Ketua MRP Nerlince Wamuar menegaskan pentingnya kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Papua, DPR Papua (DPRP), dan MRP dalam menjalankan Otsus. "MRP memiliki kewenangan tertentu dalam perlindungan hak-hak Orang Asli Papu
Laporan Badan Anggaran (Banggar) DPR Papua yang dibacakan oleh Edward Norman Banua menegaskan, penetapan Pokir merupakan bagian penting dalam perjalanan demokrasi di Tanah Papua. Pokir menjadi bukti bahwa aspirasi masyar
Terkait dengan itu, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (DPRP) Papua Selatan Heribertus Silvianus Silubun mengatakan, terkait dengan pengembalian dana Otsus hasil efisiensi di tahun 2026 tersebut pihaknya meminta dan
"Rencananya kita akan kembali turun kejalan melakukan aksi demo, namun masih dalam pembahasan. Untuk waktu belum ditentukan tetapi yang pasti kita akan kembali turun kejalan dengan jumlah yang penuh," kata Agus saat di k
Ia menjelaskan, kondisi topografi Papua yang didominasi pegunungan menjadi tantangan utama dalam pembangunan jalur kereta api. Sekitar 70 persen wilayah Papua merupakan daerah pegunungan, sehingga dinilai tidak ideal unt
Sekretaris Komisi III DPRP Papua Pegunungan Takinus Yikwa, S.AK, M.AP mengatakan apa yang dialami anggota MRP juga dialami oleh DPRP Papua Pegunungan juga mengalami hal yang sama sebab di bulan ke 3 lalu harus melakukan
Kegiatan Retreat Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) yang diselenggarakan oleh Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) bersama 557 ketua DPRD provinsi, kabupaten, dan kota se-Indonesia. Kegiatan tersebut berlangsung
Program internet gratis yang menjangkau ratusan lokasi dinilai menjadi salah satu capaian paling dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Rapat kerja yang dipimpin Ketua Komisi IV DPR Papua, Jhony Y. Betaubun tersebut memba
Wakil Ketua II DPRP Mukri M. Hamadi menekankan agar setiap komisi memberikan perhatian serius pada pemenuhan infrastruktur dasar wajib kepada masing masing OPD. Hal ini dinilai krusial untuk memperkuat pelayanan pemerint
