Ketua Fraksi Gabungan Keadilan Pembangunan DPR Papua, Abdul Rajab mengatakan, selama ini banyak tambang yang berdiri di atas tanah ulayat dan dikelola langsung oleh masyarakat setempat tanpa kerja sama resmi dengan pemer
Karena itu, pihaknya mendorong agar segera dibentuk Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) yang mengatur tata kelola pertambangan rakyat di wilayah hak ulayat. Aturan ini diharapkan menjadi dasar hukum yang jelas agar aktivi
Demikian disampaikan Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Papua Selatan, Sunarjo mewakili Gubernur Apolo Safanpo. Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (DPRP) Papua Selatan telah menetapkan Raperdasi menjadi
Anggota Komisi V DPR Papua, Graha Christie Mambay, S.Si., M.Sc, menilai kondisi ini menunjukkan betapa pentingnya dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap program MBG.
Menurutnya, hal paling mendasar yang perlu segera dibe
Bantuan tersebut diserahkan langsung oleh Ketua DPR Papua, Denny Henrry Bonai, didampingi Wakil Ketua I DPR Papua, Herlin Beatrix M. Monim, anggota DPR Papua, serta Sekretaris DPR Papua, Dr. Juliana J. Waromi.
Rapat dipimpin Ketua DPRP Denny H. Bonai bersama para wakil ketua, dan dihadiri Penjabat (Pj) Gubernur Papua, Agus Fatoni. Dalam sambutannya, Denny menjelaskan bahwa perubahan APBD merupakan agenda rutin dalam siklus pen
"Fraksi Keadilan Pembangunan menyetujui dan mendukung agar pelantikan serta pengambilan sumpah/janji terhadap 11 Anggota DPR Papua melalui jalur pengangkatan dapat segera dilaksanakan guna mengisi sisa masa jabatan Tahun
"Untuk rincian anggaran saya tidak hafal, tapi yang pasti sudah dianggarkan di dalam APBD Perubahan. Segala kegiatan tentu membutuhkan biaya, dan kita pastikan anggaran pelantikan sudah ada di APBD Perubahan,” ungkap Fat
Dalam sambutannya, Denny Bonai menjelaskan pembahasan perubahan APBD ini dilakukan sesuai amanat Pasal 161 ayat (2) PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terda
Dikatakan, pembahasan Raperdasi LPJ Pelaksanaan APBD 2024 ini sangat penting sebagai dokumen dalam mempertanggungjawabkan pelaksanaan anggaran publik sekaligus menginformasikan kinerja perangkat daerah selama 1 tahun ang
