Negara Dinilai Hadir Untuk Kepentingan Oligarki
JAYAPURA-Aliansi Selamatkan Tanah Air (SETARA) melakukan aksi demo di Lingkaran Abepura, Jum’at (29/5). Aksi yang mengusung tema besar “Tolak PSN dan Militerisme” ini di komandoi, Stelnliy Dambujai sebagai korlap umum dan Kamus Bayage sebagai penanggung jawab aksi.
Dari pantauan Cenderawasih Pos di lokasi masa aksi secara bergantian menyampaikan orasi di hadapan massa aksi yang berkumpul di dalam pembatas tali rafia hijau. Selain membawa sepanduk dan poster berisi aspirasi, beberapa peserta aksi tampak membawa atribut bendera dari berbagai negara termasuk Bintang Kejora.
Beberapa poin tuntutan yang tertulis jelas pada poster-poster tersebut antara lain: Otsus Gagal – Cabut Otsus, Bubarkan BAPPERIDA (Papua Benteng Iklim Dunia), Menolak segala bentuk Program Transmigrasi Patriot dan Sejenisnya di Papua karena berpotensi menghegemony dan mengkolonisasi rakyat bangsa Papua di tanah sendiri.
Tak hanya itu, masa aksi juga menuntut pemerintah untuk penutupan perusahaan besar seperti: Segera Tutup PT. Freeport, serta penolakan terhadap eksploitasi alam dengan slogan “Papua is Not an Empty Land, Stop Exploitation Our Natural Resource” dan “Stop Ilegal Fishing, Mining, Logging”.
Massa juga menyoroti kondisi penegakan hukum melalui tulisan seperti; RIP Demokrasi Indonesia, Rest in Peace Demokrasi dan Hukum Indonesia, serta mendesak pemulangan pasukan dengan bunyi Kembalikan Militer ke Barak, Teguhkan Supremasi Sipil.
“Negara ini (Indonesia) tidak perhatikan rakyatnya (Papua). Negara ini hadir untuk kepentingan oligarki,” kata Stanley dalam orasinya.
Menurutnya, Otsus hanyalah gula-gula atau pemanis dari pemerintah untuk rakyat Papua argar tetap bertahan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Menurut SETARA tanah Papua hari ini berada dalam situasi yang semakin genting. Di tengah masifnya ekspansi investasi, militerisasi, eksploitasi sumber daya alam, dan proyek-proyek negara Indonesia yang mengatasnamakan pembangunan.
Rakyat Papua justru terus mengalami peminggiran (marginalisasi), perampasan ruang hidup, intimidasi politik, pelanggaran hak asasi manusia, serta penghancuran identitas sosial-budaya mereka sebagai bangsa yang hidup dan tumbuh bersama alamnya.
Menurut mereka Film dokumenter “Pesta Babi” sesunguhnya memperlihatkan secara gamblang bagaimana wajah kolonialisme modern yang dijalankan rezim oligarkhi bekerja di Tanah Papua (West Papua). Film tersebut bukan sekadar karya sinema, melainkan cermin realitas sosial-politik yang selama puluhan tahun dialami rakyat bangsa Papua.
“Penggusuran tanah adat, masuknya militer mengawal investasi berskala raksasa dalam wujud Proyek Strategis Nasional (PSN) seperti di Merauke dan lain tempat di Tanah Papua, penghancuran hutan, intimidasi terhadap masyarakat adat, hingga pembungkaman ruang demokrasi, merupakan fakta yang memperlihatkan bahwa Papua masih hidup di bawah bayang-bayang kolonialisme modern,” beber Stenly.
Lebih jauh ia menjelaskan bagi rakyat Papua, hutan bukan sekadar komoditas ekonomi. Hutan adalah mama kehidupan, ruang spiritual dan kosmologi, sumber identitas budaya, tempat leluhur berdiam, dan ruang keberlangsungan generasi masa depan.
