Kepala BKD Papua, Marthen Kogoya menyatakan, untuk Tenaga Honorer Kategori Dua (THK2) yang usianya di atas 35 tahun dan sedang diusahakan untuk ditempatkan ke Daerah Otonomi Baru (DOB) sebanyak 998 atau 1000 orang.
Hingga kini keuangan pemerintah Provinsi Papua masih berkutat dengan anggaran yang bermasalah. DPR Papua juga ikut merasakan ini dan menganggap bahwa tidak bisa jika pemerintah Provinsi Papua menyelesaikan sendiri mengingat kebijakan diputus dari pemerintah pusat.
Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Roberth Rouw optimis konektivitas darat di Papua Selatan akan terhubung setelah jembatan Kali Bian terbangun. ‘’Saya sangat optimis, ke depan konektivitas darat di Papua Selatan akan terbangun setelah jembatan Kali Bian selesai,’’ kata Roberth Rouw, menjawab pertanyaan media ini saat kunjungan kerja ke Merauke, Papua Selatan, Minggu lalu.
Rencana Pemerintah Pusat melalui Kementrian Dalam nNegeri (Kemendagri) akan segera pindahkan 4.212 ASN ke Empat DOB Papua mendapat penolakan dari masyarakat Papua dan penolakan juga datang dari Aktifis Kemanusiaan Indonesia Natalius Pigai.
Dalam rangka memberikan dukungan politik penganggaran kepada Daerah Otonomi Baru (DOB) 4 provinsi yang terbentuk di Papua dan Papua Barat, salah satunya adalah Provinsi Papua Selatan membuat Komisi V dan IX DPR Republik Indonesia turun ke Provinsi Papua Selatan khususnya Merauke, Jumat (17/2).
Komisi V dan IX DPR RI akan mendorong pembangunan rumah sakit utama seperti rumah sakit DOK II Jayapura di Daerah Otonomi Baru (DOB) 4 Provinsi di Papua dan Papua Barat.
Belum jelasnya aturan main terkait kerja kerja kedewanan Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Papua yang akan berakhir pada tahun 2024 sementara anggota DPR Papua juga terdiri dari anggota yang berasal dari daerah-daerah otonom baru.
Alhasil provinsi induk, Papua kelimpungan untuk menjawabb beban anggaran yang ditanggung. Terkait ini pemerintah provinsi baik eksekutif maupun legislative mengagendakan akan langsung menemui presiden untuk menjelaskan persoalan dasar yang diyakini bisa menjadi masalah jika tak disikapi.
TNI AD akan menambah jumlah Komando Daerah Militer (Kodam). Sejauh ini, Kodam hanya berjumlah 15, nantinya Kodam akan ada di setiap provinsi Indonesia.
‘’Untuk APBD kita tahun 2023, sementara ini dalam evaluasi oleh Kemendagri. ’Karena di Kemendagri itu antri. Kita berharap secepatnya kita mendapat giliran,’’ kata Pj Gubernur Papua Selatan Dr. Ir. Apolo Safanpo, ST, MT, kepada wartawan menjawab pertanyaan media ini, Kamis (9/2).Â
