Menanggapi aspirasi warga dalam Turkam tersebut, Abisai Rollo menjelaskan bahwa pihak Pemkot siap mengakomodir apa yang diusulkan oleh warga lewat Badan Pertanahan Kota Jayapura.
Christian mengaku berkomitmen untuk memperjuangkan identitas budaya dan tradisi. Tak hanya itu ia juga berkomitmen akan memperjuangkan hukum adat, lembaga adat dan hak asasi masyarakat adat.
Komitmen masyarakat adat untuk pasangan BTM-CK, tidak hanya sebatas lisan, tetapi juga diwujudkan dalam satu prosesi adat Fi Helai Mbai Nembainye atau Papeda Satu Sempe (makan bersama dari satu wadah).
Ritual adat belah kayu doli merupakan suatu adat dari Suku Dani yang menandakan kedua kubu yang selama ini bertikai telah sepakat berdamai dan tidak lagi berkonflik. Dengan memasang kayu doli dari kedua belah pihak serta
“Terima kasih untuk pemuda Manirem yang telah menjadi inspirasi bagi pemuda-pemuda lain. Saya berharap langkah baik ini bisa diikuti oleh pemuda dari suku-suku lain. Kalian inilah yang akan melanjutkan pembangunan di Kab
Melalui kuasa hukumnya, Gustaf Rudolf Kawer, S.H., M.Si pihak FPKPMATS mengapresiasi kinerja Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Papua yang telah mengusut dugaan penyimpangan dalam proses seleksi calon anggo
Tujuh bulan dipalang, kondisi Kantor Satpol PP terlihat gelap dan kotor. Sebagian pintu di ruangan kantor rusak. Begitu juga dengan aliran listrik yang rusak dan air PDAM yang tidak mengalir. Pemalangan kantor ini dila
Dugaan tersebut membuat masyarakat dari dua wilayah adat Papua yang tergabung dalam FPKP Tabi-Saireri menempuh jalur hukum, guna membongkar dugaan pelanggaran tersebut. Ketua FPKP sekaligus ketua adat Tabi Daniel Toto, d
DKLH sendiri kata Aries ikut melakukan pengawasan terkait hutan adat dengan memanfaatkan pihak adat dan pemilik hak ulayat. Sebab, mereka adalah kunci. “Dinas Kehutanan kolaborasi dengan pemilik hak ulayat untuk sama-
Iapun berpendapat bahwa anggota DPR yang melakukan kegiatan atau mengambil kebijakan yang berkaitan dengan anggaran maupun legislasi patut dipertanyakan sebab belum bisa disebut lembaga DPRP. Pasalnya nomenklatur dalam o
