"Masih ada 140 kampung yang belum dilistriki dan ini tugas PLN bagaimana bisa dituntaskan untuk dilistriki secepatnya. Harusnya tahun 2023 bisa selesai dilistriki,"ucapnya saat melakukan silahturahmi bersama awak media di Jayapura, di salah satu kafe di Abepura, Jumat (20/10) kemarin.
 "Dalam 100 hari program kerja saya, kita akan lakukan pemutakhiran data penduduk di kampung. Sehingga nanti hak-hak mereka itu tidak terlewatkan. Dalam 100 hari kerja itu juga saya akan memaksa masyarakat di sini bersama saya dan terutama Bamuskam, kita membuat struktur pemerintahan yang didalamnya tidak bisa anak anak muda yang duduk. Harus orang tua, yang berpengalaman, pensiunan atau pegawai. Supaya mereka bisa kerja," kata Otniel Meraudje, Selasa (17/10).
Tidak hanya itu, Hadi Tjahjanto juga menyerahkan sertipikat wakaf untuk Masjid Ammal Marwah di Distrik Sentani, Sertipikat untuk Gereja GKI Pengharapan dan Sertipikat Gereja Masehi Advent Hari ke Tujuh di Distrik Jayapura Utara.
Dari hasil  pencoblosan yang dilakukan di para para adat Ireeuw itu, Otniel Meraudje meraih suara terbanyak dengan raihan suara 117 suara, Ishak Samuel Hamadi 71 suara, Abraham Hababuk 38 suara, James Ireeuw 35 suara, Richard Jangkes Haay 27 suara.
"Kami ingatkan kepada seluruh Kepala Kampung jangan main- main menggunakan dana kampung, karena setiap uang yang digunakan harus ada laporan pertanggungjawaban,"ucap Apolos dari Fraksi Gerinda, Selasa (17/10)kemarin
Dimana awalnya pelaku DM hendak ke Saga Waena, kemudian di pangkalan ojek pelaku memanggil korban untuk diantarkan ke Mega Waena. Tapi saat itu korban tidak dengan cepat merespon pelaku, lantaran korban sedang membalas chat dari istrinya.
Salah satu tujuan pemerintah pusat menyalurkan Dana Desa (ADD) di setiap kampung  untuk mempercepat proses pembangunan di kampung sesuai dengan kebutuhan di masing-masing kampung. Dana yang mengalir ke kampung ini bisa mencapai miliaran rupiah, bisa melebihi Organisasi Perangakt Daerah di Kota Jayapura.
 Menurutnya, dana tambahan ini diberikan, karena waktu itu ada salah hitung, dari pihak  BPKD. Dimana mereka mengeluarkan dana infrastruktur kemudian dana yang lain-lain baru sisanya dibagi 10 persen ke kampung.
  Kelima calon kepala kampung itu sudah mendapatkan nomor urut dan selanjutnya pengecekan DPT di kampung tersebut. Pelaksanaan pemilihan kepala kampung akan dilaksanakan pada tanggal 16 Oktober, sesuai dengan jadwal yang sudah diberikan oleh Pemkot Jayapura.
Menurut Kepala Pemerintahan Kampung (KPK) Douwbo, Distrik Supiori Timur, Kabupaten Supiori, Marthen Boseren, larangan penggunaan kantor kampung tersebut oleh mantan kepala kampung atau kepala kampung sebelumnya.
