Kondisi ini terlihat Sumber Daya Manusia (SDM), Indeks Pembangunan Manusia (IMP) hingga ekonomi dan lainnya antara masyarakat kota dan kampung jauh berbeda. "Berbagai data, studi yang dilakukan tentu masih kita simpulkan
Selain itu, pemerintah juga menerbitkan PP Nomor 106 Tahun 2021 dan PP Nomor 107 Tahun 2021, yang menjadi dasar bagi pembentukan Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) dan Komite Percepatan P
Hari peringatan Otsus Papua, yang kini ditetapkan sebagai hari libur fakultatif, merupakan peringatan yang merujuk pada diberlakukannya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. UU ini
Prosedur pelayanan kesehatan di ibukota provinsi tak mampu menolong Irene. Ia kalah, dan menjadi korban prosedur pelayanan sejumlah rumah sakit. Empat rumah sakit yang ia datangi tak menolongnya. Irene berpulang bersama
Rustan Saru menyampaikan bahwa Otsus merupakan bentuk perhatian pemerintah pusat yang memberikan kewenangan lebih luas bagi Papua untuk mengatur pembangunan sesuai kebutuhan masyarakatnya. Ia menegaskan, esensi Otsus ada
Otsus Papua adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua, yang berfungsi untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak d
Mantan Pj Gubernur Papua Tengah ini menilai, keberadaan hak ulayat memiliki kedudukan yang kuat secara konstitusional maupun dalam Undang-Undang (UU) Otsus Papua. Ia mengutip Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menegaskan p
"UU ini memberikan Papua status otonomi khusus yang mencakup kewenangan kepada rakyat Papua dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan sumber daya alam, dan pemanfaatannya demi kesejahteraan masyarakat Papua, khusus
Visi ini lahir dari amanah Undang-Undang Otsus dan semangat rakyat Papua untuk maju dalam damai dan kesetaraan. Visi ini diarahkan melalui tiga agenda utama pembangunan Papua, pertama membangun percepatan konektivitas wi
Penyerahan dilakukan secara simbolis oleh Bupati Waropen, Drs. Fransiscus Xaverius Mote, M.Si, sebagai wujud komitmen pemerintah daerah dalam mendorong kemandirian ekonomi masyarakat.
