Sementara 4 orang orang lainnya yang merupakan Nahkoda dan KKM masih menjalani penahanan karena masa pidananya belum selesai. ‘’Untuk 4 orang lainnya, masih menjalani sisa dari hukuman yang dijatuhkan Pengadilan PNG,’’ terangnya.
Sebagaimana sekira pukul 01.00 WIT telah dirawat 53 orang masyarakat akibat dugaan keracunan makanan tersebut dengan rincian laki laki dewasa sebanyak 13 orang, perempuan dewasa 22 orang, anak anak laki laki 5 orang dan anak perempuan 13 orang.
Arnold mengungkapkan bahwa ketiga kampung tersebut adalah Kampung Adat Imbuti, Kampung Bokem dan Kampung Nggolar. Untuk Kampung Adat Mbuti dan Kampung Bokem, jelas Arnold Rudolf, masa jabatan  dari kepala kampungnya berakhir pada bulan September.
Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Merauke Radot Parulian, SH, MH melalui Kasi Pidsus Sugiyanto, SH, MH, saat ditemui media ini mengungkapkan, untuk perkara yang pihaknya tangani pada Dinas Pendidikan Kabupaten Merauke tersebut, pihaknya masih menunggu perhitungan kerugian negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Papua.
‘’Pembukaan akan dimulai Minggu 23 Oktober 2022. Rencananya akan dibuka langsung oleh Wakil Menteri Agama Republik Indonesia,’’ kata Pdt Izak Samuel D Iwong. Menurut sidang sinode GPI Papua X dan Mupel ini akan diikuti sekitar 800 orang dari seluruh klasis Sinode GPI Papua.Â
Akibat pencurian ini, korban mengalami kerugian dengan total sekitar Rp 79,3 juta. Kapolres Merauke AKBP Sandi Sultan, SIK melalui Kasie Humas AKP Ahmad Nurung, SH, mengungkapkan bahwa kassus pencurian diketahui ketika salah satu anak dari korban bangun tidur dan melihat pintu kios dalam keadaan terbuka.
‘’Untuk olah TKP sudah dilakukan oleh Tim Puslabfor Polda Papua dibantu teman-teman Inafis Polres Merauke melakukan olah TKP. Sekarang ini, mereka persiapan untuk balik ke Jayapura,’’ kata Kapolres Asmat AKBP Agus Hariadi, S.Sos , MM, saat dihubungi media ini lewat telepon selulernya, Kamis (20/10).Â
Sekda Kabupaten Merauke, Ruslan Ramli, SE, M.Si mengungkapkan, berdasarkan gambaran yang diterima dari Pemerintah Pusat, maka data Otsus yang akan diterima Pemerintah Kabupaten Merauke pada tahun 2023Â hampir Rp 200 miliar.
Jumlah ini terdiri dari ASN Kabupaten Asmat 156 orang, ASN Kabupaten Mappi 192 orang, Boven Digoel 66 orang dan Merauke 356 orang. Untuk Kabupaten Asmat, Mappi dan Boven Digoel sudah ada pelimpahan pegawai yang ditandatangani oleh masing-masing bupati.
Bagi yang sama sekali tidak mau bayar tunggakan tersebut, lanjut Majinur, pihaknya secara prosedural memberikan peringatan pertama, kedua sampai ketiga nantinya. Jika sampai peringatan ketika tak kunjung membayar maka dengan terpaksa kios tersebut diambil alih pemerintah daerah untuk diserahkan ke pedagang lainnya.