Monday, January 19, 2026
23.7 C
Jayapura
- Advertisement -spot_img

TAG

DPRP

Aksi Mogok, Nyaris Disikat Sopir Taxi Konvensional

 Sebelumnya mereka sempat menghadang satu taxi online yang terlihat beroperasi dan nyaris terjadi kericuhan. Untungnya aparat keamanan segera turun dan menghentikan aksi main hakim sendiri tersebut. Aksi demo  ini  diterima Ketua Komisi IV DPR Papua, Arnol Walilo bersama Wakil Ketua Komisi IV, Yansen Monim, di halaman Kantor DPR Papua, Senin. 

Pansus Temukan Indikasi Penjualan Aset Pemprov

“Ada yang kami temukan penjualan aset-aset Pemprov yang dijual tanpa sepengetahuan kami DPR Papua,” ujar Jhony usai mengikuti rapat Pansus Aset DPR Papua bersama direksi PT Jamkrida dan PT Irian Bhakti Mandiri di Ruang Banggar DPR Papua pekan kemarin.

Papua Masih Butuh KPS

Akibatnya sejumlah masyarakat Papua tidak bisa mendapatkan layanan kesehatan yang maksimal karena ketiadaan biaya. Di sisi lain, pemerintah pusat mendorong, termasuk masyarakat Papua harus menggunakan layanan BPJS Kesehatan sebagai jaminan.

Pares Lord Wenda Gantikan Stanis Hike

Dalam sambutannya Abiasi Rollo mengatakan Rapat Paripurna Istimewa DPRD kota Jayapura ini dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Papua, Nomor : 155.1/129/Tahun 2023. Tanggal 29 Maret 2023 lalu tentang Peresmian, Pemberhentian dan Pengangkatan Pergantian Antar Waktu, Anggota DPRD Kota Jayapura Periode 2019-2022.

Aset Papua Terbengkalai Capai Triliunan

“Kami ingin tertibkan semua dan memang ini menjadi komitmen kami agar sistem pengelolaan keuangan di Pemprov ini bisa tertata lebih baik,” kata Jhony Banua di ruang kerjanya, Selasa (30/5).

Disinyalir Masih Ada Mantan Pejabat Kuasai Aset Pemerintah

Wakil Ketua I DPR Papua, Dr Yunus Wonda menyatakan bahwa pihak DPR Papua mensinyalir masih ada mantan pejabat Pemprov yang menguasai aset pemerintah.

DPRP Sepakat Bentuk Pansus LHP BPK

Pansus ini nantinya akan bekerja menginventarisir penggunaan anggaran yang disebut keluar jalur. Kata Jhony dari laporan BPK ada penggunaan anggaran Rp 1,75 triliun yang patut dipertanyakan.

Gunakan Tokoh Lokal Untuk Bebaskan Sandera

Yunus meminta siapapun itu untuk bisa membedakan sebab tidak semua memahami situasi politik di Papua. Pilot Philips hanya bekerja melayani dan juga memiliki keluarga, istri dan anak. Pilot ini diyakini tidak paham dengan situasi terkini Papua karena tugasnya lebih banyak hanya untuk pelayanan.

Singgung Pengelolaan Kuangan 1,57 Triliun Tanpa Persetujuan DPRP dan Mendagri

Laode menyebut sebagai dasar pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi Papua telah menyampaikan LKPD Tahun Anggaran 2022 yang memuat informasi keuangan daerah dengan perincian, pertama realisasi pendapatan sebesar Rp11,03 triliun atau 102,55% dari anggaran sebesar Rp10,76 triliun

DPR Papua Masih Menunggu Hasil LHP BPK

   “Teman – teman baru saja kembali menyelesaikan reses selama 14 hari ke daerah – daerah dan tentu ada banyak temuan atau catatan yang mereka dapat di lapangan. Ini akan dibahas untuk selanjutnya menjadi perhatian pemerintah provinsi,” kata Yulianus Rumboirussy di Jayapura belum lama ini.

Latest news

- Advertisement -spot_img