Sosialiasi akan dilakukan setelah pihaknya melakukan beberapa rangkaian persiapan PSU. Kegiatan sosialisasi diselenggarakan di halaman KPU Provinsi Papua yang dihadiri oleh seluruh perwakilan seluruh partai politik (pa
 Tak hanya itu, Divisi Hukum KPU Papua itu menyampaikan bahwa selain pengenalan pasangan calon, pihaknya juga akan memperkenalkan visi-misi dari pasangan calon. Untuk secara detail terkait dengan agenda sosialisasi KPU
  Menurut Benny, meskipun DPT tidak mengalami perubahan, Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) akan disesuaikan dengan data terbaru. Perubahan pada DPTb meliputi pemilih yang pindah masuk ke Kota Jayapura serta pemilih yang pi
 Victor menyoroti sejumlah permasalahan yang terjadi pada pemilihan sebelumnya, khususnya di Distrik Jayapura Selatan (Japsel), dimana ditemukan adanya pemilih siluman. Ia menegaskan bahwa kejadian tersebut telah menced
  Wali Kota Jayapura, Abisai Rollo menyampaikan bahwa ada beberapa hal yang dibicarakan dalam pertemuan tersebut salah satunya adalah terkait rencana pembangunan kantor KPU Kota Jayapura.
Dalam kegiatan tersebut Simbiak menyebutkan ada dua agenda utama yang ditetapkan pihaknya; pertama, pencanangan jadwal kampanye Pilgub Papua 2024 pasca putusan MK. Kedua, penetapan desain surat suara dan daftar pasangan calon gubernur dan wakil gubernur.
Dikatakan mencermati perkembangan menuju Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilgub Papua pasca keputusan MK, maka ada beberapa hal yang disampaikan secara tegas yaitu pertama KPU Papua bekerja tidak sesuai dengan tahapan dalam putusan MK. Misalnya dalam penetapan nomor urut pasangan tidak serta merta nomor urut lama lalu dilanjutkan kembali dalam PSU.
Untuk itu, Ramses menekankan bahwa hal kecil yang tidak diperhatikan dapat berdampak besar terhadap jalannya PSU. Ramses mencontohkan pengalamannya saat menghadiri pleno penetapan nomor urut pasangan calon gubernur dan wakil gubernur.
  Merespon isu terkait pergantian itu, Divisi Hukum KPU Papua, Yohanes Fajar Irianto Kambon buka suara. Ia menyampaikan bahwa pergantian tersebut merupakan hal yang biasa, sebagai bentuk penyegaran, sekaligus sebagai upaya untuk memperkuat sinergitas kerja antar divisi di internal KPU.
Adapun durasi masa kampanye dalam pemungutan suara ulang (PSU) sebanyak 130 hari atau 4 bulan lamanya. "Iya dalam jadwal kitakan 130 hari. Sementara untuk mulainya kampanye dalam PKPU berlaku tiga hari setelah penetapan nomor urut. Artinya mulai, Selasa (26/3)," kata Diana kepada Cenderawasih Pos, Minggu (24/3).
