Pertemuan dengan para tokoh Grimenawa ini untuk melakukan dialog dan membahas peristiwa kericuhan yang terjadi dan bagaimana langkah penanganan dalam melakukan penyelesaian masalah yang terjadi Kampung Karya Bumi Besum, Distrik Namblong.
“Sebagai manusia biasa kami memang merasa kehilangan sosok pemimpin yang hebat menurut LMA Biak,”ungkap Ketua Lembaga Masyarakat Adat ( LMA ) Kabupaten Biak Numfor, David Rumansara ketika di hubungi Cenderawasih Pos Selasa,(2/1/2024).
Public Lecture itu di gelar dengan tajuk Otonomi Khusus ( Otsus ) dan pemenuhan hak politik orang asli Papua ( Suku Byak ) menuju Pemilu 2024 dengan narasumber utama Laus D.C. Rumayom, S.Sos, M.Si Dosen Hubungan Internasional, Universitas Cenderawasih Jayapura
Pasalnya pada saat setiap kali persidangan dilakukan kebanyakan dari mereka sibuk mengotak – atik hand phone tanpa focus memperhatikan program yang dibahas bersama dalam persidangan.
Direktur Sekolah Adat Negeri Papua Origenes Monim Selasa mengatakan, Uncen tertarik mendukung pelaksanaan kurikulum merdeka belajar dengan penerapan bahasa daerah di satuan pendidikan mulai SD-SMA/SMK atau sederajat.
Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Bupati Yalimo Dr. Nahor Nekwerk, Sekda Dr. Isak Yando, Ketua DPRD Kabupaten Yalimo Markus Walilo, Perwira Penghu bung Kodim Jayawijaya , para Asisten Setda , OPD di lingkungan Pemkab Yalimo serta tamu undangan lainnya ,
"Kami sudah mendatangi Polres Jayapura dan diminta membuat pengaduan terkait dugaan penggelapan dana kampung," kata masyarakat adat Kampung Yongsuspari, melalui kuasa hukumnya, Edison Awoitauw, Senin (4/12).
"Dalam bahasa Asmat Jew berarti "roh", maka Jew memiliki arti sukma atau jiwa yang menghidupkan dan menggerakkan kehidupan bersama," kata Danramil Sawaerma Letda Inf Roesli Rajab, Jumat (17/11/2023).
Ketua Dewan Adat Keerom, Jack Mekawa mengatakan, adanya MoU tersebut merupakan harapan bagi masyarakat adat di Negeri Tapal Batas, Kabupaten Keerom. “Dengan adanya penandatanganan MoU ini juga merupakan program kerja utama sejak dilantik sebagai Ketua DAK Keerom,” ungkap Jack Mekawa kepada awak media.
Masing-masing Surat yang akan dikirim ke 6 MRP itu yakni Provinsi Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Tengah, Papua Pegunungan Tengah dan Papua Selatan. Dimana dalam surat tersebut berisi penolakan terhadap pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang bukan berasal dari wilayah adat di mana 6 provinsi itu berada.
