Program ini fokus untuk tata kelola pemerintahan untuk pengelolaan dana otonomi khusus. Terutama penguatan bagaimana otonomi khusus bisa memberikan dampak sebesar-besarnya bagi orang asli Papua.
“Jika penyelenggara tidak bekerja dengan baik bisa menganggu tahapan Pilkada, atau mungkin para Paslon akan menggunakan cara-cara yang kurang baik untuk memenangkan diri mereka,” ujarnya.
“Jika penyelenggara tidak bekerja dengan baik bisa menganggu tahapan Pilkada, atau mungkin para Paslon akan menggunakan cara-cara yang kurang baik untuk memenangkan diri mereka,” ujarnya.
Penempatan DPT, kata dia, sangat berpengaruh pada tingkat partisipasi publik. Bila tidak sesuai dengan domisili, maka tingkat partisipasi publik untuk mengikuti pemilu akan semakin rendah.
Komisioner Bawaslu Papua Yofrey Piryamta di Jayapura, Kamis, mengatakan hingga kini pihaknya belum mendapatkan jadwal kampanye bagi paslon peserta Pilkada 2024. Tidak hanya itu, pihaknya juga berharap agar KPU segera membuat keputusan zonasi pemasangan alat peraga kampanye (APK).
Dia mengatakan setelah melakukan pleno administrasi tahapan selanjutnya sejumlah nama yang dinyatakan lolos ini akan mengikuti tes tertulis dan wawancara. Tahapan ini direncanakan akan dilaksanakan pada hari Jumat atau Sabtu besok.
Sementara itu, untuk harga barang terpantau stabil. Misalkan beras Bulog Rp 13 ribu/kg, beras Putri Thailand, Ikan Mas, Lumbung Padi, Betet, maupun beras 99 harga dimulai dari Rp 15 ribu/kg – Rp 18 ribu/kg.
Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kota Jayapura Abdul Majid menjelaskan, Bantuan Operasional Sekolah dari Pemkot Jayapura itu diberikan dalam rangka untuk menunjang dan mengawal angka partisipasi sekolah dari masyarakat asli Papua terutama di jenjang TK Paud SD SMP SMA dan SMK di mana lokasi anggaran itu didanai melalui dana otonomi khusus.
Tentunya yang belum melakukan perekaman ini akan dilakukan upaya jemput bola maupun menggerakkan masyarakat untuk mendatangi kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jayapura, termasuk di beberapa distrik yang saat ini sudah membuka pelayanan perekaman KTP elektronik.
Selain itu, hal ini juga untuk menjaga netralitas dan lain-lain, sehingga Pj Walikota memerintahkan kepada Satuan Polisi polisi Pamong Praja menertibkan baliho yang berisi gambar PJ Walikota Jayapura dengan Sekretaris Daerah Kota Jayapura yang sudah pernah tugas,"kata
