JAYAPURA – Rencana Pemerintah Pusat melalui Kementrian Dalam nNegeri (Kemendagri) akan segera pindahkan 4.212 ASN ke Empat DOB Papua mendapat penolakan dari masyarakat Papua dan penolakan juga datang dari Aktifis Kemanusiaan Indonesia Natalius Pigai.
Penolakan ini disampaikan Pigai karena Ia menilai pemerintah pusat mengabaikan ribuan sarjana yang menganggur di Provinsi Papua dan daerah otonomi baru yang belum mendapat pekerjaan dan masih mencari kerja.
Pigai mengatakan dari pengamatannya langsung di daerah DOB, ribuan masyarakat dan sarjana masih berada dalam posisi menganggur yang tersebar di seluruh provinsi, kabupaten, kecamatan dan desa di Provinsi daerah otonom baru.
“Saya melihat langsung ribuan sarjana menganggur di desa – desa,” katanya, melalui pesan Whats Appnya Kepada Cenderawasih Pos, Kamis, (23/2).
Bahkan menurutnya banyak orang asli Papua yang nonjob meski sudah bekerja dan pengangguran masih tersebar di seluruh daerah otonomi baru, maka pemerintah pusat jangan gegabah untuk tidak memperhatikan orang Papua karena mereka yang memiliki rumah tanah dan tempat dan harus mendapat kerja sebagai aparatur sipil negara bukan malah memprioritaskan ASN di luar dari daerah Papua yang tidak tau menau soal Papua.
“Tidak sedikit Orang Asli Papua non job. Harus perioritaskan Orang Asli Papua,” katanya.
Sebagai salah satu daerah otonomi baru seperti Nabire Pigai mencontohkan banyak ribuan honorer nasibnya tidak jelas dan dan belum diterima sebagai Pegawai Negeri Sipil Tetapi malah pemerintah berniat lain untuk mendatangkan aparatur pegawai dari luar Papua sehingga ia secara tegas menolak hal tersebut di Papua.
“Kemendagri tahu tidak Kabupaten Nabire saja hampir ribuan Hhonor yang nasibnya tidak jelas. Kami akan tolak sampah – sampah dari Luar Papua,”Katanya, (oel/gin).
JAYAPURA – Rencana Pemerintah Pusat melalui Kementrian Dalam nNegeri (Kemendagri) akan segera pindahkan 4.212 ASN ke Empat DOB Papua mendapat penolakan dari masyarakat Papua dan penolakan juga datang dari Aktifis Kemanusiaan Indonesia Natalius Pigai.
Penolakan ini disampaikan Pigai karena Ia menilai pemerintah pusat mengabaikan ribuan sarjana yang menganggur di Provinsi Papua dan daerah otonomi baru yang belum mendapat pekerjaan dan masih mencari kerja.
Pigai mengatakan dari pengamatannya langsung di daerah DOB, ribuan masyarakat dan sarjana masih berada dalam posisi menganggur yang tersebar di seluruh provinsi, kabupaten, kecamatan dan desa di Provinsi daerah otonom baru.
“Saya melihat langsung ribuan sarjana menganggur di desa – desa,” katanya, melalui pesan Whats Appnya Kepada Cenderawasih Pos, Kamis, (23/2).
Bahkan menurutnya banyak orang asli Papua yang nonjob meski sudah bekerja dan pengangguran masih tersebar di seluruh daerah otonomi baru, maka pemerintah pusat jangan gegabah untuk tidak memperhatikan orang Papua karena mereka yang memiliki rumah tanah dan tempat dan harus mendapat kerja sebagai aparatur sipil negara bukan malah memprioritaskan ASN di luar dari daerah Papua yang tidak tau menau soal Papua.
“Tidak sedikit Orang Asli Papua non job. Harus perioritaskan Orang Asli Papua,” katanya.
Sebagai salah satu daerah otonomi baru seperti Nabire Pigai mencontohkan banyak ribuan honorer nasibnya tidak jelas dan dan belum diterima sebagai Pegawai Negeri Sipil Tetapi malah pemerintah berniat lain untuk mendatangkan aparatur pegawai dari luar Papua sehingga ia secara tegas menolak hal tersebut di Papua.
“Kemendagri tahu tidak Kabupaten Nabire saja hampir ribuan Hhonor yang nasibnya tidak jelas. Kami akan tolak sampah – sampah dari Luar Papua,”Katanya, (oel/gin).
