Diakuinya, meskipun terdapat aksi mogok, sebagian besar sekolah di Kabupaten Jayapura tetap menjalankan proses belajar mengajar secara normal.
Bupati, menjelaskan bahwa pemerintah daerah telah melakukan pertemuan dengan
"Jadi, dari FMIPA berdiri (26 Febuari 1998) sampai sekarang (2026) kami sudah punya enam guru besar yang didapatkan sejak empat (4) tahun yang lalu, hingga sekarang masih aktif mengajar. Jumlah dosen kami sebanyak 148 da
Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Kabupaten Jayapura, Yusuf Yambe Yabdi menjelaskan, bahwa pergeseran anggaran khusus untuk pembayaran TPG telah selesai dilakukan oleh bagian anggaran BPKAD Kabupaten Jayapura pada
Kebijakan tersebut menegaskan bahwa guru yayasan yang telah diangkat menjadi ASN tidak boleh serta-merta dipindahkan ke sekolah negeri. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua, Marthen Medlama Tabenak menyampaikan, langka
Ia menjelaskan, selama aksi berlangsung, siswa tetap datang ke sekolah. Namun tidak ada aktivitas pembelajaran di kelas. Pihak sekolah tetap melakukan pengawasan dengan mengarahkan siswa membersihkan kelas dan menunggu p
Menurutnya, sekolah-sekolah perintis dan yayasan merupakan garda terdepan dalam mencetak generasi masa depan Papua yang cerdas dan berdaya saing. Karena itu, keberadaan guru yang berkualitas di sekolah yayasan harus teta
Koordinator Forum Peduli Guru Kabupaten Jayapura, Andreas Swewali, mengatakan aksi tersebut merupakan bentuk kekecewaan para guru terhadap pemerintah daerah yang dinilai belum memenuhi hak-hak mereka, khususnya pembayara
Yeneke Dippan ditemui, Senin (23/2) menegaskan bahwa kondisi ini adalah bentuk pengabaian hak dasar masyarakat yang tidak bisa ditoleransi lagi oleh Pemerintah Daerah.
Dalam tinjauannya di Kampung Sowiwa, Distrik Oudate,
Kegiatan sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat umum, tentu tidak banyak menghadapi kendala komunikasi. Berbeda jika yang menjadi sasaran sosialisasi adalah mereka yang memiliki berbagai keterbatasan. Karena itu pe
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua, Marthen Medlama Tabenak mengatakan para guru tersebut saat ini masih tercatat sebagai aset Dinas Pendidikan Papua, meski sementara ditempatkan di dinas provinsi maupun kabupaten.
