Menurut Apolo Safanpo konsep mendirikan fakultas tehnik perkapalan dan motor listrik ini karena didasari dengan semangat anak anak Papua yang punya kemampuan lebih, namun terhambat daya pendidikan yang kurang terfasilitasi.
Pihak pelaku didenda uang Rp 100 juta dan babi 20 ekor. Penyelesaian denda itu dilakukan Sabtu (19/3) di Lapangan Merah Putih Karubaga. Dimana pihak pelaku membayar denda uang Rp 105 juta dan babi 20 ekor, diterima keluarga korban.
Dua kandidat kuat yang diusung oleh sejumlah dewan pimpinan cabang (DPC) Partai Demokrat di 29 kota dan kabupaten di Provinsi Papua merekomendasikan nama Ricky Ham Pagawak (RHP) dan Lukas Enembe (LE).
“Yang disampaikan para pendemo tadi adalah soal penolakan DOB dan meminta DPR segera membuka dialog terbuka dan mengundang elemen masyarakat termasuk mahasiswa. Ini harus dilakukan secara terbuka kemudian ditindaklanjuti ke Jakarta,” kata Jhon usai menemui pendemo, Selasa (8/3).
"Kita memberikan ruangan yang lebih tertib untuk masing-masing dewan agar mereka bisa bekerja dengan nyaman, memikirkan aspirasi masyarakat yang akan disampaikan kepada pemerintah," ujar Wali Kota Benhur tomi Mano saat meresmikan Gedung Baru Kantor DPRD Kota Jayapura, Rabu (2/3)
“ Kita akan lihat hasil kunjungan reses anggota DPRD di Dapil masing-masing dapat terakomodir dalam APBD, artinya apa yang diusulkan oleh DPRD bisa sinkron dengan apa yang diinginkan masyarakat di kampung,”ungkapnya Rabu, (16/2) kemarin.
‘’Karena kita juga banyak tahu bahwa sejuah ini ada banyak aset daerah yang kemudian sudah tidak aktif dan menjadi beban neraca pemerintah daerah. Target kita sebenarnya semata-mata dalam rangka merasionalisasi aset-aset daerah yang tidak bernilai ekonomis itu diputihkan, sehingga tidak menimbulkan beban pada neraca daerah,’’katanya.
Tanggal 9 Februari 2022 kemarin merupakan Hari Pers Nasional. Ketua DPRD Merauke, Ir. Drs. Benjamin Latumahina menyampaikan selamat Hari Pers Nasional Tahun 2022 tersebut. Menurutnya, pers merupakan mitra secara keseluruhan di Kabupaten Merauke sehingga hal tersebut perlu dipertahankan.
Kepada awak media, Benjamin Latumahina mengungkapkan bahwa rapat yang digelar ini terkait rencana paripurna Komisi II DPR RI tentang rancangan undang-undang persetujuan, apakah Rancangan UU diteruskan atau tidak sehubungan dengan pemekaran Provinsi Papua Selatan.
‘’Kita sudah ajukan ke pimpinan dewan untuk dilakukan rapat dengar pendapatan dengan dinas pendidikan, tapi tidak punya arti nanti kalau ternyata ada perombakan di sana.
