Terkait akan berakhirnya jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua, Lukas Enembe dan almarhum Klemen Tinal, Komisi Informasi Provinsi Papua meminta Pemerintah Provinsi Papua dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) membuka ke publik nama-nama calon yang diusulkan sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Papua kepada Kementerian Dalam Negeri RI (Kemendagri)
Kedua, memiliki komitmen tinggi terhadap NKRI dan kedaulatan negara atas Papua. Harus bisa membersihkan Provinsi Papua induk dari aktivitas kelompok - kelompok anti pembangunan dan berideologi nasionalisme ekslusif.
Ada nama Plh Gubernur, Ridwan Rumasukun, Juliana Waromi sebagai pejabat senior di DPR Papua dan Antonius Ayorbaba dari Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Papua. Ketua DPR Papua Jhony Banua Rouw menjelaskan pemilihan tiga nama yang diantar ini adalah buah kesepakatan seluruh pimpinan fraksi.
Nah hari ini tiga nama itu juga telah diserahkan ke kemendagri namun hingga sore kemarin tak satupun anggota DPR yang mau bersuara terkait siapa saja yang dijagokan. Terkait ini Plh Gubernur, Ridwan Rumasukun juga enggan banyak berkomentar.
“Ada enam nama yang masuk dan kami sudah putuskan jadi 3 nama dan nama ini akan kami usulkan ke Mendagri,” kata Ketua DPR Papua, Jhony Banua Rouw usai memimpin sidang, Senin (7/8). DPRP bahkan merencanakan besok (9 Agustus) nama – nama ini sudah masuk ke meja Mendagri.
“Bagi masyarakat umum bisa nongkrong di depan Kantor Gubernur pada hari-hari tertentu dan di jam-jam tertentu. Sementara untuk PKL memang sudah tidak diperbolehkan untuk berjualan atau menjual jajanan di sepanjang Pantai Dok II Kantor Gubernur,” ucap Manderi kepada Cenderawasih Pos, Rabu (7/6).
Sebagaimana, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia kembali menunjuk Frans Pekey untuk mengisi kursi sebagai Pj Wali Kota Jayapura. Sedangkan Markus O. Mansnembra sebagai Pj Bupati Sarmi.
Plh. Gubernur Papua, Muhhamad Ridwan Rumasukun menyampaikan jika dirinya bersama sejumlah ASN lainnya sudah mulai masuk bekerja di Kantor Gubernur Papua yang berlokasi di Dok II tersebut.
“Bantuan bahan makanan diberikan kepada total sebanyak 1.078 KK. Selain dari Pemprov Papua, Kementerian Sosial juga telah menyalurkan bantuan kepada 500 lebih KK di daerah tersebut,” terang Manderi.
