelaskan, salah satu upaya untuk ketahanan pangan di Kota Jayapura, komoditas padi dan jagung menjadi fokus prioritas di tahun 2025 selain beberapa sektor lainnya.
Menurut Jean Rollo, ternak babi merupakan salah satu harta kekayaan yang memiliki nilai tinggi bagi masyarakat di Kota Jayapura pada khususnya masyarakat di Tanah Papua. "Diharapkannya dari bantuan bibit babi yang diserahkan ini dapat dikembangkan menjadi usaha, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga," ungkapnya.
PJ Bupati Jayawijaya Thony M Mayor, S.Pd, MM menyatakan kondisi inflasi Kabupaten Jayawijaya sejak desember kemarin memang mengalami kenaikan yang cukup besar hal ini dipengaruhi oleh perayaan Nataru, dan ada beberapa masalah di wilayah kabupaten pemekaran sehingga banyak yang mengungsi ke kota.
“Program ini membutuhkan asupan pangan lokal yang harus diberdayakan, agar ekonomi lokal juga akan berdaya guna. Pengembangan sektor pertanian dan kelautan di tingkat desa akan memberi dampak positif terhadap ekonomi masyarakat,” ujar I Putu Wiadnyana.
"Untuk itu kami harap supaya masyarakat di Distrik Muara Tami, juga dapat memanfaatkan lahan kosong menjadi lahan pertanian dengan demikian dapat memacu volume produksi komoditas pertanian seiring bertambahnya jumlah penduduk Kota Jayapura," ujarnya lagi.
Pj Sekda Papua, Yohanes Walilo mengatakan komoditas pangan yang berkontribusi pada kenaikan inflasi di Papua, yaitu tomat dan bawang merah. Sedangkan Indikator Perubahan Harga (IPH) Provinsi Papua minggu kedua bulan Desember sebesar 0,82 persen, dimana Kabupaten Biak Numfor memiliki IPH tertinggi sebesar 1,95 persen.
"Inti dari arahan presiden adalah pentingnya swasembada pangan lokal, sehingga langkah utama yang akan kita lakukan adalah menginstruksikan kepada kabupaten/kota maupun instansi terkait untuk sama-sama mewujudkan program dari presiden tersebut,” kata Ramses kepada wartawan.
Setelah paparan, Ketua Tim Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman menyatakan bahwa pada prinsipnya Komisi IV mendukung penuh pencetakan sawah baru di Merauke. Hanya saja, lanjutnya, bahwa fakta menunjukan sejak zaman orde baru Pak Harto sampai terakhir zaman Jokowi, Merauke sebagai lumbung pangan nasional gagal.
Kepala Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kota Jayapura, Jean Hendrik Rollo menjelaskan untuk lokasi lahan tanam padi sawah masih tetap dilakukan di wilayah Koya Timur dan Koya Barat. Sementara untuk lokasi pengembangan padi ladang akan difokuskan di daerah Skouw.
Chalid mengatakan papua memang tengah bermasalah dengan ketahanan pangan dan sumber daya alam, akan tetapi persoalan ini baiknya tidak mengorbankan banyak hal terutama perusalan lingkungan sebab itu akan berdampak pada kehidupan masyarakat dalam jangka waktu yang cukup lama.
Pertama, kebijakan PSN Merauke diterbitkan tanpa ada kesepakatan luas masyarakat berdasarkan prinsip free prior informed consent (FPIC) yakni persetujuan masyarakat berdasarkan informasi sejak awal proyek dan tanpa ada paksaan, manipulasi dan rayuan melainkan secara sadar dan bebas. Kedua, kebijakan dan proyek PSN Merauke diterbitkan tanpa disertai kajian sosial dan lingkungan hidup yang memadai serta melibatkan masyarakat adat terdampak langsung dan tidak langsung.
Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua Selatan Jujuk Rianto ditemui media ini terkait dengan Program Strategis Nasional yang dicanangkan Pemerintah Pusat dan saat ini sudah dimulai dengan membuka jalan dan lahan sekitar 2.000 hektar di Distrik Ilwayab Kabupaten Merauke mengungkapkan bahwa tentu PSN dari pemerintah pusat didukung.
Dalam pengarahannya, Dansatgas BKO Ketahanan Pangan Kementan RI Mayjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani menyampaikan, Provinsi Papua Selatan khususnya Kabupaten Merauke memiliki potensi yang besar dalam sektor Pertanian. Untuk memaksimalkan potensi tersebut dibutuhkan kerjasama yang solid antara pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat.
Ramses mengaku setiap hari, instansi terkait melaporkan ketersediaan stok dan harga barang di pasar. Dengan begitu, pemerintah bisa mengambil kebijakan jika terjadi kelangkaan atau kenaikan harga.
Dia mengatakan, jika wacana itu nantinya benar-benar dilaksanakan, tentunya di Kota Jayapura sangat banyak tenaga-tenaga kerja terutama anak-anak muda yang siap bekerja. Apalagi saat ini masih banyak lulusan baru terutama anak-anak SMK Jurusan Pertanian ataupun jurusan lainnya yang belum mendapatkan pekerjaan yang bisa mendukung program tersebut.
Kapendam XVII/Cenderawasih Kolonel Inf Candra Kurniawan, S.E, MM, yang ikut dalam rombingan tersebut mengatakan dalam momen tersebut, Kasad Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, menyapa para petani dan masyarakat Papua, sekaligus meninjau lokasi lahan Food Estate.
Direktur LBH Papua, Emanuel Gobay mengatakan pengembangan PSN pangan di Merauke masih menuai protes dari masyarakat adat Marind khususnya marga Gebze Moyuend, Gebze Dinaulik, Kwipalo dan beberapa marga lainnya yang tidak melepaskan tanah adatnya. “Tindakan pengembangan PSN pangan di Merauke melanggar hak masyarakat adat Papua,” tegasnya.
Karena didalamnya akan mencapolok ribuan hektare tanah adat untuk program swasmbada pangan. Untuk menjamin hak hidup masyarakat, maka dengan tegas menuntut Presiden Prabowo untuk segera menghentikan program tersebut. Jika dipaksakan, maka akan terjadi konflik horizontal besar-besaran di tanah Papua.
Saat melakukan peninjau lokasi, ungkap Ahmad Rizal Rahmadani, Presiden nampak happy dan bangga. ‘’Betul, beliau cek langsung dan beliau happy dan bangga. Beliau sangat konsen terhadap pembangunan di Papua Selatan khususnya di Merauke. Biar orang-orang yang di dalam terpencil itu bisa sejahtera dan makmur,’’ katanya.
Karennu menjelaskan bahwa bantuan bahan pangan ini bersumber dari tanggung jawab sosial dan lingkungan Program Bulog aksi berbagi di tahun 2024. ‘’Untuk penyalurannya kepada masyarakat, kami tetap bekerja sama dengan Dandim Merauke melalui Danramil Kimaam. Karena mereka punya personel di sana,’’ katanya.
Ketiga Batalyon yang tiba di Merauke tersebut adalah Yonif 801/Nduka Adyatama Yuddha, Yonif 802/Wimani Mambe Jaya, dan Yonif 803/Ksatria Yuddha Kentsuwri. Pj Gubernur Papua Selatan Komjen Pol (Purn) Rudy Sufahriadi didampingi Pj Sekda Maddaremmeng turut hadir pada upacara penerimaan ketiga Batalyon Teritorial Pembangunan tersebut.
" Apa yang telah kita lakukan ini tentunya untuk pengendalian inflasi, kita tahu saat ini berbagai komoditas pertanian untuk ketahanan pangan dilaporkan ada yang perlu diantisipasi, terkait dengan kenaikan harga, sehingga jangan sampai terjadi inflasi dan gejolak harga,"katanya
Melalui pernyataan sikap, yang dibacakan Koordinator Lapangan (Korlab) Umum, Maksi You, menegaskan bahwa program itu digagas untuk kepentingan elit politik Jakarta. Pasalnya sebelum wacana transmigrasi ini muncul sudah lebih dulu negara mengagas Proyek Strategis Nasional (PSN) salah satunya pembukaan lahan persawaahan di Merauke, Papua Selatan.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Papua Lunanka Daimboa mengatakan Provinsi Papua yang masuk dalam kategori daerah rawan pangan ekstrem penting dilakukan memperkuat cadangan pangan.
Limbong mendorong agar kepala daerah di sembilan kabupaten/kota agar gencar meningkatkan produksi pangan lokal tersebut. "Pemprov Papua bersama instansi terkait lainnya terus bekerja keras untuk mempercepat penurunan angka stunting yang saat ini masih yakni 28,6 persen," ujarnya.
Merauke sendiri diproyeksikan sebagai salah satu lokasi pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan di wilayah timur Indonesia dan didorong untuk dapat memenuhi kebutuhan pangan nasional. Pada kesempatan ini, Presiden Prabowo mengapresiasi peran anak muda Papua dalam pertanian modern di Merauke.
Polri berencana merekrut 600 bintara kompetensi khusus (bakomsus) lulusan SMK jurusan pertanian, untuk menindaklanjuti instruksi program pemerintah dalam meningkatkan ketahanan pangan.
Danrem 174/ATW Brigjen TNI Andy Setyawan mengatakan, brigade pangan ini sebagai upaya mewujudkan percepatan pembangunan pertanian perdesaan yang berkualitas dengan mendayagunakan sumber daya lokal secara mandiri untuk kebersamaan di bidang pertanian sehingga dipandang perlu dilakukan penguatan kelembagaan untuk kesejahteraan petani dengan membentuk brigade pangan.
Kepala BPOM Jayapura Hermanto mengatakan monitoring dan evaluasi kegiatan itu merupakan Program Prioritas Nasional (PPN). Dimana kegiatan itu, melibatkan pihak pedagang pangan, pasar dan perwakilan sekolah-sekolah dan yang menjadi lokus adalah wilayah Distrik Muara Tami.
Tidak pernah terbayangkan jika pohon sagu di Sentani, Kabupaten Jayapura pelan namun pasti terus tergerus. Kawasan ini terkikis oleh luasan lahan untuk perumahan, akses jalan, tempat usaha, perkantoran dan lainnya. Sementara untuk menanam sagu dan bisa dipanen itu membutuhkan waktu kurang lebih 20-30 tahun. Selain itu jika melihat dari aspek manfaat, pohon sagu memiliki banyak nilai plus. Mulai dari ketahan pangan, bahan papan dan juga ketersediaan air bersih.
"Jika pemerintah tetap bertahan memberikan subsidi BBM, jarang kan masyarakat ekonomi tingkat bawah atau kategori miskin dapat membeli BBM dengan jumlah banyak. Sementara BBM subsidi banyak digunakan masyarakat kategori mampu, ini juga harus dikaji kembali,” terangnya.
"Saya senang, saya bangga melihat alam Boven Digoel. Ini Tuhan kasih alam yang luar biasa, saya sendiri takjub dan bangga lihat subur tanahnya, lihat masyarakatnya terjaga dengan baik,"kata Pj Gubernur Rudy seperti rilis yang diterima dari Kabiro Umum Setda Provinsi Papua Selatan Rison Ronald Sialla,
Sesuai amanat Presiden RI Joko Widodo dalam upaya pengembangan lumbung pangan nasional dibentuk program Food Estate sebagai program kerja nasional. Lantamal XI yang berlokasi di Papua Selatan mengembangkan program tersebut dengan menggunakan lahan di Yonmarhanlan XI sebagai cadangan logistik strategis bagi pertahanan negara.
Suku-suku ini masih konsisten dan tegas menolak kehadiran program pemerintah tersebut hadir di atas tanah adat mereka. Dalam pertemuan itu, masyarakat adat menilai tindakan pembongkaran hutan yang telah dilakukan pemerintah lewat PT. Jonlin Group di Ilwayab jelas-jelas melanggar hak-hak masyarakat adat.
Dijelaskan oleh Ketua LBH Papua Pos Merauke, Teddy Wakum bahwa Jumat (13/9) lalu, Marga Moiwend dan Gebze selaku pemilik hak ulayat tanah dan hutan adat di Distrik Ilawayab, Kabupaten Merauke mendatangi Keuskupan Agung Merauke untuk menyerahkan surat yang di dalamnya berisi permohonan kepada Uskup Agung agar ikut bersuara atas penderitaan warga yang tanah dan hutannya sedang diserobot dan digusur paksa oleh pemerintah atas nama PSN.
PJ Bupati Jayawijaya Thony M Mayor, S.Pd, MM menyatakangerakan pangan murah atau yang lebih dikenal dengan nama pasar murah, dijual dibawah harga pasaran yang umum karena harga barang ini disubsidi oleh pemerintah daerah dan juga pemerintah pusat melalui program tol udara yang secara nasional dilakukan.
Pj Bupati Jayapura Semuel Siriwa mengatakan, dalam waktu dekat ini Pj Gubernur Ramses Limbong akan melakukan kunjungan kerja (Kunker) Ke Kabupaten Jayapura, tepatnya di Distrik Kemtuk Gresi, guna penyerahan bantuan Pangan Beras Cadangan Pemerintah (BCP) kepada masyarakat Kabupaten Jayapura
Untuk Kabupaten Supiori, Pemprov mendistribusikan 10 ribu bibit Keladi bagi masyarakat kelompok tani, diatas lahan miliknya seluas satu hektar, di Kampung Duber, Supiori. Sementara untuk Kabupaten Biak Numfor berupa bibit keladi sebanyak 9.98 bibit dan juga sekaligus pengembangan lahan keladi seluas 10 Ha, termasuk pupuk organik cair sebanyak 200 liter.
Hal ini dikatakan Anggota DPR RI Komisi IV - Pertanian, Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Kelautan Dapil Papua periode 2019-2024 H. Sulaeman L.Hamzah. Sulaeman. Sulaeman sendiri kini terpilih menjadi anggota DPR RI Periode 2024-2029 Dapil Papua Selatan.
Komandan Satuan Tugas (Dansatgas) Ketahanan Pangan TNI AD Mayjen TNI Ahmad Rizal Rahmadani didampingi Sekretaris Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementrian Pertanian RI Dr. Hermantodi Merauke mengungkapkan bahwa pembangunan dermaga dan jalan sepanjang 130 di mulai tahun 2024 ini.
Menurut bupati, jika masuk dalam investasi maka hal itu akan membutuhkan proses yang cukup panjang. Mislanya, saat ini ada pembukaan jalan. Jalan yang dibangun itu untuk memudahkan pengelolaan lahan rakyat.
‘’Kita minta kalau memungkin untuk aktivitas itu ditunda dulu. Pemerintah provinsi maupun kabupaten wajib memberikan sosialisasi terlebih dahulu supaya tidak menimbulkan keresahan masyarakat. Aktivitas itu ditunda dulu.
Kepala Kanwil Perum Bulog Papua dan Papua Barat, Ahmad Mustari menjelaskan, Bulog Siaga Merdeka telah dilaksanakan di 6 titik yaitu di Merauke, Wamena, Nabire, Manokwari, Sorong dan Jayapura ( Kanwil).
Sekaligus memberikan informasi bahwa pada awal September 2024 akan ada penyaluran Bantuan Pangan Beras Cadangan Pemerintah (BCP) kepada masyarakat Kabupaten Jayapura dan dalam penyerahannya nanti akan dilakukan oleh Pj Gubernur Papua Ramses Limbong di Distrik Kemtuk Gresi, sehingga ini menjadi informasi kepada Pj Bupati Jayapura Semuel Siriwa, supaya dari Pemkab Jayapura juga bisa sama- sama mendukung kegiatan yang akan dihadiri Pj Gubernur Papua.
Dalam hal penolakan investasi yang dilakukan oleh masyarakat adat Kimahima dan Makleo, Damianus Katayu mnejelaskan bahwa pihaknya telah melakukan pertemuan dengan masyarakat Kimahima dan Makleo.
Untuk buah apel di pasar buah Merauke dijual dengan harga Rp 65.000 perkilonya namun di sini hanya dijual dengan harga Rp 34.000 perkilo. Begitu juga dengan buh Pir yang dijual dengan harrga Rp 50.000-60.000 perkilo disini hanya dijual dengan harga Rp 20.000 perkilo.
Kepala Kantor Bank Indonesia Provinsi Papua, Faturachman menjelaskan, upaya pengendalian inflasi tersebut dengan menyediakan komoditas pangan strategis di Timika, Kab. Mimika, Prov. Papua Tengah yang akan berlangsung dari tanggal 12 sampai dengan 14 Agustus 2024.
Danlanal Biak Kolonel. Marinir Jinawi Atut Waluyanto mengatakan, sejumlah bibit yang dikembangkan di Lanal Biak dan hingga ke teras rumah jabatannya adalah Bibit Bunga Rosela, bibit Anggur Hijau, Bibit Apel Papua hasil perkawinan silang apel putsa dan cateway, bibit sayur Okra, Strawberry, kopi, keladi, Semangka hingga melon kuning.
Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Papua, Herman Bleskadit mengatakan pembagian minyak tanah gratis ini dalam rangka pencangan HUT Republ- ik Indonesia.
Pernyataan ini pun menuai banyak reaksi. Pasalnya, kualitas dari program yang awalnya disebut Makan Siang Gratis dinilai terus menurun. Sebelumnya, sempat beredar bahwa budget program ini hanya sebesar Rp 7500 per sekali makan.
epala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Selatan Petrus mengungkapkan bahwa ketiga program besar yang dicanangkan di Kabupaten Merauke adalah pertama food state, program strategis nasional dan Kawasan Industri Khusus.
Usai melakukan tanam perdana, Pj. Bupati kepada wartawan mengatakan, program ketahanan pangan yang dilakukan oleh Kampung Kuipons, Distrik Nimboran saat ini adalah suatu hal yang besar dalam memajukan atau meningkatkan ekonomi dan ketahanan pangan masyarakat.
Kabid Sumber Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Merauke, Eduardus P. Tumanggor mengatakan penyuluhan keamanan pangan bagi pelaku usaha industri rumah tangga khususnya pangan ini dilakukan bagi para pelaku usaha yang telah memproduksi dan mengedarkan produk rumah tangga (PRT) namun belum memiliki sertifi- kasi keamanan pangan.
Dalam kesempatan tersebut, Pj Bupati Jayapura Triwarno Purnomo ikut melaku- kan penanaman perdana pohon kakao dengan menggunakan mesin modern, disaksikan Kepala Distrik Nimboran, Kepala Kampung dan kelompok tani di sana.
Bhabinkamtibmas Kampung Khemon Jaya SP V Briptu. Fajar Yuliyanto, S.H., mengatakan bahwa kegiatan pengamanan dan pengawasan pembagian bantuan pangan ini bertujuan agar terjaganya situasi kamtibmas yang aman dan lancar serta bentuk pengawasan sebagai antisipasi potensi penyelewengan dalam pendistribusian bantuan pangan tersebut.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia, Faturachman mengatakan, kegiatan ini merupakan bentuk sinergi lintas instansi yang tergabung dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah dalam rangka mendorong peningkatan produksi pangan melalui inovasi, sinergi dan digitalisasi.
Melalui Rillis yang diterima Cendrawasih Pos dari BBPOM Jayapura Rabu (24/7) kemarin, BPOM RI telah mengambil sampel produk roti Aoka dari peredaran dan melakukan pengujian. Hasil pengujian menunjukkan produk tidak mengandung natrium dehidroasetat.
"BPOM lakukan uji pada 28 Juni 2024 lalu," kata Imelda Gunawan selaku Humas BBPOM Jayapura.
Dalam penanaman tersebut yaitu Kapolsek Bonggo juga melibatkan seluruh anggota Polsek Bonggo, Mas Rasikun (Mitra Polsek Bonggo), Bapak Purnomo, Bapak Ratim, Ibu Sarti, Sdr. Yopi Mikir, serta masyarakat SP.1 Kampung Kiren.
Kepala BBPOM Jayapura Hermanto, S.Si, Apt, mengatakan Bimtek itu bagian dari tahapan progam Pentahelix penigkatan kepatuhan industri rumah tangga pangan (IRTP) yang dibuka pada 10 juli lalu.
Yola Nanlohy, salah satu dari penelitian BRIN tersebut mengatakan Diversifikasi pangan lokal akan menjadi peluang penting untuk mempromosikan keberlanjutan ekonomi dan lingkungan. Diversifikasi juga dapat meningkatkan ketahanan pangan suatu wilayah dengan mengurangi risiko kekurangan pasokan akibat perubahan iklim atau krisis global.
Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Pangan Papua, Samuel Siriwa, menyebut ini merupakan gerakan pangan murah ke-15 kalinya yang digelar Pemprov di bumi cenderawasih.
Penjabat Bupati Puncak, Darwin Tobing yang hadir membuka rangkaian kegiatan pangan murah mengapresiasi Dinas Ketahanan Pangan, Kabupaten Puncak yang kembali menggelar pangan murah. Dimana gerakan pangan murah ini bertujuan menekan inflasi daerah dan membantu masyarakat mengatasi harga Sembako yang saat ini masih mahal di pasar.
Adapun total alokasi pupuk bersubsidi di 11 daerah itu sebanyak 34.009 ton. Siriwa mengatakan, rendahnnya realisasi tersebut dikarenakan penyaluran pupuk bersubsidi masih berproses.
Di Lokasi yang akan menjadi lokasi sasaran peninjauan sekaligus penanaman padi tersebut, kata Paino, terdapat hamparan sekitar 100 hektar yang merupakan bagian dari 40.000 hektar lahan yang akan menjadi sasaran optimalisasi lahan pertanian yang tersebar di 7 distrik yakni Semangga, Tanah Miring, Kurik, Malind, Jagebob, Merauke dan Animha.
Pihaknya menyebut, jumlah pemesanan itu menjadi yang terbesar di dunia untuk sebuah pemesanan ekskavator. Adapun nantinya ribuan alat berat itu akan digunakan dalam proyek-proyek pertanian di Indonesia.
Dari agenda yang sempat vakum 3 tahun ini diharapkan ada momentum lain yang bisa digagas yakni kebangkitan pangan lokal. Disini juga terungkap bahwa sagu yang menjadi makanan pokok di wilayah perkampungan perlahan mulai dilupakan dan terganti oleh beras.
Dia mengatakan, belakangan ini perkembangan teknologi sudah sangat membantu manusia terutama dalam sektor pertanian. Karena itu, dia mengajak kaum muda supaya menjadi petani milenial yang bisa memanfaatkan kemajuan teknologi yang ada saat ini. Karena ketika pengolahan pertanian menggunakan teknologi mutakhir sudah pasti hasilnya pun cukup menjanjikan.
“Kami juga berharap semoga anomali cuaca di Indonesia tidak terlalu memberi ekses negative dengan adanya perubahan iklim ini. Kelangkaan pangan itu menjadi bahaya tersendiri apalagi tidak dipersiapkan mitigasinya,” beber Sugandi.
Slogan PaSTi NoKen merupakan singkatan dari Para-para SDGs Timika No Komen. Slogan ini memiliki makna filosofis dari kearifan lokal Papua, yaitu “Para-Para” yang berarti membicarakan segala hal menyangkut tujuan bersama guna memberikan manfaat bersama, serta menjadi komitmen bersama.
Dia menjelaskan, masih rendahnya pencapaian penyaluran bantuan pangan itu disebabkan berbagai faktor, di antaranya kondisi geografis dan cuaca. Walaupun demikian, pihaknya melalui pihak ketiga, yaitu PT YASA akan berupaya menyalurkan dan menyerahkan bantuan pangan tersebut kepada keluarga penerima manfaat.
Mengingat situasi pangan global saat ini semaki krisis, sehingga antisipasi terjadinya krisis Pangan di Papua, maka pihaknya mengajak seluruh stak holder terkait untuk membahas terkait upaya meningkatkan pangan di Papua maupun Papua pegunungan yang merulakan wilayah kerja Korem 172/PWY.
Wahyudi menyatakan, secara umum inflasi di Papua cukup terkendali. Sebagaimana Inflasi Papua saat ini berada di angka 2,18. “Tentunya langkah antisipasi agar inflasi tetap terkendali perlu terus dilakukan. Seperti memantau ketersediaan bahan pokok dan TPID Papua akan melakukan hal ini,” ucapnya.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Merauke Martha Bayu Wijaya, ditemui disela-sela gerakan pangan murah itu mengatakan kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan serta menjelang Idul Adha.
Kunjungan ini dilakukan dalam rangka mengecek kesiapan lahan menjelang Kunker Menhan RI Prabowo Subianto dan Mentan RI Andi Amran Sulaiman diwilayah Korem 174/ATW. TNI mengkolaborasikan program Kementerian Pertahanan yang telah bekerjasama dengan Kementerian Pertanian.
Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakkeswan) Kabupaten Mimika, drh Sabelina Fitriani mengatakan, ketersediaan stok pangan asal hewan di Kabupaten Mimika menjelang Idul Adha sebanyak 250. Sabelina mengatakan, stok ini dipastikan cukup hingga saat hari raya nanti.
Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Papua, Samuel Siriwa, mengatakan pihaknya telah mengambil langkah penting dalam memahami dan mengelolah ketahana pangan di sembilan kabupaten kota di bumi cenderawasih.
Bahkan pria asal Sulawesi Selatan pada kesempatan tersebut meminta bupati Merauke Drs Romanus Mbaraka mencari pihak yang memiliki excavator yang bisa dikerahkan untuk optimalisasi dan pembukaan lahan tersebut. ‘’Kalau kurang, nanti kita datangkan dari luar,’’ kata Andi Amran Sulaiman.
Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang akan dirilis sebelumnya telah disusun oleh Pemkab Mimika bersama sejumlah akademisi bekerjasama Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas).
Kepala Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Kabupaten Merauke Josefa Rumaseuw, ditemui media ini mengungkapkan, klaim pembayaran asuransi ini akan dilakukan bagi petani yang sudah terdaftar dan membayar asuransi tersebut sebelumnya. Besarnya asuransi setiap hektar sebesar Rp 360.000.
Komandan Kodim 1711/BVD Letkol Czi Agustinus Ressa Sala'pa, diwakili SSK Mayor Inf Rajab Lahamini mengatakan penanaman pisang yang dilakukan di Kampung Sukanggo Distrik Mandobo Kabupaten Boven Digoel, Papua Selatan ini dalam rangka membangun program ketahanan pangan.
Diakui, jika masyarakat terbiasa mengkonsumsi pangan lokal tentu banyak manfaatnya untuk kesehatan. Karena Konsumsi pangan lokal memiliki manfaat yang baik untuk kesehatan tubuh, karena bisa lebih segar tanpa harus melalui proses pengawetan sehingga nutrisinya lebih terjaga.
Dijelaskan Hermanto, yang Pertama Cek kemasan pastikan kata Hermanto kemasan dalam kondisi baik, tidak rusak, tidak penyok, atau berkarat. Kedua Cek Lebel, di Lebel itu Hermanto sampaikan bahwa ada komposisinya, cara penyimpanannya, cara penyajiannya perlu dibaca, kemudian Cek Izin Edarnya, apakah produk tersebut ada izin edarannya dari BBPOM dengan nomor sekian, terus Cek tanggal kedaluwarsa. “Jadi pastikan produk tersebut dikonsumsi sebelum tanggal kedaluwarsanya.”tandasnya.
Menurut Rollo, saat ini para petani Kota Jayapura hanya bisa memenuhi sembilan persen dari total kebutuhan masyarakat Kota Jayapura sementara sisanya memanfaatkan beras yang didistribusikan dari luar Papua.
Ini untuk mendukung program ketahanan pangan yang gencar dilaksanakan oleh pemerintah yang mendorong pemanfaatan lahan tidur guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Martha Bayu Wijaya menjelaskan bahwa 177 ekor sapi yang mati tersebut tersebar di 4 distrik yakni Distriok Semangga sebanyak 43 ekor, Distrik Tanah Miring sebanyak 108 ekor, Distrik Kurik sebanyak 23 ekor dan Distrik Malind 3 ekor.
Lanjutnya, mengingat geografis di Wilayah Papua Pegunungan dan kondisi keamanan akhir-akhir ini tidak kondisif serta adanya keterbatan moda transportasi, maka melalui Bapanas RI penyaluran CBP diperpanjang sampai dengan 31 April 2024.
Gerakan Pangan Murah yang dibuka secara resmi oleh Penjabat Bupati Puncak, Manogar Sirait ini 'diserbu' warga. Pasalnya paket Sembako yang ditawarkan dalam Gerakan Pangan Murah ini, sangat terjangkau.
Dikatakan, berdasarkan laporan dan petugas dari dokter hewan dan dari petugas dari 8 puskesmas hewan yang tersebar di Merauke, kematian ratusan sapi tersebut diduga karena gigitan nyamuk. Sapi yang mati diduga karena digigit nyamuk tersebut terjadi di Distrik Semangga, Tanah Miring, Kurik, Malind, Elikobel.
Pasalnya, jika selama ini harga beras murah yang disediakan Pemerintah kerja sama dengan Bulog untuk kemasan 5 kg dengan harga Rp 53.000, maka kali ini hanya dijual dengan harga Rp 25.000 atau hanya Rp 5.000 perkilonya.
PJ Bupati Jayawijaya Dr. Sumule Tumbo, SE, MSi menyatakan pertemuan ini dilakukan untuk mensinkronisasi data untuk penerima bantuan dan bagaimana mendorong percepatan penyaluran bantuan tersebut, seperti penyaluran beras sudah dilakukan untuk 17 Distrik dan sudah berjalan banyak, hanya saja ada usulan dari masyarakat untuk menyamakan data.
Pelaksana Tugas (Plt) Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Papua, Suzana Wanggai, mengatakan dalam sidak tersebut ditemukan sebagian pedagang yang menaikan harga Minyakita.
Stok beras Bulog yang tersedia saat ini, rencananya dipakai untuk SPHP terutama untuk mendukung program bantuan pangan dan penyaluran untuk ASN. Sejauh ini untuk memenuhi stok di wilayah Papua pengiriman beras itu fokus didatangkan dari Provinsi Jawa Timur.
Dikatakan, saat ini Bulog sedang mendatangkan sekitar 7.500 ton beras dari Surabaya. Beras yang didatangkan tersebut selain untuk jatah beras ASN dan TNI-Polri juga lewat pasar murah dengan harga Rp 53.000 setiap 5 kg. ‘’Jadi sangat cukup tersedia,’’ terangnya.
Menurutnya, penggunaan pupuk organik memiliki banyak manfaat bagi para petani. Salah satunya untuk mengurangi ketergantungan pada pupuk kimia dan menyumbang keseimbangan karbon dalam tanah.
‘’Ini harus disikapi. Dinas Ketahanan Pangan harus sudah harus survey ke lapangan, ke penggilingan. Dia harus buat perjanjian dengan penggilingan untuk berasnya tidak boleh keluar dulu. Yang sudah dipanen pertama untuk hadapi lebaran harus terdata dengan baik,’’ katanya.
Menurut Siriwa, penggunaan pupuk organik ini memiliki banyak manfaat. Salah satunya mengurangi ketergantungan pada pupuk kimia dan menyumbang keseimbangan karbon dalam tanah.
