Catue, juga menyampaikan apresiasinya secara khusus kepada para tokoh adat dan ondoafi yang telah membuka ruang bagi program transmigrasi di masa lalu, serta kepada 14 kepala keluarga perintis yang memilih Irian Jaya ki
Tradisi memakai kebaya sepertinya sudah sangat melekat pada perayaan Hari Kartini sejak era presiden pertama RI Soekarno. Dialah yang secara resmi menetapkan 21 April, yang adalah tanggal lahir Raden Ajeng Kartini (1879-
Banyaknya deforestasi hutan di Tanah Papua secara keseluruhan telah menimbulkan berbagai polemik ditengah masyarakat. Kondisi ini pun menuai kecaman dari berbagai pihak tak terkecuali Wahana lingkungan hidup (Walhi) Papu
Ketua Dewan Pengurus Kerukunan Keluarga Kawanua Provinsi Papua Pegunungan Bernart Simon Maalangen S.Pd, MM mengimbau kepada seluruh masyarakat kawanua Sulawesi Utara yang berada dan merantau di wilayah Provinsi Papua Peg
 Hal itu ia sampaikan karena produk hukum terkait dengan pemetaan pembatasan wilayah di tingkat provinsi sudah cukup banyak. Hasbullah mengatakan pihaknya bersama Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) bertemu dengan
Tak hanya itu kata Nerlince, beberapa tugas lain yang harus di jalankan MRP yakni Memberikan saran, pertimbangan, dan persetujuan rencana perjanjian kerjasama yang dibuat oleh pemerintah maupun pemerintah provinsi dengan
 Dukungan ini merupakan kelanjutan dari konsistensi mereka yang sebelumnya telah memenangkan pasangan BTM–Yermias Bisai dalam Pilgub 2024. Kini, dukungan mereka semakin solid untuk pasangan BTM-CK yang dinilai sebagai f
Lantunan musik khas Maluku mulai mengalun di jeda waktu yang menunjukkan pukul 16.00 WIT. Disini dari kejauhan terlihat banyak sosok pemuda yang berdiri menggunakan kostum dominan merah. Baik kaos, tutup kepala, maupun c
  Selain itu, banyak rekomendasi dari masyarakat adat yang diakomodasi dalam seleksi tanpa memenuhi aturan yang berlaku. Pasal 5 ayat 5 Perpansel 2 Tahun 2024 mensyaratkan bahwa pengusulan calon harus disertai dengan keputusan masyarakat adat yang diketahui oleh pemerintah setempat. Namun, aturan ini diabaikan di delapan kabupaten.
 "Moment ini sekaligus menjadi gambaran atas kerja Kantor Wilayah Badan Registrasi Wilayah Adat Tanah Papua bersama Foker dan mitra CSo maupun pemerintah daerah dalam mendorong pengakuan wilayah adat di Tanah Papua," kata Hasbullah dalam keterangan tertulisnya kepada Cenderawasih Pos
