Selain capaian akademik, pihak sekolah juga mencatat tingkat retensi siswa yang sempurna. Hingga saat ini, seluruh siswa yang berjumlah 100 orang tersebut dilaporkan merasa betah dan nyaman mengikuti proses belajar mengajar di sekolah, se
Sekolah Rakyat (SR) Negeri 29 Jayapura dipastikan belum membuka kran penerimaan siswa baru maupun siswa pindahan untuk tahun ajaran ini (2026/2027). Kebijakan pembatasan ini terpaksa diambil pihak manajemen sekolah lantaran infrastruktur da
Sebanyak 3.053 formasi guru PPPK disiapkan untuk mendukung operasional Sekolah Rakyat, program pendidikan yang digagas pemerintah sebagai upaya memutus rantai kemiskinan antargenerasi melalui pendidikan berkualitas dan layanan pendidikan be
Gus Ipul yang didampingi Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, menekankan pentingnya kesiapan sumber daya manusia (SDM) untuk mengisi gedung-gedung sekolah baru yang sedang dikebut pembangunannya. "Tahun ini kita insya Allah akan merekrut
Beberapa poin tuntutan yang tertulis jelas pada poster-poster tersebut antara lain: Otsus Gagal - Cabut Otsus, Bubarkan BAPPERIDA (Papua Benteng Iklim Dunia), Menolak segala bentuk Program Transmigrasi Patriot dan Sejenisnya di Papua karena
Kendati seluruhnya dibiayai oleh pemerintah dan tinggal di asrama, namun ternyata belum membuat anak-anak dimasukan di sekolah rakyat di Merauke merasa nyaman. Buktinya, dari 100 anak yang ditampung di Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke
Sebanyak 80 siswa Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 75 Jayapura mengikuti kegiatan outbound di Komplek Makodam XVII/Cenderawasih, Sabtu (25/4). Kegiatan yang berlangsung selama dua hari tersebut merupakan hasil kolaborasi antara Kodam XVII/
Prabowo menyampaikan dalam Undang-Undang Dasar 1945 ditegaskan tujuan nasional pertama bangsa Indonesia, yakni melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Menurutnya, mandat tersebut dia maknai sebagai kewajiban negara un
Dimana dalam rapat ini tidak hanya dengan para guru, tapi dengan orang tua siswa. Ini terkait dengan masukan dari anak-anak mengenai mulai dari makan, hingga kegiatan lainnya di lingkungan SR yang membuatnya bosan, denga
Carles merasa yakin meskipun anaknya tergolong nakal di sekolah itu, namun besar harapan anaknya bisa belajar dengan baik dan hidup sangat layak karena semua kebutuhan sekolah dan kebutuhan sehari-hari dicukupi oleh peme
Sekolah rakyat terintegrasi 77 Merauke yang menempati sebagian dari gedung SMKN 2 Merauke di Jalan Kamizaun setelah direhab, diresmikan oleh bupati Merauke Yoseph Bladib Gebze sekitar pertengahan bulan Oktober 2025 lalu.
Di ruangan yang dindingnya bercat putih ini, proses belajar mengajar berlangsung. Matematika, cerpen, hingga menggambar menjadi awal perubahan bagi 100 anak Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 75 Jayapura.
Gubernur Papua Mathius D Fakhiri, mengatakan program tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas hunian masyarakat sekaligus menata kawasan permukiman yang lebih layak dan terencana
“Banyak anak di Papua menghadapi hambatan, bukan hanya soal jarak sekolah, tetapi kondisi ekonomi keluarga. Sekolah Rakyat dengan sistem asrama menjawab tantangan itu. Karena itu, penyelenggaraannya harus menjangkau lima
Agenda Pesta Rakyat yang sebelumnya ditunda dipastikan akan segera digelar. Hasil koordinasi dengan panitia, event yang di dalamnya ada makan bersama ini akan melibatkan sekitar 80 pelaku usaha mikro, kecil dan menengah
"Pemerintah daerah harus segera mengambil inisiatif mendapatkan sekolah berpola asrama inidi tiap -tiap kabupaten dan syarat utamanya adalah penyiapan lahan seluas 6 hektar, Papua tanah masih luas tinggal bagaimana pemer
Plt Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Papua, Jong H. Wakanuay menyebut Sekolah Rakyat dikhususkan kepada anak-anak yang kategori orang tuanya tidak mampu. Contohnya, nelayan, petani dan buruh k
Seremoni pembukaan Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 76 Mimika ini ditandai dengan pembukaan Masa Perkenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) yang dirangkaikan dengan pemeriksaan kesehatan gratis bagi para peserta pelajar.
Karena itu, pihaknya mendorong agar segera dibentuk Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) yang mengatur tata kelola pertambangan rakyat di wilayah hak ulayat. Aturan ini diharapkan menjadi dasar hukum yang jelas agar aktivi
Dijelaskannya, untuk guru SD baru ada satu orang. Padahal, seharusnya empat guru. Sedangkan untuk guru SMP, mata pelajaran Bahasa Indonesia dan Agama Kristen juga belum ada, padahal mayoritas siswa di sini beragama Krist
Asisten I Sekda Papua, Yohanes Walilo mengatakan, kehadiran Sekolah Rakyat bukan hanya sebagai ruang belajar, tetapi juga sebagai jalan keluar untuk memutus rantai kemiskinan ekstrem di tanah Papua.
Karena itu, untuk menelusuri dan menemukan penyelesaian kepemilikan tanah tersebut, Bupati Merauke Yoseph Bladib Gebze dan Wakil Bupati Fauzun Nihayah didampingi sejumlah pimpinan OPD melakukan pertemuan dengan Ketua
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sarmi, Yance Ramandei, mengatakan pihaknya terus berupaya memperluas jangkauan sekolah tersebut agar anak-anak dari wilayah pedalaman juga memperoleh kesempatan yang sama dalam menempuh pend
Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 29 Jayapura saat ini memang masih menggunakan tempat sementara di Balai Diklat Sosial Tanah Hitam. Bangunan sekolah, masih dalam proses persiapan untuk pembangunannya. Namun begitu, ak
Kepada Cenderawasih Pos Kepala Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Jayapura Regional VI Papua, John H Mampioper menyebutkan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka mengapresiasi fasilitas
Kunjungan ini bertujuan untuk memastikan program pendidikan gratis dan berkualitas yang diinisiasi pemerintah berjalan sesuai dengan tujuan. Dalam kesempatan tersebut, Wapres menyampaikan, pelaksanaan kegiatan belajar di
Menurut Yenita, daya tarik utama sekolah ini terletak pada fasilitas yang disediakan. Selain pembelajaran formal, siswa juga mendapatkan makan dan minum secara gratis, seluruhnya ditanggung oleh negara. Sejumlah sarana p
Albert menegaskan, Sekolah Rakyat diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga pra sejahtera dengan penghasilan dibawah Rp500 ribu per bulan. Anak-anak tersebut ditampung, difasilitasi, dan seluruh kebutuhannya ditanggung
Bupati Mimika, Johannes Rettob, mengatakan untuk Kabupaten Mimika, Sekolah Rakyat ditargetkan akan dimulai pada akhir September atau awal bulan Oktober.
Seperti diberitakan sebelumnya, untuk proses pembelajaran sementara
Massa aksi menuntut pembatalan kebijakan dan pengunduran diri Bupati Sudewo yang berujung pada terjadinya kericuhan, perusakan fasilitas, pembakaran kendaraan dinas, dan puluhan korban luka. Meski tekanan massa begitu ku
Bupati Sarmi, Dominggus Catue, dalam sambutannya mengatakan, Sekolah Rakyat merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden, khususnya cita keenam, yakni membangun dari desa dan dari baw
Konflik antara aparat keamanan dan kelompok sipil bersenjata adalah pemicu utamanya. Dan rakyat tak berdosa yang menjadi korbannya. Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua (YKKMP) yang dipimpin pembela Hak Asasi Manu
Johannes menyebutkan, Pemkab Mimika telah menyiapkan lahan seluas 10 hektare untuk pembangunan sekolah rakyat. Lahan tersebut juga telah disurvei oleh tim dari Kemensos dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (
"Memang benar tenaga pengajar di Sekolah Rakyat yang saat ini beroperasi di lima kota di Papua masih sangat terbatas sehingga diharapkan dapat segera dipenuhi," kata Kepala Dinas Pendidikan Papua Christian Sohilait
Wakil Wali Kota Jayapura Rustan Saru mengatakan setelah pengurusan dokumen selesai, pihaknya akan menyerahkan kepada Kementerian Pekerjaan Umum untuk dilakukan pembangunan.
Dalam kunjungan tersebut, ia didampingi Wakil Bupati Biak Numfor beserta pejabat terkait dari Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor.
Pemerintah menargetkan pembangunan Sekolah Rakyat (SR) mulai dibangun pada 2026 mendatang. Sekolah ini akan menjadi sekolah berasrama terpadu yang dibangun di atas lahan minimal delapan hektare. Sekolah Rakyat akan fokus
Kata Deli L Watak, pendidikan adalah kunci untuk keluar dari kemiskinan. Dengan memberikan pendidikan yang layak kepada anak jalanan, sekolah rakyat membantu mereka meraih masa depan yang lebih baik, memutus siklus kemis
Sekolah Rakyat juga merupakan inkubasi bagi rakyat untuk meningkatkan keahlian dan kompetensi. Sekolah itu lantas digunakan secara resmi dari tahun 1941 hingga 13 Maret 1946 selama masa penjajahan Jepang. Setelah kemerde
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jayapura, Korry Simbolon mengatakan, terkait dengan pembangunan Sekolah Rakyat yang telah dilaunching oleh Presiden, Kabupaten Jayapura sudah sampai tahap menyiapkan lahan dan memasukan prop
Bupati Jayawijaya Athenius Murib, SH, MH menyatakan untuk sekolah rakyat merupakan program pemerintah pusat melalui kementrian sosial, dimana pihaknya sudah mendapatkan lahan 7 hektar di wilayah Distrik Bpiri untuk mewak
Bupati Mimika, Johannes Rettob, menerangkan bahwa Pemerintah Daerah memang semestinya melaksanakan program-program strategis nasional, salah satunya adalah sekolah rakyat.
Adapun program MPLS berlangsung selama dua pekan dan menjadi bagian dari pembukaan Sekolah Rakyat tahap pertama di Papua. Para siswa dibagi dalam empat rombongan belajar berdasarkan asal daerah mereka.
Sebelum dimulai, Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dan Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo pun telah melakukan safari ke sejumlah titik Sekolah Rakyat untuk memastikan persiapan pembukaan pada hari
Plt. Kepala Dinas Sosial Papua, Djong Makanuay mengatakan, Pemprov Papua mendukung penuh pembangunan Sekolah Rakyat sebagai agenda nasional itu. Program ini dijalankan berdasarkan bagian dari Asta Cita Presiden Prabowo S
Kepala Dinas Sosial Biak Numfor, Ferry Bettay, menjelaskan bahwa proses verifikasi dilakukan secara langsung di lapangan oleh tim Program Keluarga Harapan (PKH) bersama petugas dari Dinas Sosial. Mereka mencocokkan data
Jhon menjelaskan, Kota Jayapura telah menyiapkan 50 calon siswa SMA untuk mengikuti program tersebut. Puluhan calon siswa tersebut akan mulai belajar pada Juli 2025 di fasilitas yang telah disiapkan Balai Besar Kemens
Informasi ini kata Sekda Mailoa, diperoleh dari Kepala Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial di Jayapura, yang telah berkoordinasi dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial.
“Sekolah Rakyat ini perlu disosialisasikan kepada seluruh stakeholder, termasuk kepada pemerintah daerah, tetapi juga kepada masyarakat, sehingga kita punya pemahaman bersama demi mencapai tujuan Pembangunan Nasional,” u
