DPRP

  Juliana menjelaskan bahwa penarikan kendaraan dinas dilakukan berdasarkan arahan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai bagian dari upaya penertiban administrasi aset negara. Hal ini juga merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 7 Tahun 2024.

  Dijelaskan, saat ini sebanyak 22 kendaraan masih terparkir di halaman Kantor Gubernur Papua. Sementara 23 unit kendaraan lainnya telah didistribusikan kembali ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan lainnya.

‘’Melalui  rapat paripurna ini kami mengumumkan penetapan Bapak Apolo Safanpo sebagai gubernur Papua Selatan terpilih periode 2025-2030 dan Bapak Paskalis Imadawa sebagai wakil gubernur Papua Selatan  terpilih  periode 2025-2030,’’ kata Ketua  DPRP Papua Selatan Heribertus Silvianus Silubun,  yang memimpin rapat paripurna tersebut didampingi Wakil Ketua I  dan Wakil Ketua II.

  Ketua Komisi IV  DPRP, Jhony Y Betaubun, menyampaikan bahwa kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Papua saat ini cukup memprihatinkan. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah inovatif untuk menggali sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), salah satunya melalui pemanfaatan pos retribusi yang sudah ada.

  “Nantinya kami akan melakukan kunjungan kerja ke berbagai kabupaten/kota untuk berkoordinasi dalam bidang pemerintahan. Hal ini bertujuan untuk memastikan sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah daerah agar pembangunan berjalan selaras," tuturnya.

  Renovasi GOR yang menghabiskan anggaran kurang lebih Rp 8,4 Miliar tersebut hingga kini belum bisa digunakan dengan semestinya. Sebab, renovasi bagian dalam dari bangunan GOR itu masih jauh dari kata layak.

Tim yang berjumlah belasan orang itu membawa  sebuah spanduk dan beberapa pamlet yang langsung dibentangkan di halaman kantor Gubernur Papua Selatan.  Kedatangan mereka tersebut untuk bertemu langsung Pj Gubernur Papua Selatan. 

   Tatib yang telah tetapkan dalam sidang paripurna jumat pekan lalu masih berada di Gubernur Papua untuk penetapan nomor lembaran daerah. "Nanti saat rapat, hasil penetapan nomor lembaran daerah itu akan diserahkan kepada kami dan langsung disahkan dalam sidang paripurna," ujar Denny.

Thomas Tonggap yang memimpin aksi tersebut  mengatakan, pihaknya datang melaporkan Pansel ke Kejaksaan karena merasa dirugikan oleh Pansel. Pasalnya, kata dia, pada verifikasi awal, dokumen dinyatakan lengkap. Namun saat penetapan administrasi, hasilnya berbeda. 

Pengukuhan unsur pimpinan dewan tersebut dilakukan dalam rapat paripurna dalam rangka pengucapan sumpah janji pimpinan DPRP masa jabatan tahun 2024-2029 yang akan melakukan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Papua pegunugan.